Kategori: NASIONAL

  • KPK Ungkap Andil Konsultan Dalam Penempatan Investasi Taspen

    MEG,Jakarta: KPK mengungkap peran konsultan investasi terkait penempatan sejumlah dana pensiun oleh Taspen di perusahaan sekuritas yang berujung rasuah. Diketahui KPK sedang mengusut dugaan investasi fiktif Taspen yang merugikan negara trilunan rupiah.

    “Tentunya penempatan dana itu juga biasanya melalui konsultan, ada konsultan investasi, konsultan investasinya. Konsultan investasi itulah yang menjadi juga salah satu yang sedang kita tangani,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu digedung KPK, Kamis (3/10/2024).

    Namun, Asep belum mau mengungkap lebih jauh soal konsultan investasi tersebut. Mengingat hal tersebut sedang didalami tim penyidik KPK.

    KPK juga mendalami ada tidaknya suap atau uang terima kasih atas penempatan investasi. Penempatan itu berupa dana pensiun oleh PT Taspen pada sejumlah perusahaan sekuritas atau reksadana. “Tentunya juga kan penempatan dana itu atas sepengetahuan dari direktur Taspennya. Direktur utama Taspennya, Pak AK ini, itu yang sedang kita dalami,” ucapnya.

    KPK telah meningkatkan status perkara dugaan korupsi di PT Taspen ini ke tahap penyidikan. KPK sudah menetapkan pihak yang menjadi tersangka dalam perkara ini.

    Berdasarkan informasi, pihak yang telah dijerat dalam perkara ini yakni mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius N. S. Kosasih. Serta, Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto.

    Keduanya juga telah dicegah KPK untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga September 2024. Dalam proses penyidikan kasus ini, tim penyidik juga telah menggeledah kantor PT Taspen (Persero) dan PT Insight Investments Management.

    Dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen (Persero) ini berawal dari keinginan agar kinerja perusahaan terlihat bagus. Nilainya disebut sekitar Rp 1 triliun, namun dalam prosesnya terjadi pelanggaran aturan.

    PT Taspen diduga melakukan investasi fiktif hingga Rp 1 triliun. Dugaannya dana tersebut dialihkan dalam sejumlah bentuk seperti saham hingga sukuk.

  • Uang Pecahan Rp10.000 Emisi 2005 Tak Lagi Berlaku

    MEG,Palembang: Bank Indonesia (BI) menyebut uang pecahan Rp10 ribu tahun emisi 2005 tidak berlaku lagi. Uang tersebut berwarna ungu terang dan memilik gambar Indonesia Sultan Mahmud Badaruddin II dan Rumah Limas.

    Kepala BI Perwakilan Sumsel Ricky Perdana Gozali mengatakan uang Rp10 ribu emisi 2005 seharusnya telah ditarik sejak 2010. Namun, masyarakat diberikan tenggat waktu selama lima tahun untuk mengembalikan uang tersebut.

    “Masyarakat diberi waktu 5 tahun untuk pengembalian karena 2016 tidak berlaku lagi,” katanya Kamis (3/10/2024). Hal ini ia sampaikan usai acara Memorabilia Uang Rupiah Pecahan 10.000 Tahun Emisi 2005 di Museum Balaputra Dewa, Palembang.

    Ia menjelaskan jika masyarakat masih memiliki uang Rp10 ribu tersebut dapat dikoleksi pribadi atau dijual ke kolektor uang. Karena uang tersebut tidak bisa lagi ditukar atau dikembalikan di bank.Kemudian, uang pecahan Rp10 ribu yang terbaru dan berlaku yakni emisi 2022 dengan gambar utama Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo. Beserta tulisan ‘Frans Kaisiepo’, dengan dominasi warga ungu.

    “Kini yang berlaku ada gambar utama Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo. Beserta tulisan ‘Frans Kaisiepo’,” ucap Rozali.

  • Soal Persiapan Pelantikan Presiden, Prabowo: Bagus

    MEG,Jakarta: Presiden Terpilih Prabowo Subianto buka suara, terkait persiapan dan kesiapannya jelang pelantikannya pada 20 Oktober 2024 mendatang. Ketum Gerindra itu memastikan, persiapannya sudah bagus.

    Prabowo mengharapkan, semua proses pelantikan bisa berjalan lancar. “Persiapannya bagus (persiapan pelantikan),” kata Menhan RI itu seusai menghadiri pelantikan anggota DPR RI Periode 2024-2029, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

    Diketahui, Prabowo hadir mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Pelantikan Anggota DPR RI 2024-2029. Prabowo terlihat datang bersama dengan Presiden Jokowi dan berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI 1. Presiden Jokowi nampak keluar dari sisi pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari sisi pintu sebelah kanan. Keduanya diketahui berangkat bersama-sama setelah menghadiri Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

    Keduanya juga kompak mengenakan jas, Presiden Jokowi menggunakan jas berwarna biru dongker dan dasi berwarna merah. Sementara, Prabowo mengenakan jas berwarna hitam dan dasi berwarna abu-abu dengan garis putih.

