Kategori: Pendidikan

Lampung Tengah,MEG,.
Pengerjaan proyek dana alokasi khusus (DAK) yang melekat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Lampung Tengah saat ini sedang masa dalam pelaksanaan, Salah satunya SDN Payung Rejo yang terletak di Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan hasil pantauan awak media saat tinjauan langsung kelapangan, selasa (02-10-2024) tidak menemukan Keberadaan Papan nama proyek, sebagai syarat pekerjaan yang menggunakan uang negara.

Dengan tidak adanya Papan nama kegiatan/informasi proyek ini, maka pihak sekolah dengan sengaja tidak mengindahkan perpres No.7 tahun 2012 tentang pemasangan papan plang Proyek, serta keppres No 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di wajibkan utk memasang papan nama proyek. Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Seharusnya pihak pelaksana kegiatan Pembangunan Ruang Baru atau Rehabilitasi sekolah tidak hanya mengutamakan ketepatan waktu dan mutu, namun juga harus menerapkan prinsip transparansi publik.

Dengan tidak adanya papan proyek sudah memperlihatkan bentuk tidak transparan pihak pelaksana dalam pelaksanaan pengerjaan proyek di lapangan. Papan proyek tersebut sebagai wahana informasi publik yang perlu disampaikan kepada umum sehingga tidak muncul kecurigaan-kecurigaan bagi pihak lain.

Berdasarkan hasil temuan Tim investigasi dilapangan mengenai tidak adanya papan nama kegiatan/proyek dan nilai pagu kegiatan/proyek, awak media konfirmasi kepada kepala sekolah SD Negeri Payung Rejo, Ibu MUGINAH “mengatakan, kalau mau bertanya mengenai nilai pagu anggaran untuk pembangunan Ruang Kelas Baru dan Ruang Laboratorium, silahkan bertanya ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bapak Minak Halim, sesuai dengan arahan beliau kami tidak bisa memberitahukan nilai pagu/anggaran untuk pembangunan di sekolah kami, “ungkapnya.

Saat awak media kami coba Hubungi bapak Minak Halim via telpon whatsapp, namun tidak diangkat.

Dengan apa yang disampaikan ibu Muginah, mengenai ada Larangan dari PPK Dinas Pendidikan bapak Minak Halim mengenai nilai pagu anggaran, diduga pihak Dinas Pendidikan dan pelaksana kegiatan ada kerjasama untuk Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.(Tim)

MEG,Jakarta: Indonesia akan membuka ruang diskusi untuk mendorong keberlanjutan transformasi pendidikan di sejumlah negara. Setidaknya ada 20 negara dan sembilan organisasi akan berpartisipasi dalam Gateways Study Visit Indonesia (GSVI) 2024.

Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, Iwan Syahril mengatakan, Indonesia sendiri telah melaksanakan program Merdeka Belajar. Forum GSVI, menurutnya, bisa dijadikan sebagai refleksi untuk mengoptimalkan program tersebut.

“Indonesia akan membuka ruang diskusi bagi para peserta untuk mengkaji bagaimana praktik terbaik di Indonesia dapat diterapkan di negara mereka. Sebaliknya, praktik terbaik di negara mereka bagaimana dapat diterapkan di Indonesia,” ujar Iwan dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).GSVI 2024 mengusung tema “Lebih dari Intervensi Teknologi: Menavigasi Transformasi Pendidikan Indonesia. Seperti diyakini oleh UNESCO dan UNICEF, kehadiran platform dan konten digital akan membuka akses lebih luas terhadap pembelajaran berkualitas di negara maju maupun berkembang.

Adapun Gateways Study Visit Indonesia akan diselenggarakan di Bali pada 1–3 Oktober 2024. GSVI menjadi pertemuan kedua bagi negara-negara peserta Gateways, yang sebelumnya telah dilaksanakan di Mesir pada Mei lalu.

MEG, Lampung Tengah.-Anggaran pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah diduga fiktif.

