Kategori: Tulang Bawang Barat

MEG, TUBABA.-Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Drs. M. Firsada, M.Si., menekankan seluruh kepala tiyuh/desa dan ASN se-Tubaba agar menjaga netralitas selama proses Pilkada serentak tahun 2024.

Hal itu disampaikan M. Firsada saat mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Ikrar Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung. Di Wisma Asri Tiyuh Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT), Kamis (26/09/2024).”Dalam UU Pilkada nomor 10 tahun 2016 dan UU nomor 3 tahun 2024, kepala tiyuh dilarang terlibat kampanye. Dan apabila kepala tiyuh melanggar, maka bisa dikenakan sanksi hingga pemberhentian,” tegasnya.

Sama halnya dengan kepalo tiyuh, sambung M. Fisada, Netralitas ASN juga diatur, salah satunya dalam Pasal 14 dan 15 PP 94 Tahun 2021, baik sebelum, saat, dan sesudah masa kampanye, ASN tidak boleh terlibat sedikit pun termasuk melalui postingan media sosial. “Jangan sampai ASN ada ajakan atau anjuran memilih, karena itu masuk pelanggaran berat. Jika ada ASN di Tubaba yang melanggar, bisa dilaporkan ke Bawaslu, dan bila terbukti akan ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Selanjutnya, BKN akan memproses serta merekomendasikan ke Pemkab untuk disanksi hingga pemberhentian baik jabatan maupun status ASN nya,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Gistiawan, menjelaskan, tujuan diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi dan Ikrar Netralitas Kepala Tiyuh adalah untuk penyamaan persepsi dan menjaga serta menegakkan prinsip Netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan serentak sehingga menciptakan Pilkada yang Luber, Jurdil, bermartabat, bersih dan akuntabel.“Kepala desa dan perangkat desa diwajibkan untuk Netral dalam proses Pilkada. Netralitas ini mengacu pada larangan bagi mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis yang mendukung atau mengkampanyekan salah satu calon,” jelasnya.

Khusus untuk pelanggaran oleh Kepala Tiyuh, kata Gistiawan, UU Pilkada mengatur 2 larangan penting. Pertama, pada pasal 70 disebutkan Kepala Desa tidak boleh terlibat dalam kampanye pasangan calon.

Kedua, pasal 71 menyebutkan Kepala Desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Beberapa regulasi lain yang mengaturnya juga ada pada UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan UU terkait lainnya. untuk ASN sama seperti Kepala Tiyuh, dimana bagi ASN yang ikut berkampanye atau tidak Netral dapat juga dikenakan pidana dan pemecatan sesuai kategori pelanggaran, sesuai dengan PP 94 tahun 2021,” tutupnya.

Diketahui, Kegiatan tersebut digelar oleh Bawaslu Provinsi Lampung, dan dihadiri oleh Jajaran Forkopimda, Ketua Bawaslu Tubaba beserta jajaran, para Kepala OPD, Camat, serta Kepala Tiyuh dan Lurah se-Tubaba.(ADV)

MEG,Tubaba – Untuk menjaga Ketersedian bahan pangan dan stabilitas harga, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Rabu (25/09/2024) kembali menggelar Monitoring Pasar Tradisional di Pasar Daya Murni Kecamatan Tumijajar.

Melalui program Monitoring pasar ini, Penjabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Drs. M. Firsada, M.Si., Bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tubaba, Meninjau langsung terhadap pedagang untuk memantau ketersedian dan stabilatas harga bahan pokok dipasar tradisional.

Adapun dari hasil monitoring yang dilakukan Penjabat Bupati M. Firsada bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengatakan bahwa ketersedian bahan pokok tetap mencukupi dengan harga yang relatif stabil,“Sehinga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan mudah,”ujar firsada

Firsada juga mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tubaba, bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan langkah langkah guna menekan angka inflasi serta untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat,

Adapun harga bahan pokok yang mengalami keaikan seperti daging,ayam potong dan telur,“Harapan kami masyarakat tidak terlalu khawatir terkait harga komuditas dan ketersediaan bahan pangan karena untuk stok kita di Kabupaten Tubaba cukup,” pungkasnya.

MEG, TUBABA.-Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Tulangbawang Barat (Tubaba) Dra. Hanita Farial Firsada, mengapresiasi peran kader kesehatan yang telah yang telah secara nyata berpartisipasi aktif dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat.

Hal itu disampaikan Hanita saat membuka secara resmi acara lomba kader kesehatan Posyandu dan PHBS Tubaba tahun 2024, yang berlangsung di Griya Aulia Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tulangbawang Tengah. Selasa (24/09/2024)Sebagaimana kita ketahui, ungkap Hanita, penting nya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan telah di akui semua pihak.

