Kategori: ADVERTORIAL

Lampung Tengah:harianexposegelobal.com: Anggota DPRD Lampung Tengah Fraksi Golkar Febriyantoni.,SE.MM menggelar reses masa persidangan III Tahun 2025, bertempat di Dapil Satu dan Dapil Lima Kota Gajah dan Way Punyubuan dihari Kedua Selasa, 24 Juni 2025.

Rises DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 5 Way Punyubuan 

Reses adalah merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Sementara masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD.

“Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan,” ujar Febriyantoni menjelaskan.”Selain itu, reses juga bertujuan untuk mempercepat hubungan Informasi antara pimpinan OPD dengan Kepala Desa, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri sehingga aspirasi mereka diharapkan menjadi perhatian para pimpinan OPD yang bersangkutan,” Febriyantoni menambahkan.

Dialog dengan warga masyarakat yang hadir dalam acara reses tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan komunikatif dengan dipandu oleh salah satu Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ichsan yang hadir.

Usai reses, istri dari tokoh masyarakat Kab. Lampung Tengah ini menyampaikan, pihaknya akan mengupayakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah ditampung.

“Ada sejumlah aspirasi yang saya himpun. Tentunya akan diperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, diantaranya pembangunan sarana Posyandu, perbaikan sarana irigasi, perbaikan jalan dan juga permintaan seragam untuk para ibu ibu kader maupun majlis ta’lim yang berada di daerah ini,” tukasnya.Selanjutnya kata Ichsan, aspirasi itu akan dibahas melalui forum Dewan, terkait reses-reses anggota yang dikompilasi menjadi aspirasi lembaga kepada Pemda.

“Ini semua prinsipnya akan menjadi satu perjuangan kami untuk ditindaklanjuti di forum DPRD dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Lampung Tengah,” tutup Ichsan.

Turut hadir dalam acara reses tersebut, Kepala Kampung Ketua RT dan RW, Ketua Kader Posyandu, Tokoh Pemuda, dan masyarakat sekitar dengan jumlah peserta kurang lebih 70 orang.(ADVETORIAL)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat menggelar rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Perubahan kebijakan anggaran(KUA) dan PPAS APBD Tahun anggaran 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRD setempat, yang di Pimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Ponco Nugroho, S.T, di dampingi Wakil Ketua I Busroni, Wakil Ketua II S.Joko Kuncoro, dan Anggota DPRD Tubaba.

Bupati, Ir. Novriwan Jaya, S.P., dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadirsyah Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tubaba Dalam Rangka Penyampaian KUA – PAS APBD Perubahan TA 2025, hadir padan rapat tersebut, Forkopimda. Pimpinan Tinggi Pratama, Penjabat Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita, Ketua IKAD, Camat se- Kabupaten Tubaba serta tokoh Adat dan tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan di ikuti seluruh kepalo tiyuh secara virtual(zoom meeting). Senin (23/06/2025).

Dalam kesempatan ini Bupati menyampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Tulang Bawang Barat dengan agenda Penyampaian Perubahan KUA-PPAS Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2025.

Perubahan KUA-PPAS Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2025 memuat proyeksi anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah dan anggaran pembiayaan daerah disertai asumsi yang mendasarinya antara lain perkembangan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiscal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan Rancangan PPAS Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 meliputi rencana pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan plafon anggaran sementara tiap urusan program dan kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2025.

Setelah nantinya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 antara Pemerintah Daerah dan DPRD, maka Nota Kesepakatan beserta lampirannya akan menjadi dasar acuan penyusunan Rancangan kita dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2025. Penyusunan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Dengan mengacu kondisi potensi pendapatan yang diproyeksikan, maka KUA-PPAS Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan asumsi-asumsi dan realitas kebutuhan belanja yang benar-benar prioritas untuk dianggarkan.

Secara ringkas, Rancangan KUA- PPAS Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

Pertama, PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 746.183.998.943,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Pendapatan tersebut bersumber dari :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 67.524.803.613,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah)

Pendapatan Transfer sebesar Rp. 678.659.195.330,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah)

Kedua, BELANJA DAERAH

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 737.183.998.943,-. (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Yang terdiri atas :

Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 574.813.880.309,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah)

Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Belanja Transfer sebesar Rp.157.370.118.634,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Ketiga, PEMBIAYAAN DAERAH

Target Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyar Rupiah). (ADVETORIAL)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tubaba menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tubaba Tahun 2024, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tubaba, pada Selasa (10/06/2025) siang.