Adapun rekapitulasi dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap sehingga tidak dilakukan pengujian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Lampung Tengah.(1). Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yakni Tentang Pengadaan Perlengkapan Siswa sebesar Rp 5.082.000.000,00, (2). Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah yakni Pengadaan Perlengkapan Siswa sebesar Rp 136.435.000,00, (3) Pengelolaan Pendidikan Usia Dini PAUD yakni Pengadaan Perlengkapan PAUD sebesar Rp 258.940.000,00 dan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD sebesar Rp.442.922.500,00.dengan total keseluruhan sebesar Rp 5.920,297.500,00.

Berdasarkan surat BPK yang diperoleh Media Expose Gelobal.com menjelaskan bahwa pengajuan SPP-GU dan SPM-GU yang dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Lampung Tengah sebagai PPK-PPTK-SKPD Sekaligus sebagai Sekretaris Pendidikan tanpa didukung bukti dan tidak melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang disampikan oleh Bendahara Pengeluaran.

Selain itu, Bendahara pengeluaran juga tidak melengkapi dokumen pertanggungjawaban yang sebenarnya sebagai dokumen pendukung pengajuan SPP dan SPM. Hal tersebut dikarenakan seluruh bukti pertanggungjawaban belanja dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dibantu oleh staf Bendahara Pengeluaran yaitu belanja makanan dan minuman, ATK, dan bahan cetak yang terlampir pada dokumen pertanggungjawaban sehingga nilai belanja dalam dokumen pertanggungjawaban tidak dapat diyakini kebenarannya.Pelaksanaan pengelolaan keuangan TA 2023, Pemkab Lampung Tengah telah melaksanakan kerjasama dengan PT Bank BPRS RAJASA Pembangunan Daerah Lampung Tengah dalam penggunaan aplikasi Cash Management System (CMS) sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara BPKPAD dan PT Bank BPRS RAJASA Pembangunan Daerah Lampung Tengah Sebagai Rincian Keuangan PT BPRS RAJASA Desember 2023 serta Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung Nomor Laporan 37A/LHP/XVlll-BLP/05/2024, Nomor 37B/LHP/XVlll- BLP/05/2024, tentang Penggunaan Aplikasi CMS dan Kas Daerah Terintegras1 (Interface) dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemkab Lampung Tengah.

Kerjasama tersebut sebagai fungsi monitoring yang dapat menampilkan seluruh aktivitas transaksi pencairan SP2D akses rekening koran RKUD, rekening Pengeluaran dan penerimaan SKPD. serta total transaksi harian atau bulanan yang ditampilkan dalam bentuk erafik.

Aplikasi tersebut dapat diakses setiap saat oleh PPKD dan pemangku kepentingan di lingkungan Pemkab Lampung Tengah serta mendukung Gerakan Nasional Non Tunai sebagal bagian dari aksi pencegahan tindak pidana korupsi.Ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban pada Pemkab Lampung Tengah telah ditungkapkan sebelumnya sesuai dengan LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern 37. B/L HP/XVIIl. BLP/05/2024 tanggal 03 Mei 2024.

Dalam LHP tersebut dijelaskan permasalahan realisasi belanja barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar dan Rp.4.295.400.000,00 dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp.47.120.000,00

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Lampung Tengah telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK. Namun demikian, pengguna anggaran atas permasalahan yang sama, sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.Sementara itu, Dalam rangka memberikan kesempatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban, Tim Pemeriksa BPK telah menyampaikan Surat Nomor 37-A/XVlll/LHP/05/2024 tanggal 03 MEI 2024 kepada Kepala Dinas Pendidikan, PTK, Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melengkapi kekurangan tersebut pada tanggal 17 hingga 19 Februari 2024. Sampai dengan batas waktu tanggal 19 Februari 2024 bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap tersebut belum selesai.