Dari hasil pengamatan dan pengalaman lapangan membuktikan bahwa peran serta masyarakat sangat menentukan keberhasilan, kemandirian, dan kesinambungan pembangunan kesehatan.”Oleh karena itu dengan pelaksanaan lomba kader kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja kader,” pungkasnya.

Peserta lomba kader kesehatan tingkat kabupaten tubaba tentu nya kader terbaik yang di seleksi secara berjenjang sesuai wilayah kerja puskesmas, dan kedepan nya akan mewakili lomba kader tingkat provinsi Lampung bahkan ke tingkat nasional yang membawa nama baik bumi ragem Sai Mangi Wawai.

MEG,-TUBABA,.Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bersama Pemerintah Kabupaten setempat menggelar Deklarasi Pilkada Damai pada Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tubaba. Senin (23/09/24).

Kegiatan yang digelar di Lapangan Tiyuh Pulung Kencana ini turut dihadiri oleh Penjabat (PJ) Bupati Tubaba Drs. M. Firsada, M.Si yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh PJ Sekretaris Daerah Tubaba Dra. Bayana, M.Si. Dalam sambutannya mewakili PJ Bupati, Bayana menekankan pentingnya peran semua elemen agar tercipta suasana yang kondusif menjelang Pilkada di Tubaba, serta KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dapat bertugas secara profesional.

“Saya ingin menggaris-bawahi pentingnya peran serta semua elemen masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif menjelang Pilkada. Mari kita mendukung penyelenggara Pilkada, baik KPU maupun Bawaslu, agar dapat melaksanakan tugas dengan profesionalitas yang tinggi,” ucapnya.Dirinya menambahkan, pentingnya peran para pejabat daerah untuk terus mengedukasi masyarakat demi mencegah pengaruh berita bohong / hoaks yang beredar menjelang Pilkada di Tubaba.

“Kita juga harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih dan menghindari berita bohong atau hoaks yang dapat memecah belah,” pungkasnya.Dari pantauan diskominfo Tubaba kegiatan ini juga dihadiri oleh Kapolres Tubaba, Kajari Tubaba, Wakil Ketua sementara DPRD Tubaba, Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Tubaba serta kepala OPD terkait.

Tubaba-Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat Drs. M. Firsada, M.Si., menghadiri Pelantikan DPD Juru Sembelih Halal (JULEHA) Tubaba dan Pelatihan JULEHA Berbasis Kompetensi 2024

Berlangsung Di Pondok Modern Al Furqon Panaragan Jaya. Sabtu (21/09/2024)

Dewan Syariah DPW Juleha Provinsi Lampung Ustad Maulana menyampaikan tujuan JULEHA Dilantik hari ini, untuk memperkuat organisasi JULEHA Di tubaba.

“Serta meningkatkan kompetensi dan pemahaman para anggota terkait prosedur penyembelihan halal sesuai dengan syariat agama Islam”. Ucap nya

Selain itu, pelantikan dan pelatihan ini juga bertujuan untuk meresmikan kepengurusan baru yang di harapkan membawa tubaba lebih aktif dan propesional dalam menjalankan tugas.

Selanjut nya Sambutan Penjabat Bupati Tubaba sekaligus membuka secara resmi Pelantikan dan pelatihan DPD Juru Sembelih Halal (JULEHA) Berbasis Kompetensi Di Tubaba

M. Firsada mengapresiasi Kepada DPW yng sudah melantik DPD JULEHA Tubaba dan melindungi umat muslim dari hal hal atau khusus nya makanan yang diproduksi dari daging agar terjamin kehalalan nya.
“Ini juga merupakan bagian dari upaya kita untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui produk hewani yang bersertifikat halal yang akan mempengaruhi kesejahteraan peternak dan pelaku usaha disektor ini”. Harap M. Firsada

Hadir dalam Pelantikan dan Pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA) Tubaba ini Kepala Kemenag Tubaba, Assisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Dinas Kesbangpol Tubaba, Ketua DMI, Ketua MUI Tubaba, Baznas Tubaba Serta perwakilan Tokoh agama dan Pers.(ADV)

MEG,-TUBABA,.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulang Bawang Barat (Tubaba) bersama Pemerintah Kabupaten Tubaba menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tubaba. Jum’at (20/09/2024).Kegiatan yang dipusatkan di Wisma Asri, tiyuh Tirta Makmur ini turut dihadiri oleh Penjabat Bupati Tubaba Drs. M. Firsada, M.Si.

Dalam sambutannya M. Firsada mengajak semua pihak untuk saling berkolaborasi dalam mensosialisasikan Pilkada di Tubaba serta mengajak masyarakat lebih aktif memeriksa status pemilihannya agar tidak terjadi kesalahan data.”Mari kita lakukan sosialisasi secara gencar, mengajak masyarakat agar aktif memeriksa status pemilihan-nya. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan data dan memastikan setiap warga dapat menggunakan hak-nya pada hari pemungutan suara,” ajaknya.

