Kategori: NASIONAL

MEG,Jakarta: Gaji hakim di Indonesia seharusnya setara dengan gaji hakim di Malaysia, yakni Rp40 juta per bulan. Saat ini, gaji hakim di Tanah Air dinilai masih jauh dari kata layak, karena hanya Rp12 juta per bulan.

Demikian disampaikan Pemerhati Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda di Jakarta, Sabtu (28/9/2024). Ia mengatakan, seharusnya gaji hakim disetarakan dengan hakim dari negara tetangga yang ada di satu kawasan, yaitu Malaysia.

“Pemerintah setidaknya mengukur kesejahteraan hakim kita sedikit di bawah hakim Malaysia. Jangan Singapura, mereka (gaji hakim) lebih tinggi dari sebagian negara Eropa,” katanya.

Untuk diketahui, take home pay, hakim tingkat pertama di Indonesia berkisar Rp12 juta. Sedangkan di Malaysia gaji hakim jika dirupiahkan bisa mencapai Rp40 juta.

Hal tersebut, menurut Chairul, yang membuat para hakim merasa kurang mendapatkan hak yang layak. “Kalau gajinya jauh ya wajar mereka protes,” kata Chairul.

Chairul juga menilai hakim merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam roda pemerintahan. Karena hakim merupakan salah satu bagian dari yudikatif yang bertugas menegakkan hukum di Indonesia.

Karenanya, wajar bagi Chairul jika hakim menerima hak yang setara dengan lembaga pemerintahan di Negara tetangga, Malaysia. “Bandingkan saja mereka (hakim) dengan anggota DPR (legislatif). Sama-sama penyelenggara negara mestinya (gaji) setara,” katanya.

Dengan terpenuhinya hak para hakim secara layak, Chairul yakin kualitas kinerja pengadilan dalam menyidangkan kasus akan lebih maksimal. Selain itu, pemenuhan hak yang layak untuk para hakim dapat memperkecil terjadinya praktek korupsi di lingkungan pengadilan.

Sebelumnya, beredar kabar ribuan hakim akan melakukan mogok kerja pada 7 Oktober hingga 11 Oktober 2024. Aksi mogok yang dibalut cuti bersama itu dilakukan sebagai bentuk protes ke pemerintah karena dianggap belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.

Salah aspirasi yang dibawa para hakim dalam aksi ini yakni tunjangan dan gaji yang tidak naik selama belasan tahun. Tepatnya selama 12 tahun terakhir.

MEG,Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU). Mou berisi dupaya pencegahan korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan.

Ketua KPK Nawawi Pomolango menekankan, pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara kedua lembaga. Menurutnya, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai tujuan.

“Kolaborasi ini harus terus dievaluasi. Agar progresnya tepat sasaran dan solusi dapat ditemukan jika ada kendala,” kata Nawawi dikutip, Sabtu (28/9/2024).

KPK dan Kemenpan RB, lanjut Nawawi, harus meningkatkan sinergi guna menghadapi tantangan dalam pemberantasan korupsi. “Terutama dengan munculnya modus-modus baru yang menyulitkan penanganan,” katanya.

Salah satu isi Mou adalah penguatan kebijakan dan regulasi. Selain itu, transformasi digital sistem pemerintahan dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Transformasi digital diharapkan dapat meningkatkan kualitas, akuntabilitas, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan publik. Meski, tantangan seperti ketidakseragaman dan fragmentasi sistem masih dihadapi.

Selain itu, KPK juga berkomitmen memperkuat perlindungan bagi pelapor korupsi. Nawawi menegaskan, pelapor masih sering menghadapi berbagai ancaman, mulai dari intimidasi hingga ancaman fisik.

“Sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002. KPK wajib melindungi saksi atau pelapor tindak pidana korupsi, termasuk memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas,” katanya.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, menyatakan, terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas membutuhkan partisipasi berbagai pihak. “Kemenpan-RB bekerja sama dengan KPK dalam pencegahan korupsi di bidang reformasi birokrasi dan pengelolaan aparatur negara,” kata Anas.