Paripurna DPRD Kabupaten Tubaba Penyampaian LKPJ BUPATI Tahun 2024

 

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tubaba dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tubaba, Ketua Busroni DPRD, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Nadirsyah menyampaikan laporan mengenai capaian pembangunan, kebijakan strategis, serta penggunaan anggaran selama tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD dan masyarakat.Dalam sambutannya, Ketua DPRD Busroni juga menegaskan bahwa DPRD akan melakukan pembahasan secara mendalam terhadap LKPJ yang disampaikan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program dan kebijakan yang dijalankan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tubaba.

“DPRD akan mencermati setiap aspek dalam LKPJ ini, baik dari sisi realisasi program, efektivitas kebijakan, hingga penggunaan anggaran. Evaluasi yang dilakukan bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan semakin baik dan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Tubaba tersebut.Selanjutnya, LKPJ Bupati Tubaba Tahun 2024 akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD melalui mekanisme rapat internal dan pembahasan dengan komisi-komisi terkait. DPRD juga akan menyampaikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintahan di tahun mendatang.(ADVETORIAL)

Lampung Tengah:harianexposegelobal.com: DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, pada Rabu, 21 Mei 2025.

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah 21 Mei 2025 (foto: Ersan)

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah, Febriyantoni, didampingi para wakil ketua.

Bupati Ardito Wijaya Sampaikan capaian LKPJ 2024

Hadir dalam rapat tersebut Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, jajaran Forkopimda, anggota dewan, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Lamteng.Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sepanjang tahun 2024.Rekomendasi yang disampaikan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah.

Sampaikan visi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah 21 Mei 2025

DPRD menekankan bahwa rekomendasi ini bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintahan di masa mendatang.LKPJ tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif kepala daerah, tetapi juga menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (Penulis:Ersan)

Tulang Bawang,-harianexposegelobal.com: DPRD Kabupaten Tulang Bawang Melaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tulang Bawang.
(Rabu,09/04/2025)

Pada rapat yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Aliasan tersebut turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Drs.Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan.

Ketua DPRD Tulang Bawang Aliasan menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada seluruh kepala daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun anggaran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan dalam penyampaiannya menjelaskan Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, kegiatan tahun anggaran 2024 memprioritaskan realisasi program-program unggulan, dimana sebagian besar dari program tersebut merupakan program pemberdayaan masyarakat yang diharapkan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

-Baca selengkapnya di Web Portal Tulang Bawang, Link di Bio Sesuai Dengan Judul di Atas.(ADVETORIAL)

harianexposegelobal.com-Lampung Utara, 3 Maret 2025 – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggelar Rapat Paripurna Pertama, Kedua, dan Ketiga di Gedung DPRD Lampung Utara pada Senin (3/3/2025). Rapat ini dihadiri oleh Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., Wakil Bupati Romli, S.Kom, S.H., M.H., Ketua DPRD Lampung Utara M. Yusrizal, S.T., jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Lurah, serta tokoh masyarakat.

Pada Rapat Paripurna Pertama, Bupati Hamartoni menyampaikan visi dan misi kepemimpinannya untuk lima tahun ke depan. Dalam pidatonya, ia menegaskan komitmennya untuk membangun Lampung Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

> “Kami berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, serta fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Bupati.

Sementara itu, Rapat Paripurna Kedua dan Ketiga membahas Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024. Dalam rapat ini, berbagai masukan dan evaluasi disampaikan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan.

Ketua DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal, S.T., dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.

“DPRD akan terus mengawal dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam proses pembangunan dengan memberikan masukan dan kritik yang konstruktif,” ujar Ketua DPRD.

Setelah rangkaian rapat paripurna, pada pukul 15.00 WIB, digelar acara ramah tamah di Rumah Jabatan Bupati. Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, camat, lurah, serta lima orang tokoh masyarakat dari masing-masing kecamatan. Dalam suasana penuh keakraban, Bupati dan Wakil Bupati berdialog langsung dengan masyarakat serta mendengarkan aspirasi mereka.

“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu, kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya agar pembangunan di Lampung Utara benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Bupati Hamartoni.

Dengan terselenggaranya agenda ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat semakin kuat demi mewujudkan Lampung Utara yang lebih maju dan sejahtera.