Tim Pemeriksa BPK kembali memberikan waktu sampai dengan tanggal 03 Mei 2024. Namun kekurangan tersebut belum diterima oleh Tim Pemeriksa BPK, sehingga tim kembali mengirimkan surat berikutnya pada tanggal 03 Mei 2024 dengan Nomor 49/Tim_LKPD/Terinci/Lam-Teng/04/2024 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan batas waktu paling lambat tanggal 03 Mei 2024, tetapi Tim Pemeriksa BPK baru menerima keseluruhan dokumen pertanggungjawaban tersebut pada tanggal 9 Mei 2024.Kemudian untuk memperoleh keyakinan yang memadai (reasonable assurance) atas keterjadian, kelengkapan, serta keabsahan dokumen/bukti pertanggungjawaban belanja, Tim Pemeriksa BPK melakukan pengujian secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban dan diketahui terdapat bukti pertanggungjawaban atas belanja yang tidak lengkap pada tiga bidang yaitu Bidang Dikdas, Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Bidang PAUD sebesar Rp.258.940.000

Dokumen pertanggungjawaban yang dapat dijadikan sebagai bukti utama untuk menguji keterjadian dan keabsahan atas pelaksanaan kegiatan antara lain:

1) Daftar hadir

Dokumen pertanggungjawaban yang tidak dilengkapi daftar hadir menyebabkan tim pemeriksa tidak dapat melakukan pengujian terhadap jumlah peserta, jumlah juri, dan jumlah panitia yang terlibat dalam kegiatan. Selain itu, dapat membatasi tim pemeriksa dalam melakukan pengujian atas jumlah belanja konsumsi yang sebenarnya;2) Foto dokumentasi
Foto dokumentasi tidak ada sehingga menyebabkan tim tidak bisa meyakini lokasi kegiatan dilaksanakan. Selain itu, tim pemeriksa tidak memiliki data pembanding untuk melakukan pengujian jumlah peserta, jumlah juri, dan jumlah panitia yang terlibat dalam kegiatan, serta bahan cetak spanduk.

Sementara itu, Sekretaris Dikdas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Akmaludin yang dikonfirmasi terkait dugaan korupsi Anggaran pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah menyatakan telah dilakukan pembayaran secara dicicil, namun tidak dijelaskan besaran pembayaran dan ambang batas pelunasan.

“Itu sudah dicicil pembayarannya,” ujar Akmaludin singkat.

MEG,-Jakarta (Kemenag) Kementerian Agama akan segera mencairkan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Raudlatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada madrasah untuk tahap II 2024. Proses pencairan ini dibahas bersama dalam Rapat Koordinasi Penyaluran BOS Madrasah & BOP Raudhatul Athfal 2024 di Jakarta.

Rapat tiga hari, 29 – 31 Juli 2024, yang diinisiasi Subdit Kelembagaan dan Kerjasama ini dihadiri Ketua Tim Kelembagaan dan SIM atau Tim BOS Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia, Tim EMIS, serta Tim Scrum PMU MEQR (Madrasah Reform).“Kita tengah bahas proses pencairan Tahap II BOP RA dan BOS Madrasah 2024. Kami upayakan ini bisa segera disalurkan,” terang Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, M Sidik Sisdiyanto di Jakarta, Senin (29/7/2024).

M. Sidik Sisdiyanto mengatakan, penyaluran dana BOP dan BOS menjadi salah satu ikhtiar Kemenag dalam mengupayakan kemajuan madrasah. Rakor digelar untuk mengevaluasi proses penyaluran BOP dan BOS pada tahap I agar bisa berjalan lebih baik dan optimal pada fase II.

“Temuan yang sering terulang agar dapat diminimalisir, khususnya madrasah swasta yang penggunaan dana BOS lebih longgar. Untuk madrasah negeri ada kebijakan pembelanjaannya melalui e-purchasing, salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntablitas. Ini tanggung jawab kita semua untuk mengawalnya sehingga temuan-temuan terus berkurang,” pesan Sidik.Sidik minta, pada tahap II, pembelanjaan BOS menggunakan e- purchasing, termasuk bagi madrasah swasta. Dengan sistem ini, pihaknya ingin melihat kecendrungan belanja madrasah untuk apa saja.“Ketika e-purchasing diberlakukan sudah tidak bisa longgar dan tidak bisa menggeser anggaran dari yang sudah direncanakan. Pada akhirnya pengguna dana BOS pada Madrasah baik negeri maupun swasta transparan, efesien, dan efektif serta akuntable dalam pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

“Saya minta, cut off data dipadankan dengan data EMIS sehingga margin errornya lebih sedikit dari tahun lalu. Bagus tidaknya dan lancar tidaknya penyaluran BOS, sangat ditentukan juga oleh kualitas data,” tandasnya.

Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Papay Supriatna melaporkan bahwa rakor diselenggarakan untuk mengevaluasi terhadap penyaluran BOS Madrasah tahap I sekaligur persiapan penyaluran BOS Madrasah tahap II 2024. Evaluasi bertujuan untuk memitigasi persoalan yang terjadi dalam penyaluran BOS.Menurut Papay, total anggaran BOP RA 2024 sebesar Rp812.156.400.000,- untuk 29.975 lembaga. Anggaran ini sudah disalurkan pada Tahap I sebesar Rp405.712.500.000,- (49,95%).

“Untuk tahap II, anggaran sebesar Rp406.443.900.000,-. Dari jumlah itu, ada Rp89.246.787.000,- atau 21,96%) yang statusnya masih terblokir automatic adjustment,” sebut Papay.

Untuk dana BOS Madrasah 2024, teralikasikan Rp8.252.721.844.000 untuk madrasah swasta. Jumlah ini terdiri atas Rp3.447.462.914.000,- alokasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta; Rp.3.051.960.690.000,- alokasi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, dan Rp1.753.298.240.000,- alokasi Madrasah Aliyah (MA) Swasta.“Total Penerima BOS TA 2024 sebanyak 50.494 Madrasah, terdiri atas 24.496 MI, 17.182 MTs, dan 8.816 MA,” ucap Papay.

Pada tahap I, Anggaran BOS Madrasah sudah tersalurkan sebesar Rp.4.122.235.750.000,- atau 49.95%. Untuk Tahap II, dana tersedia sebesar Rp4.092.425.710.860,-, dan 2,5 triliun di antaranya masih dalam status blokir Automatic Adjusment.

Hadir sebagai narasumber dalam rakor ini Sekjen Kemanag Muhammad Ali Ramdhani, Plt. Dirjen Pendis Abu Rokhmad, Staff Khusus Menteri Agama Muhammad Nuruzzaman dan UKPBJ Kemenag serta Inspektur Wilayah II Ruchman Basori.(Redaksi)

MEG,-Lampung Tengah,- Kepala Sekolah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lampung Tengah Sulastri Waya Endro plin-plan terkait berapa jumlah peserta didik serta besaran jumlah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.Hal tersebut terungkap ketika tim media ini mencoba konfirmasi terkait jumlah peserta didik di SKB Lampung Tengah yang dipimpinnya tersebut. Kepala Sekolah tidak bisa menyebutkan secara Rinci dan Gamblang” berapa jumlah peserta didik secara keseluruhan. Baik jumlah peserta didik penerima bantuan satuan pendidikan BOSP mulai dari Paket A, B dan C, dan paling mirisnya lagi, Kepala sekolah SKB tersebut seolah tiba-tiba pikun atau kurang paham terkait apa yang dipertanyakan. Bahkan jumlah besaran dana bantuan BOSP setiap kategori untuk kejar paket A, B dan C yang diterima pun tidak tahu. Pada hal pihaknya baru menerima dana BOSP tahap pertama yang langsung masuk ke rekening lembaga tersebut.Kepala Sekolah SKB Lampung Tengah Sulastri Waya Endro saat dikonfirmasi terkait berapa jumlah murid dari tahun 2023 dan 2024 malah menjawab tentang tingkat kehadiran para guru.
Abang kan sudah liat gurunya tiap hari Stanbay, sudah disuruh masuk, guru sudah smile, ramah. Kita siap Senin – Jumat, Kegiatan Belajar Mengajar sudah saya infokan ke semua. Waduh kok dibilang jarang, kasian dong bang guru-guru yang masuk tiap hari.
Abang bisa liat paud guru-guru ngajar Senin-Jumat Karena muridnya mau berangkat. Kok Abang gak kasih suport guru-guru paud SKB yang masuk Senin-Jumat. Layanan SKB kan dari paud sampai paket C, dan kursus. Seharusnya kegiatan kursus menjahit yang kita lakukan mulai dasar-dasar sampai selesai menjahit itu yang perlu diexspos.Yang penting saya sudah menginfokan anak-anak untuk masuk, dan guru selalu siap mengajar. Untuk ke depan mudah-mudahan anak-anak mau belajar 5 hari sesuai keinginan.
Kalau data 2023 saya baru menjabat kepala sekolah, saya dilantik Mei 2023,” ungkapnya.