Anas menyoroti, keberhasilan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK yang kini menjadi indikator utama dalam evaluasi reformasi birokrasi. “SPI KPK memiliki bobot tertinggi, yaitu 10 poin, dalam indeks reformasi birokrasi,” katanya.

MEG,Jakarta: Presiden Joko Widodo menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana dan Samkarya Nugraha, Sabtu (28/9/2024). Brevet disematkan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di atas KRI Rajiman Widyodiningrat.

Tampak hadir Kepala Staf TNI AL Laksamana Siwi Sukma Aji dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak. Selain itu, juga hadir Kepala Staf TNI AU Marsekal Tonny Harjono.

Beberapa menteri juga mendapat penghargaan, di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto. Termasuk pula Menteri Agraria Tata Ruang/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Presiden Jokowi mengenakan jaket kulit berwarna hitam dilengkapi dengan topi berwarna hitam. Brevet disematkan oleh Panglima kepada Presiden di jaket bagian dada sebelah kanan.

Setelah penyematan brevet, Presiden kemudian memimpin sesi mengheningkan cipta untuk ABK Nanggala 402. Setelah sesi tersebut, Presiden berfoto bersama dengan beberapa menteri yang turut hadir.

Brevet Kehormatan Hiu Kencana merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI Angkatan Laut. Perihal ini khususnya Satuan Kapal Selam.

Penghargaan diberikan kepada tokoh, warga, maupun prajurit di jajaran yang dipandang telah berjasa. Selain itu, memberikan perhatian dan perjuangan bagi TNI AL.

MEG,Jakarta: Peristiwa berdarah Gerakan 30 September PKI atau biasa disebut sebagai G30S/PKI merupakan pembantaian terkenal dalam sejarah. Dari enam jenderal yang kemudian menjadi Pahlawan Revolusi tersebut, salah satu merupakan putra daerah Balige, Sumatera Utara, yakni DI Panjaitan.

Namun Siapakah DI Panjaitan, dan mengapa sosoknya begitu dicari oleh pasukan Chakrabirawa pada malam itu. Simak selengkapnya dibawah ini.

•Siapakah Mayor Jenderal TNI DI Panjaitan?

Mengutip buku Major Jenderal Anumerta D. I Panjaitan, Drs. Mardanas Safwan. Disebutkan DI Panjaitan memiliki nama lengkap Donald Izacus Panjaitan, ia diketahui lahir pada 10 Juni 1925 di sebuah desa bernama Sitorang, Balige.

DI Panjaitan lahir dari keluarga pengusaha kecil. DI Panjaitan lahir dari keluarga pengusaha kecil. Ayahnya bernama Herman Panjaitan dan ibunya Dina Pohon.Dunia pendidikan DI Panjaitan terbilang gemilamg. Pasalnya, ia berhasil menjadi mentor (pembantu) kepala sekolah G. De Jong saat masih kelas 7. Kemudian dirinya melanjutkan sekolah di MULO (Meet Uitgebreid Lager Onderwijs, setingkat SMP).

Namun, DI Panjaitan sebenarnya ingin masuk HBS, sebuah sekolah tingkat SMP dan SMA. Dengan niat tulusnya, saat itu, dirinya mengikuti seleksi masuk dan dinyatakan lulus.

Kesempatan itu sayangnya tidak diambil olehnya karena faktor ekonomi keluarga, lantas dirinya pun terpaksa masuk MULO. Di tengah aktivitasnya menempuh pendidikan, DI Panjaitan harus menerima kabar duka dengan kematian orang tuanya.

•Pernah Tergabung dalam Organisasi Badan Tentara GiguyunKarir awal militer di tubuh DI Panjaitan bermula ketika Jepang mendarat di Indonesia pada 1942. Saat itu terdapat satu badan tentara bernama Giyugun yang diperintah pemerintah pendudukan bala tentara Jepang di Sumatra.