    Selain itu, Presiden Jokowi dan Prabowo juga sama-sama mengenakan peci hitam dan pin bendera merah putih. Posisinya, di pasang tepat di sebelah dada bagian kiri.

  • Pos Lintas Batas Negara Dorong Pengembangan Kawasan Perbatasan

    MEG,Timor Tengah Utara: Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) akan mendorong pengembangan kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Demikian dikatakan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuty, Rabu (2/10/2024).

    Pengembangan kawasan dilakukan dengan menyediakan fasilitas publik dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. “Selain sebagai garda terdepan pengamanan negara, PLBN juga menjadi beranda terdepan yang mewakili wajah Indonesia,” ujarnya.Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan tujuh PLBN termasuk di Napan, Nusa Tenggara Timur. Menurut Diana, setiap PLBN yang dibangun mengadopsi budaya setempat seperti di Napan yang menggunakan model atap Lopo.

    Selain itu di setiap PLBN juga harus terdapat Patung Garuda dan Presiden Soekarno. Sedangkan fasilitasnya terdiri dari bangunan inti, gudang sita, mes pegawai, wisma indonesia, mini terminal, hardscape, dan lansekap.

    Kemudian sarana pendukung seperti markas TNI dan Polri dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan pengembangan pada tahap berikutnya untuk pembangunan rest area, pagar kawasan, jalan beton, dan lansekap.Presiden Jokowi menyatakan pembangunan PLBN merupakan upaya pemerataan pembangunan sampai wilayah perbatasan. “Selain itu juga berfungsi sebagai zona penyangga pertahanan negara serta untuk mengembangkan titik-titik ekonomi,” ujarnya.

  • Ketua MA Resmi Lantik 152 Anggota DPD 2024-2029

    MEG,Jakarta: Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin memandu pengucapan sumpah dan janji kepada 152 Anggota DPD periode 2024-2029. Dalam Rapat Paripurna, ratusan senator tersenut mengikuti ucapan Ketua MA sebagai pertanda resmi menjadi Anggota DPD.

    “Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945,” kata Syarifuddin di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).Sebelumnya, Sekjen DPD, Rahman Hadi membacakan Keputusan Presiden tentang peresmian keanggotaan DPD periode 2024-2029. Di mana sebanyak 152 Anggota DPD tersebut juga mengucapkan sumpah dan janji selama menjabat sebagai Anggota DPD periode 2024-2029.

    “Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan,” ucap para Anggota DPD.

    Anggota DPD menandatangani berita acara sumpah dan janji yang dilakukan secara simbolis oleh 5 anggota Dewan. Dilanjutkan penyerahan Memori DPD oleh Pimpinan DPD periode 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPD dan penandatanganan berita acara.

  • KPK Minta Anggota DPR Prioritaskan RUU

    MEG,Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta anggota DPR periode 2024–2029 yang sudah dilantik dapat memperkuat komitmen di sektor pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset tindak pidana.

    “Melalui fungsi legislasi. KPK berharap pengesahan RUU perampasan aset menjadi prioritas pembahasan di DPR,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024).

    Menurutnya, pemberantasan korupsi bisa mengembalikan hasil korupsi ke negara. Sekaligus menambah pendapatan negara.”Sehingga kita yakini, pemberantasan korupsi sebagai law enforcement. Sekaligus dapat menjadi asset recovery yang optimal dan efektif bagi penerimaan negara melalui PNBP,” katanya.

    KPK yakin, para anggota DPR terpilih akan memegang teguh komitmennya, untuk menjalankan peran politiknya secara berintegritas. “Sehingga setiap proses politik dalam penyusunan kebijakan publik maupun pengawasannya, adalah untuk kemaslahatan rakyat dan menghindari praktik-praktik korupsi,” kata Tessa.

    Sekadar informasi, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana belum disahkan menjadi undang-undang oleh DPR periode 2019–2024. Padahal, RUU Perampasan Aset mulai disusun oleh PPATK tahun 2008.

    Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.

    RUU Perampasan Aset Tindak Pidana baru masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI tahun 2023. RUU tersebut masuk sebagai usulan dari pemerintah.

    Sebelumnya, pada 2021, PPATK telah meminta agar RUU tersebut bisa segera disahkan. RUU Perampasan Aset merupakan aturan yang bertujuan mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan.

  • Presiden Terima Surat Pengunduran Diri Dua Menteri

    MEG,Jakarta: Presiden Joko Widodo menerima surat pengunduran diri dua orang menteri di Kabinet Indonesia Maju, Senin (30/9/2024). Keduanya adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

    “Pengunduran Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon Anggota DPR RI terpilih. Dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum,” ujar Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dalam keterangannya, Senin (30/9/2024). Ari mengatakan, Presiden menyetujui pengunduran diri mereka melalui penandatanganan Keputusan Presiden. Terkait pemberhentian dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas pengabdian selama ini.

    Presiden menunjuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sebagai Plt Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Plt Menteri Ketenagakerjaan.

    Menurut Ari, Keppres tersebut kini dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara. Selain mereka, ada pula seorang wakil menteri yang mundur, yaitu Wamen Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.