Dirinya menambahkan, jadikan momen Pilkada 2024 ini sebagai kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan harapannya demi masa depan Tubaba yang lebih baik.

“Ini adalah saat di mana suara rakyat akan diandalkan untuk menentukan masa depan. Jadikan pemilihan ini bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan harapan,” pungkasnya.

Sementara Ketua KPU Tubaba Yudi Agusman, SE., mengatakan pada kegiatan ini KPU akan merekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dari seluruh kecamatan untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Tubaba.”Hari ini kita akan merekapitulasi DPSHP masing-masing kecamatan dan langsung kita tetapkan menjadi DPT untuk kabupaten Tubaba,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tubaba, Ketua Bawaslu Tubaba, serta undangan yang telah ditentukan.(ADV)

MEG, Tubaba.-Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Dra. Bayana, M.Si., membuka kegiatan Sosialisasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2024 dan Ketentuan Perpajakan Pada Dana Desa. Di Aula Lantai III Sekretariat Pemkab setempat. Rabu (18/09/2024).

Menurut Bayana, kegiatan sosialisasi tersebut sangat penting, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagaimana seharusnya pengelolaan dana desa dan ketentuan perpajakan yang menyertainya.”Kita harapkan proses penyelenggaraan pertanggungjawaban khususnya masalah peng-administrasian penggunaan dana desa bisa berjalan dengan baik. Saya mendapat laporan terkait sistem pelaporan penyelenggaraan dana desa ada 20 tiyuh yang mendapat Insentif Fiskal, yang masing-masing tiyuh mendapatkan 130 juta. Dan ini hendaknya menjadi motivasi dan pelajaran bagi kita semua,” ujar Bayana.Bayana juga berharap, bahwa Insentif Fiskal untuk 20 tiyuh tersebut menambah anggaran yang masuk di Tubaba sebanyak 2,6 Milliar.

“Ini adalah suatu angka yang lumayan dalam rangka peruntukan kesejahteraan rakyat. Jadi jangan sampai para pengguna atau penyelenggara dana desa ini karena kelalaian kita kemudian kita tidak mendapatkan insentif. Semakin besar dana desa yang masuk ke tiyuh, maka semakin besar kesempatan rakyat untuk kita tingkatkan kesejahteraannya,” tambahnya.Dia juga menekankan, jangan sampai ada kesalahan atau ketidakpahaman yang menyebabkan adanya masalah dikemudian hari. Jadi dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabumi, dapat menjadi kesempatan meningkatkan pahaman dan mampu melaksanakan sesyai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Harapan kita ada kesempatan lain yang bisa meningkatkan jumlah dana desa yang masuk ke tiyuh, yaitu dengan tertib menyelenggarakan administrasi, tertib dalam sistem pelaporan, tertib dalam pemanfaatan dana desa dan terakgir tertib dalam pembayaran pajak,” pungkasnya.

Hadir pada kegiatan tersebut Kepala KPPN Kotabumi beserta rombongan, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, dan beberapa Kepala OPD, seluruh Camat dan Aparatur tiyuh se-Kabupaten Tubaba.

MEG-TUBABA-*Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Drs. M. Firsada, berharap Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dapat menjalankan kinerja dan fungsinya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dalam aspek moral, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup.

Hal itu disampaikan Firsada saat membuka secara resmi kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader TP PKK Kabupaten Tubaba, yang berlangsung di Wisma Asri, Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulangbawang Tengah. Kamis (12/09/2024).Sebagaimana kita ketahui, ungkap Firsada, TP PKK merupakan tumpuan dalam pemberdayaan masyarakat dari berbagai kegiatan dibidang kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Menurutnya, TP PKK juga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, yaitu keluarga yng menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

“Untuk itu peranan TP PKK sangat penting dalam penurunan angka stunting dan pengetasan kemiskinan ekstrem, serta dalam upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas PP & PA Provinsi Lampung Dr. Fitrianita Damhuri, S.STP.,M.Si. Kepala Dinas Pendidikan Tubaba Budiman Jaya, Kepala Dinas PMD Tubaba Sopyan Nur, Kepala Dinas Kesehatan Tubaba Majril, serta seluruh Kader TP PKK Tiyuh/kelurahan se-Kabupaten Tubaba.