Dirinya pun mendaftar dan lolos menjadi tentara Giyugun. Saat itu ia menjabat sebagai Perwira Staf berpangkat Syodanco (Letna Dua).

Namun, napas organisasi Giyugun tidak bertahan lama, setelah Indonesia merdeka Giyugun pun dibubarkan. Masa-masa itu pun mendoromg DI Panjaitan membentuk sebuah organisasi militer, alhasil pada 1945, tercipta Pemuda Republik Indonesia (PRI). Adapun orang-orang PRI merupakan pasukan yang pernah mengenyam pendidikan militer saat di Giyugun. Tak berselang lama, tepatnya November 1945, PRI di Riau pun berubah menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Dalam menjalankan fungsi, BKR dibagi menjadi tiga bagian yakni Pekanbaru, Bengkalis, dan lndragiri. DI Panjaitan memulai kariernya di BKR Pekanbaru.

Dirinya mendapatkan posisi Komandan Batalyon Pekanbaru (Hasan Basri 15 April 1978). Lalu tak berselang lama BKR kembali diubah menjadi TKR.

Hingga pada Pada 31 Maret 1946, DI Panjaitan diangkat menjadi Panglima Komandemen Tentara Sumatera. Kemudian DI Panjaitan diangkat menjadi Wakil Komandan Resimen IV Pekanbaru.

Berdasarkan Surat Perintah Panglima Divisi IX Sumatera tanggal 25 Maret 1948, Mayor DI Panjaitan saat itu ditugasi sebagai Komandan Organisasi/Pendidikan Divisi IX Sumatera. Karir kegemilangan militer yang dimiliki oleh DI Panjaitan sempat mengalami kendala, pangkat DI Panjaitan diturunkan dari Mayor menjadi Kapten.Hal ini dikarenakan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi yang memerintahkan seluruh jajaran militer diturunkan pangkatnya satu tingkat. Namun demikian, pangkat DI Panjaitan pun kembali pada 1 Januari 1956 melalui surat keputusan presiden.

Disebutkan pangkatnya ditetapkan menjadi Mayor efektif, lima bulan kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Kolonel. Pada tahun 1963, DI Panjaitan berhasil mendapatkan pangkat brigadir jenderal.

Hal tersebut seperti tertuang kedalam buku Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.

•Detik-Detik Akhir Hayat DI Panjaitan

Seperti yang diketahui, DI Panjaitan wafat atas peristiwa G30S/PKI. Saat itu, pada 1 Oktober 1965, DI Panjaitan berada di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin Blok M No. 35 Kebayoran Baru.Ada 50 orang bersenjata lengkap mendatangi DI Panjaitan ke rumahnya itu. Sementara itu, kondisi

MEG,Penajam Paser Utara: Ketua Baznas RI Prof. Noor Achmad menyampaikan alasan rapat kerja nasional (rakornas) lembaga yang dipimpinnya digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, Rakornas Baznas di IKN tersebut merupakan tonggak sejarah.

”Momen penting bagi Baznas tapi sekaligus juga sebagai tonggak sejarah yang memukakan komitmen Baznas untuk terus mendukung agenda pembangunan nasional. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden,” kata Prof. Noor dalam Pembukaan Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Rabu (25/9/2024).​

Dikatakan Noor, Presiden Jokowi telah memperkenankan Baznas untuk menyelenggarakan kegiatan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Baznas di Istana Negara IKN. Ia mengaku kagum dengan IKN yang menjadi Ibu Kota ikon yang ikonik di dunia dan membanggakan seluruh masyarakat Indonesia.

“Jadi menurut saya ini adalah ibukota ikon yang ikonik di dunia satu-satunya. Ia mengungkapkan suatu kehormatan dan simbol sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Baznas.Karena itu, Baznas adalah sahabat sejati Presiden Jokowi yang mempunyai empati dan kepedulian terhadap keagamaan dan Baznas RI. “Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah diberikan arahan, motivasi dan dukungan yang luar biasa,” ujarnya menjelaskan.

