Kategori: NASIONAL

Jakarta:mediaharianexposegelobal.com Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kebijakan Kurikulum Merdeka membuat anak-anak menjadi tidak belajar. Diketahui, Kurikulum Merdeka digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Tak hanya itu, lanjut JK, kebijakan tersebut juga membuat Ujian Nasional (UN) menjadi tidak ada. Sebagai orang konservatif, menurutnya, hal itu berdampak anak menjadi tidak belajar.

“Saya konservatif, anak itu, kita ini, kita semua pernah sekolah kan? Kapan kita belajar? kan mau ujian, ya, kan,”kata JK dalam diskusi kelompok terpumpun bertajuk “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” di Jakarta, Sabtu (7/9/2024).”Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya?Kampus merdeka, apa merdekanya? tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka,” ujarnya.

Ia mengatakan, seharusnya seorang Mendikbudristek tidak asal dalam menerapkan kurikulum untuk sekolah di Indonesia. Terlebih, lanjut dia, Ujian Nasional juga tidak akan membuat seluruh siswa stres.

Pada kesempatan itu, JK juga menyingung lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang saat ini begitu banyak. Namun, lulusannya tidak bekerja sesuai kejuruannya.“Kita punya luar biasa bikin SMK dia buat SMK sekarang di Indonesia 10 ribu swasta, 5 ribu pemerintah. Tapi 75 persen caddy di lapangan golf tamatan SMK, siapa suka golf boleh tanya 75 persen caddy tamatan SMK,” kata JK.

Menurutnya, selain persoalan ekonomi, masalah pendidikan juga menjadi faktor dari permasalahan tersebut.

“Dua-duanya salah, ekonomi kita tidak berkembang akhirnya mereka sekolah SMK tidak ada kerjaan atau mereka tamat asal tamat. Sehingga tidak bisa bekerja mengembangkan ekonomi,” ujarnya.

Jakarta: mediaharianexposegelobal.com Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespons positif imbauan Kominfo terhadap lembaga penyiaran TV selama gelaran Misa dihadiri Paus Fransiskus, Kamis (5/9/2024). Perihal ini, siaran azan Magrib di TV sementara diganti dalam bentuk running text (tulisan bergerak).

Sekjen Falakiyah PBNU Kiai Asmui mendukung, surat imbauan dari Kominfo tersebut. Menurutnya, imbauan Kemenkominfo bersifat temporer dan dalam rangka toleransi beragama saat Paus Fransiskus memimpin Misa di Indonesia.

“Menurut saya pribadi, tidak masalah jika hanya sekedar temporary. Karena sama-sama menghormati dan menghargai keyakinan agama lain,” kata Kiai Asmui saat dihubungi RRI.co.id, Rabu (4/9/2024).
Imbauan Kemenkominfo

Kemenkominfo meminta, siaran azan Magrib biasanya dikumandangkan serentak melalui televisi diganti melalui running text (tulisan bergerak). Hal ini menindaklanjuti permintaan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengimbau televisi menampilkan running text saat azan Magrib.

“Kementerian Agama menyarankan terkait Misa dipimpin oleh Paus Fransiskus pada tanggal 5 September 2024 pada pukul 17.00 s.d. 19.00 WIB. Agar disiarkan secara langsung dengan tidak terputus pada seluruh televisi nasional,” demikian surat Ditjen Bimas Islam dan Katolik Kemenag, dikutip Selasa (3/9/2024). Berdasarkan jadwal dari Kemenag, misa dilakukan di antara pukul 17.00 sampai 19.00 WIB. Sehingga diimbau azan Magrib disiarkan melalui running text.

Untuk penerapan ini, Kemenag kemudian menyurati Kominfo untuk mengimplementasikannya. “Teknis penayangan siaran kedua momen tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Pool TV,” bunyi surat Kemenag.

Atas permintaan Kemenag tersebut, Kemenkominfo melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, mengeluarkan surat tertanggal 2 September 2024. Surat bernomor B-2026/DJPPI/HM.05.08/09/2024 itu ditujukan kepada para Direktur Utama Lembaga Penyiaran serta para Ketua Asosiasi dan Persatuan Lembaga Penyiaran.