MEG,-LAMPUNG,.Pemberian Kudapan Pertama Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS) Tahun 2024

Pelaksanaan pemberian kudapan bergizi pertama dalam Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS) tahun 2024 dimulai pada tanggal 19 Oktober 2024. Program ini menargetkan 1.700 siswa yang tersebar di 9 sekolah di tiga kabupaten, yaitu Lampung Tengah, Pringsewu, dan Pesawaran.

Berikut adalah rincian pelaksanaan di masing-masing kabupaten:

Kabupaten Lampung Tengah:
SDN 1 Untoro Trimurjo: 206 siswa
SDN 2 Gunung Sari: 149 siswa
SDN 3 Adipuro: 245 siswa

Kabupaten Pringsewu:
SDN 1 Rejosari: 173 siswa
SDN 2 Rejosari: 84 siswa
SDN 3 Pringsewu Barat: 243 siswa

Kabupaten Pesawaran:
SDN 32 Negeri Katon: 329 siswa
SDN 6 Negeri Katon: 116 siswa
SDN 1 Way Lima: 155 siswa

Selain pemberian kudapan, kegiatan ini juga diiringi dengan edukasi kepada orang tua siswa mengenai konsep Triguna Pangan, yang meliputi zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran orang tua tentang pentingnya asupan gizi seimbang bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

MEG-Lampung Tengah-*Bupati Lampung Tengah selaku KA. Mabicab Gerakan Pramuka Lampung Tengah, yang di wakili oleh Unsur Andalan Cabang, Drs.Kusuma Riyadi, M.M. bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam Upacara Peringatan hari Pramuka ke 63 tahun 2024 dan Sekaligus membuka secara resmi perkemahan wirakarya Cabang tahun 2024 di Lapangan Rantau Jaya Ilir. Kec. Putra Rumbia, kamis, 12/9/2024.

Dalam Sambutan tertulisnya yang di bacakan oleh Drs. Kusuma Riyadi, M.M. Selaku Ketua majelis pembimbing cabang gerakan Pramuka Lampung Tengah Musa Ahmad, S.Sos., M.M. mengucapkan terima kasih khususnya para anggota majelis pembimbing cabang dan majelis pembimbing ranting beserta seluruh jajaran Pemerintah Daerah Lampung Tengah yang selalu mendukung program-program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan Pramuka.

Tentunya Kita patut bersyukur dengan dukungan tersebut gerakan Pramuka telah menunjukkan eksistensinya dalam mempersiapkan generasi muda dan selalu menjadi karya terdepan untuk membentuk anggota pramuka yang berjiwa Pancasila serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah ditegaskan pada tema hari Pramuka ke-63 ini yaitu “Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI”.

Saat ini kita Tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan zaman yang penuh ketidakpastian perkembangan teknologi dan komunikasi yang menjadikan hilangnya batas-batas negara karena mudahnya hubungan antar warga negara maraknya judi online yang menerpa generasi muda aksi bullying kasus narkoba pornografi sehingga budaya asing yang telah menggerus semangat gotong royong dan nasionalisme generasi muda.

Dalam menghadapi persoalan tersebut gerakan Pramuka sangatlah tepat untuk menganalisasi situasi ini gerakan Pramuka memberikan pendidikan life skill, soft skill ,hard skill serta dilengkapi dengan kecerdasan SESOSIF yaitu kecerdasan spiritual, emosional sosial intelektual dan fisik yang menjadi postur ideal seorang Pramuka sebagai generasi pembawa perubahan untuk bangsa Indonesia.(ADV)