MEG,Jakarta: Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada seluruh calon kepala daerah yang mulai memasuki masa kampanye. Demikian diungkapkannya usai groundbreaking proyek superblock Delonix Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (25/9/2024).

“Ya, saya berpesan agar berkampanye dengan semangat,” ujarnya. Para calon kepala daerah telah memulai masa kampanye setelah mendapatkan nomor urut masing-masing.

Berdasarkan PKPU Nomor 2/2024, tahapan pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024. Setelah itu Pilkada memasuki masa tenang selama tiga hari sebelum kemudian dilakukan pemungutan suara.

KPU menyatakan terdapat 1.553 pasangan calon yang berkontestasi dalam pilkada serentak tahun ini. Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, mengatakan akan berupaya memfasilitasi kegiatan kampanye para calon dengan nuansa kegembiraan.

Menurut dia, para calon harus mengedepankan adu gagasan dan visi-misi selama kampanye. “Sehingga nanti bisa tercipta kontestasi pilkada yang sehat,” ujarnya.

MEG,-Jakarta: Dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional ke-64, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan komitmennya untuk mendukung petani. Hal itu dengan meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia.

“Badan Pangan selalu menyiapkan konektivitas antara hulu dan hilir,” kata Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dalam peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan di Jakarta, Selasa (24/9/2024). Ia menjelaskan bahwa petani perlu mengetahui target pasar untuk mencapai kesejahteraan.

Saat ini, target pasar bagi petani mencakup modern ritel dan Badan Gizi Nasional. Kedua pihak ini dapat menjadi pasar yang menguntungkan bagi para petani.

“Sehingga petani tidak mengalami kerugian akibat jatuhnya harga,” lanjut Arief. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan para petani dapat lebih berdaya saing.

Arief juga mengajak masyarakat untuk mengurangi food loss and waste atau susut dan sisa pangan (SSP). Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan Peta Jalan Pengelolaan SSP untuk ketahanan pangan.

Dalam peta jalan tersebut, ditargetkan pengurangan SSP sebesar 50 persen pada 2030. Selain itu, pengurangan SSP diharapkan mencapai 75 persen pada 2045.

MEG,Jakarta: Penyidik KPK menemukan dugaan adanya pengaturan pemenang lelang di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Hal tersebut diketahui setelah memeriksa empat orang saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Pemeriksaan para saksi berlangsung pada, Jumat (20/9/2024). Pihak-pihak yang diperiksa adalah Kabid Permukiman Disperkim Kota Semarang Irawan Ilham Prajamukti.

Selanjutnya subkoordinator layanan pengadaan secara elektronik BPBJ Semarang Sidik Sumarsono. Terakhir Subkoordinator pembinaan dan advokasi PBJ BPBJ Semarang Rama Sandi serta mantan Kepala Bagian BPBJ Kota Semarang Junaedi.

“Penyidik mendalami perintah pengaturan pemenang lelang oleh para tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Senin (23/9/2024). Meski demikian, KPK belum menjelaskas lebih detail soal proyek mana yang diduga telah terjadi pengaturan pemenang lelang.

Sebelumnya KPK secara resmi menjerat empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah dikirimkan kepada empat orang dimaksud.

Sayangnya Tessa engga mengungkap detail identitas tersangka. Berdasarkan informasi salah satu tersangka adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau mba Ita.

Selain itu, suami Ita yang juga Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri juga diduga terjerat kasus ini. Selain itu juga ada nama Ketua Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang Martono dan Rahmat U Djangkar selaku swasta.

Mereka pun sudah dicegah bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan selama enam bulan ke depan.

MEG,- Jakarta: Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dirinya mendapat tugas penting sebagai Penasihat Pembasmian Malaria di dunia. Demikian disampaikan SBY dalam keterangan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Sabtu (21/9/2024).