Jakarta:mediaharianexposegelobal.com Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno memastikan, tiket pesawat akan berangsur turun akhir Oktober. Hal itu disampaikan Sandi dalam keterangan pers di Media Center IAF 2024 di Nusa Dua Bali, Selasa (3/9/2024).

“Akan ada langkah koordinasi yang akan dibawa ke Rapat Terbatas. Nanti akan diputuskan targetnya di akhir Oktober harga tiket sudah bisa berangsur turun,” kata Sandi dalam keterangan di Nusa Dua, Bali, Selasa (3/9/2024).

Sandi mengatakan, ada beberapa faktor penyebab harga tiket pesawat melambung tinggi. Salah satunya yaitu bea dan biaya bahan bakar minyak atau avtur.

“Ada tiga kontributor utama penyebab tingginya harga tiket pesawat. Pertama adalah pajak, kedua yaitu bea, dan ketiga adalah avtur,” ucap Sandi.

Sandi menjelaskan, setidaknya harga tiket pesawat akan turun 10 persen. Dengan catatan, ada penyesuaian terhadap penyebab mahalnya harga tiket.

“(Harus ada) penyesuaian dari tiga indikator tadi, yaitu avtur, pajak, dan bea,” ucap Sandi. Karenanya, pembahasan ini akan dibawa dalam Rapat Terbatas.

Sebelumnya, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengungkapkan hasil kajian bersama lintas pemangku kepentingan. Kajian tersebut membahas mengenai penurunan harga tiket pesawat.

Kemenhub mengusulkan agar dilakukan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara. Sehingga tercipta equal treatment (kesetaraan perlakuan) khususnya dengan moda transportasi lainnya.

Apalagi, untuk moda transportasi lain pajaknya sudah dihapuskan. Penghapusan pajak tersebut berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012.

Nusa Dua: mediaharianexposegelobal.com Presiden Joko Widodo akan menjadi tuan rumah Jamuan Makan Malam para kepala negara dan delegasi Indonesia Africa Forum. Jamuan makan malam atau Gala Dinner akan dilaksanakan di The Intercontinental Bali, Minggu (1/9/2024) malam.

Gala Dinner malam nanti rencananya akan menyuguhkan makanan khas Indonesia yang akan dikombinasikan dengan lidah internasional. Menu-menu nanti malam dipersiapkan secara sempurna layaknya event-event sebelumnya.

Selain menjadi tuan rumah untuk Gala Dinner, Presiden Jokowi juga dijadwalkan menghadiri sejumlah acara lain. Yaitu Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-pihak (High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships/HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika ke-2 di Bali.

Forum Indonesia-Afrika ke-2 tahun 2024 bertema Bandung Spirit for Africa’s Agenda 2063. Tema tersebut berfokus pada isu-isu terkait transformasi ekonomi, energi dan pertambangan, pangan, ketahanan kesehatan, dan kerja sama pembangunan.

Tema tahun ini juga menekankan pentingnya semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA). Khususnya dalam menjawab berbagai tantangan global seperti konflik, penurunan ekonomi, hingga perubahan iklim.

mediaharianexposegelobal.com NTB-Pendirian 56 desa/kelurahan sadar hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan upaya memperkuat akses keadilan hukum bagi masyarakat tingkat terendah. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. ​

“Semoga dengan diresmikannya desa/kelurahan sadar hukum, semakin meningkatkan kinerja, integritas. Dan berkontribusi membangun hukum di wilayah NTB dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional,” kata Widodo dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024).

Menurut ia, program desa/kelurahan sadar hukum merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong masyarakat cerdas hukum dalam menghadapi tantangan global. Pembinaan hukum dalam program tersebut dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga.

Widodo menjelaskan bahwa tidak mudah untuk mencapai predikat desa/kelurahan sadar hukum. Mengingat harus memenuhi beberapa kriteria dan indikator yang kompleks.