    “Presiden telah menerbitkan Keppres no 62/M, tanggal 27 September 2024. Tentang pemberhentian dengan hormat John Wempi Wetipo, sebagai Wamendagri,” ujar Ari lebih lanjut.

    Keppres tersebut disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa selama memangku jabatan sebagai wakil menteri. “Penerbitan Keppres terkait pengunduran John Wempi Wetipo sebagai Wamendagri karena ia dicalonkan sebagai kepala daerah pada pilkada 2024,” kata Ari.

  • Puan Maharani Calon Tunggal Ketua DPR RI Periode 2024-2029

    MEG,Jakarta: Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI sebagai pemenang Pemilu 2024 telah memutuskan. Bahwa Puan Maharani sebagai calon tunggal Ketua DPR RI periode 2024–2029.

    “PDI Perjuangan final. Calonnya tunggal Ibu Puan Maharani,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/9/2024).

    Said mengatakan, hal itu sudah diputuskan oleh Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Sedangkan untuk kandidat Pimpinan MPR RI periode 2024-2029 dari Fraksi PDI Perjuangan masih dibahas.

    Berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1206 Tahun 2024 tanggal 24 Agustus 2024, Puan Maharani kembali terpilih. Menjadi anggota DPR RI 2024-2029. Puan merupakan calon anggota DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dengan meraup 287.366 suara. Putri dari Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu menjadi calon legislatif dari PDI Perjuangan dengan nomor urut 1.

    PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg 2024 pun mendapatkan jatah untuk mengisi jabatan Ketua DPR RI. Hal itu diatur berdasarkan Undang-Undang tentang MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3).

    Selain itu, Said menambahkan bahwa tantangan DPR RI ke depan bukan soal hanya masalah dinamika di DPR. Mengingat DPR juga bakal menghadapi tantangan geopolitik secara global. “Maka dari itu menjadi tantangan tersendiri. Bukan sekadar kumpul tapi lupa bahwa tantangan yang dihadapi lebih berat,” ucap Said.

  • KLHK Terus Tingkatkan Pemberdayaan Perhutanan Sosial

    MEG,Jakarta: Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup KLHK Mahfudz mengatakan, pihaknya terus meningkatkan pemberdayaan di bidang perhutanan sosial. Saat ini, sudah ada 13.784 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Indonesia.

    “Kelompok perhutanan sosial mengembangkan usahanya dengan potensi dan membentuk KUPS dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan. Perhutanan sosial juga memberikan dampak yang signifikan dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi,” kata Mahfudz, Senin (30/9/2024).

    Mahfudz menambahkan, peningkatan ekonomi masyarakat kelompok perhutanan sosial berdampak pada desa, dalam skala regional. Indeks desa membangun, atau dikenal dengan IDM pun ikut meningkat.”Pada tahun 2016-2021 menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas pada area hutan sosial. Ini didorong oleh tata kelola kawasan dan pemanfaatannya melalui program agro-kehutanan, yang memberikan dampak pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyatakan, pendapatan masyarakat berhasil meningkat, dampak program tersebut. Rata-rata peningkatan pendapatan bahkan mencapai Rp2,3 juta.

    “Perhutanan sosial telah mencakup 8,018 juta hektare untuk akses sekitar 1,4 juta rumah tangga terhadap hutan,” ucap Siti. “Artinya, kita meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan sebesar 8 juta hektare dibandingkan tahun 2015, hanya 400 ribu hektare”.

  • Panglima Pastikan Kesiapan HUT Ke-79 TNI di Monas

    MEG,Jakarta: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah meninjau langsung kesiapan puncak peringatan HUT Ke-79 TNI 2024, Sabtu (28/9/2024). Kegiatan puncak HUT Ke-79 TNI itu akan diselenggarakan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, pada 5 Oktober 2024.

    Merespons kegiatan itu, Agus mengatakan, dirinya ingin memastikan kesiapan pasukan dan alutsista. “Pasukan dan alutsista akan akan ditampilkan pada Upacara Parade dan Defile HUT Ke-79 TNI,” kata Agus dalam keterangan persnya seperti dilansir Puspen TNI, Minggu (29/9/2024).

    Dalam HUT TNI 2024, Agus mengungkapkan, berbagai pertunjukan dan hiburan untuk masyarakat Indonesia juga akan ditampilkan. “Diantaranya defile pasukan, kirab alutsista bersama rakyat, terjun payung, fly pass hingga pertunjukan boomburst & high speed pass,” ujarnya.

    Selama melaksanakan gladi bersih, prajurit TNI konsisten menjaga kebersihan lingkungan sekitar Monas. Yakni, dengan memungut sampah di sekitar tempat upacara.

    Sebelumnya, Kapuspen TNI, Mayjen TNI Hariyanto mengatakan, total alutsista rantis yang diturunkan di HUT ke-79 TNI berjumlah 1059 rantis. “Alutsista yang tergelar mengikuti upacara defile sebanyak1059 rantis dan mobil antik,” kata Hariyanto dihubungi Jumat, (27/9/2024).