SBY mengatakan, dirinya mendapat amanah sebagai Penasihat untuk Indonesia untuk Asia Pasifik. Dirinya perlu melaporkan hal ini kepada Presiden yang saat ini menjabat, yaitu Presiden Jokowi.

“Saya melapor pada Pak Jokowi, dan ini etika politik, karena siapa pun yang mendapatkan peran di dunia internasional. Apalagi saya mantan Presiden, maka wajib untuk menyampaikan kepada Presiden,” ujar SBY yang didampingi Presiden Jokowi.

SBY mengatakan kepada Presiden Jokowi, ini merupakan amanah dengan tugas penting dalam hal pembasmian malaria di dunia. Begitu pula di Indonesia.

“Tugas ini penting dan saya terima karena memang ada kewajiban internasional untuk segera mengenyahkan malaria dari muka bumi. Karena kalau tidak akan makin menjadi-jadi,” ucap SBY lebih lanjut.

SBY bahkan sempat menuturkan, Indonesia juga sempat menjadi bagian dari negara-negara yang terkena pandemi Covid-19. Namun, Indonesia berhasil melalui masa pandemi dengan baik.

Hal yang sama juga menurut SBY perlu dilakukan untuk penyakit malaria. Apalagi, di Indonesia, malaria masih menjangkiti masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Maluku.

“Saya sampaikan bahwa Indonesia juga punya kepentingan untuk menurunkan angka penyakit malaria di negeri kita. Dan saya juga punya komitmen untuk Asia Pasifik,” kata SBY.

Pertemuan antara Presiden Jokowi dan SBY berlangsung kurang lebih selama 30 menit hingga 45 menit. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

MEG,-Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2025 yang telah disahkan, sudah mengakomodasi berbagai program pemerintahan baru. Tetapi tetap mengedepankan kewaspadaan terhadap berbagi risiko global.

“Kita telah melakukan komunikasi dan konsultasi, sehingga APBN 2025 bisa mengakomodasi program prioritas pemerintahan baru. Pada saat yang sama tetap waspada terhadap berbagai risiko,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pernyataannya usai pengesahan UU APBN 2025 di gedung DPR RI, Kamis (19/9/2024).

Berbagai risiko tersebut, sambung Menkeu, terkait gejolak geopolitik dan perlambatan ekonomi besar seperti Amerika, Tiongkok dan Eropa. Saat ini juga masih terjadi fragmentasi yang tajam antara berbagai negara, dalam bentuk perang dagang.Menurutnya, program-program pemerintahan baru yang terakomodasi dalam APBN 2025 antara lain Prpgram Makanan Bergizi Gratis. Serta program pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah di seluruh Indonesia, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program ketahanan pangan dan energi.

“Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.160 triliun telah memasukkan program unggulan pemerintah baru. Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, dan pembangunan sekolah unggulan Rp2 triliun,” ucap Menkeu.Selain itu, anggaran untuk pemeriksaa kesehatan gratis sebesar Rp3,2 triliun, penanganan TBC Rp8 triliun, lumbung pangan nasional Rp15 triliun. Kemudian, peningkatan rumah sakit berkualitas sebesar Rp1,8 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, APBN 2025 menjadi jembatan bagi pemerintahan baru. Sehingga presiden dan wapres terpilih dapat segera merealisasikan program-programnya.

“Kita telah menyelesaikan APBN menjadi jembatan transisi pemerintah agar presiden terpilih bisa berlari kencang. Untuk melaksanakan program-programnya dan tidak terkendala mekanisme anggaran,” ujar Said.Dalam APBN 2025 pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Sedangkan penerimaan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dan defisit anggaran Rp616,19 triliun atau 2,5 persen dari PDB.

Target pertumbuhan ekonomi ditagetkan sebesar 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, dan nilai tukar rupiah Rp16.000/ dolar AS. Sementara tingkat pengangguran terbuka ditetapkan 4,5- 5 persen, kemiskinan 7-8 persen, dan kemiskinan ekstrem nol persen.