Widodo berharap program ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan melalui pola pembangunan selaras dengan upaya meningkatkan perekonomian nasional. Serta kualitas kehidupan sosial ekonomi menuju masyarakat NTB Transparan.

Ia mengatakan terdapat 56 desa/kelurahan sadar hukum yang tersebar pada 40 kecamatan di delapan kabupaten/kota di Provinsi NTB. “Selaku Kepala BPHN, saya mengapresiasi dukungan yang diberikan Penjabat Gubernur NTB Hassanudin beserta seluruh jajaran dalam membina kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di wilayahnya,” ujarnya.

Selain membangun masyarakat cerdas hukum, tambah Widodo, pemerintah berupaya meningkatkan akses keadilan. Khususnya kepada masyarakat kurang mampu, melalui program bantuan hukum.

Widodo mengimbau dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses keadilan di NTB lebih diutamakan lagi. “Melihat anggaran bantuan hukum yang cukup terbatas, saya berharap dukungan dari pemerintah daerah,” ucapnya.

“Termasuk pemerintah kabupaten/kota, dalam peningkatan akses keadilan di wilayah NTB. Hal ini dapat dilakukan melalui peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa),” katanya mengakhiri.

Jakarta:mediaharianexposegelobal.com Komisi II DPR menyetujui revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pilkada Serentak 2024 pada Minggu (25/8/2024). Sebelumnya, rapat pengesahan draf PKPU ini rencananya berlangsung pada Senin (26/8/2024), tetapi akhirnya dimajukan satu hari.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan dimajukannya rapat tersebut sudah dikonsultasikan dengan pimpinan DPR dan pemerintah. “Saya mengambil inisiatif karena melihat dinamika yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.

Menurut Doli, karena rapat diadakan pada hari libur, maka diperlukan izin dari pimpinan DPR dan pemerintah. “Alhamdulillah semuanya disetujui sehingga rapat dapat berlangsung dengan lancar,” ujarnya.

Doli menegaskan saat ini sudah ada PKPU yang lengkap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Insyaallah tidak lagi ada keraguan, prasangka, spekulasi, untuk melaksanakan Pilkada 2024,” ucapnya.

Politisi Partai Golkar ini juga berterima kasih kepada mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat yang telah mengawal keputusan tersebut. “Inilah proses sejarah yang luar biasa untuk menegakkan konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia,” ucapnya.​(Red,…)

Badung:mediaharianexposegelobal.com Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Minggu (25/8/2024). Penetapan dilakukan pada Muktamar Ke-6 PKB di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali.

Terpilihnya Ma’ruf Amin dikarenakan desakan para ulama dan tokoh-tokoh penting PKB untuk kembali memimpin Dewan Syuro. Padahal, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu awalnya ingin pensiun dari panggung politik nasional.

“Selepas tugas sebagai Wapres nanti saya sebenarnya ingin kembali ke pesantren untuk mengurus para santri,” ujarnya. Meski begitu, lanjutnya, dia tidak bisa menolak karena itu merupakan permintaan para kiai.

Hanya, Wapres menyatakan dirinya menerima penunjukan ini dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya Dewan Syuro harus diposisikan sesuai peran dan fungsinya yang strategis.

Menurut Ma’ruf, setiap keputusan strategis partai harus melalui musyawarah Dewan Syuro bersama Ketua Umum PKB. “Syaratnya tidak banyak tetapi penting,” ujarnya, menegaskan.

Sebagai parpol yang didirikan para ulama, Wapres meminta PKB konsisten dengan perjuangan politik berbasis Islam Ahlussunnah wal Jama’ah. “Arah politik PKB harus tetap dalam jalur yang diridai para ulama dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Terakhir, Wapres mengaku sulit melupakan PKB karena dirinya turut serta membidani kelahiran partai tersebut pada 1998. “Dengan mengucap bismillah, saya terima permintaan ini demi kebaikan dan kemaslahatan bersama,” ujarnya.(Red,..)