MEG-TUBABA,.Dalam Rangka Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Pemerintah Provinsi Lampung Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Menggelar Operasi Pasar Murah Di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kegiatan tersebut berlangsung di Pasar Tradisional Pulung Kencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tubaba. Rabu (12/09/2024).Saat membuka pasar murah Penjabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Drs. M. Firsada, M.Si.,mengatakan, kegiatan rutin Operasi Pasar Murah tersebut merupakan kegiatan pertama kali yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung di lima belas (15) Kabupaten/kota, “Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Kabupaten pertama dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi,”ucapnya
“Operasi pasar murah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam upaya mengendalikan inflasi. Selain itu, operasi pasar murah ini juga dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan pokok pangan,”jelasnya

Lanjut Firsada menjelaskan, dalam operasi pasar murah tersebut disediakan beberapa paket sembako yang dapat ditebus oleh masyarakat setempat dengan harga yang terjangkau.

Pasar murah hari ini disediakan komiditas kebutuhan pokok seperti beras medium kemasan 5 kg dengan harga 55 ribu/sak, minyak goreng, dan tepung terigu, gula pasir,” pungkasnya.

“Harapan kami masyarakat tidak terlalu khawatir terkait harga komuditas dan ketersediaan bahan pangan karena untuk stok kita di Kabupaten Tubaba dapat terbilang aman,”pungkasnya

Hadir pada kegiatan tersebut Pj. Bupati Pj. Sekretaris Daerah Kepala Dinas Koprondag Tubaba Camat Tulang bawang tengah dan Kepala OPD terkait(ADV)

MEG-TUBABA.Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menandatangani Rencana Kerja dengan Kejaksaan Negeri setempat.

Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati dan disaksikan langsung oleh Penjabat Bupati Tubaba Drs. M. Firsada, M.Si., dan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Dra. Bayana, M.Si.
Dalam kerjasama tersebut, M Firsada mengatakan Kerjasama dengan kejaksaan tidak hanya Proyek Strategis Nasional, tetapi ada juga Proyek Strategis Daerah. Itu dalam hal kegiatan yang menyangkut infrastruktur dan pemerintah daerah melakukan kegiatan tidak hanya infrastruktur, banyak bidang-bidang lain yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.”Tentunya penyelenggaraan ini sesuai prosedur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian pertanggungjawaban. Semua itu diatur dalam tata kelola administrasi keuangan. Dalam hal ini saya ingin mengingatkan para kepala perangkat daerah bahwa potensi kita bekerja itu ada dua yang paling dominan, yang pertama korupsi dan gratifikasi. Korupsi harus bisa dicegah, oleh karenanya pemerintah melakukan koordinasi komunikasi dan kerjasama dalam hal pencegahan,” terang M. Firsada.M. Firsada juga mengingatkan pada perangkat daerah bahwa unsur-unsur yang harus dihindari, pertama ada Mens Rea (niat jahat) yang dilakukan oleh orang atau korporasi, yang kedua ada unsur melawan hukum, yang ketiga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”Unsur-unsur ini harus kita hindari, oleh karenanya dari mulai perencanaan patuhi semua prosedur baik dari penganggaran, pengadaan, terlebih saat ini kita sudah menggunakan. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik itu maksudnya agar transparan. Kalau itu sudah dipenuhi, unsur melawan hukumnya sudah diminimalisir,” katanya.Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Kajari atas suatu kebijakan yang sangat penting untuk bisa bersinergi, berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

“Mari kita manfaatkan kesempatan bahwa kejaksaan adalah ingin membantu, jalin komunikasi tentunya dengan menjunjung tinggi etika dan aspek kelayakan dan kepatutan, ingat kelayakan dan kepatutan sehingga sinergi ini benar-benar dapat mewujudkan pencegahan pelanggaran hukum di Kabupaten Tubaba,” pungkasnya.Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tubaba, Mochamad Iqbal, S.H.,M.H., menjelaskan bahwa penandatanganan rencana kerja tersebut merupakan kelanjutan dari nota kesepakatan atau MOU dan rencana kerja sebelumnya yang telah berakhir antara Kejaksaan Negeri Tubaba dengan Pemerintah Kabupaten Tubaba.

“Kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus mendukung dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tubaba. Pendampingan tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, menjaga kepentingan hukum pemerintah daerah, baik dalam menghadapi permasalahan hukum, memberikan pertimbangan hukum, maupun melakukan tindakan hukum lainnya yang dibutuhkan,” jelasnya. Menurutnya, Kejaksaan Negeri Tubaba siap membantu dan juga pada prinsipnya berkewajiban membantu Pemerintah Kabupaten Tubaba dalam menangani masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Pada prinsipnya kami berkewajiban membantu Pemerintah Kabupaten Tubaba dalam menangani masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi melalui sarana bantuan hukum, pertimbangan hukum ataupun tindakan hukum lain. Sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan memegang teguh, prinsip kerahasiaan klien, kualitas pelayanan dan integritas,” tegasnya.(ADV)