Kategori: Lampung Tengah

Lampung Tengah;harianexposegelobal.com Realisasi Belanja Makan dan Minum pada sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dan diduga terdapat unsur korupsi dalam realisasi anggaran tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan Tim pencari Fakta Independen (FAISOL) di lapangan, dari data yang ada kabupaten Lampung Tengah menganggarkan belanja makan dan minum rapat, Belanja bahan-bahan baku rapat dan alat tulis cetak dan cover pelaksanaan dan penyelenggaraan rapat pada tahun anggaran 2026, untuk makan minum (Nasi kotak) Rp.3.349.432.000 , untuk belanja bahanbahan baku (Snack) sebesar 171.530.000,-, untuk belanja alat tulis kantor sebesar Rp.139.397.200,-, untuk belanja kertas dan cover sebesar Rp.96.266.750,-, dan belanja bahan pos (Materai) sebesar Rp.58.000.000,-, telah direalisasikan 30% Dari nilai tersebut diantaranya direalisasikan pada sekretariat DPRD. Hasil pemeriksaan dokumen surat pertanggung jawaban dari OPD Sekretariat DPRD serta hasil konfirmasi pada penyedia makanan dan minuman menunjukan bahwa terdapat pembelian snack pada belanja makan dan minum tidak sesuai kondisi nyatanya . A. Kegiatan Rapat SKPD sekretariat DPRD dan rapat Anggota DPRD Sebesar Rp..??” berdasarkan bukti pertanggung jawaban diketahui bahwa terdapat pembayaran belanja Makan dan Minum dan snack untuk kegiatan rapat bidang Persidangan terhitung mulai januari sampai dengan juni atas nama Wella Dua Ribu dan Sadhana Wiyasa sebesar Rp.723.190.984). Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Wella Dua Ribu dan Sadhana Wiyasa didapatkan informasi bahwa alamat tersebut di Jl. Dr.Soetomo Kelpa 7 Lingkungan V Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah adalah bukan Rumah Makan melainkan warung kecil, dan tidak menyediakan Makanminum dan snack dalam satuan maupun bentuk kotak. Dan dari informasi dan beberapa keterangan yang di himpun bahwa alamat tersebut adalah alamat CV. HARAMAIN CATERING Milik ibu AYU AGUSTINA selaku Direktur dari Perusahaan tersebut. Dengan meneliti data-data dan hasil penelusuran tim (FAISOL) alamat tersebut sama dengan alamat perusahaan yang ada pada surat berita acara pemeriksaan barang Nomor : 000.4.2/286/BAP/KU-PP/Setwan.IV.I/2026 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MUHAMMAD SIDIK Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan surat berita acara pemeriksaan adminiatratif Nomor : 000.4.2/286/BAP/KU-PP/Setwan.IV.I/2026 EKA DEDI MAHENDRA, S.Pd.,M.M. selaku Kepala Bagian Persidangan dan Perundang undangan dan sebagai PPTK Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini diperkuat dengan nota dan stempel pada surat Pesanan dengan atas nama tujuan CV. HARAMAIN CATERING, Menurut pengakuan PPTK, Bahwa di sekretariat DPRD Lampung Tengah ada Empat Bidang dan masing-masing bidang kami ada belanja makan-minum dan belanja lainnya. Itu ada beberapa Penyedia, yang punya saya itu penyedia dari CV. HARAMAIN CATERING, dan Penyedia atas nama WELLA DUA RIBU dan SADHANA WIYASA itu bukan punya saya, itu punya Kepala Bagian Sebelah. Dan Sekwan jangan ngebebankan dengan saya sendiri. Jelas” EKA DEDI MAHENDRA, S.,Pd.M.M Selaku PPTK kepada Tim (FAISOL). Diruangan YASIR ANSORI, AP.,M.Si Selaku Sekertaris Dewan (Sekwan) saat menerima surat dari FAISOL Tim dari FORED, Memaparkan saya tidak pernah tau detail pada tugas-tugas PPK dan PPTK cuma saya sebelum tandatangan saya tanya apakah sudah cukup dan sesuai berkas-berkasnya.. setelah itu saya tanda tangan. Dan setelah di fahami duduk permasalahan yang terjadi YASIR dengan tegas mejawab kalau bagi2 Kerjaan saya gak pernah dikasih, Tutup Yasir. (Faisol TG)

Keberhasilan suatu daerah untuk mendapatkan opini WTP dari BPK tidak lepas dari peran APIP atau Inspektorat Daerah. Peran sebagai pengawal dalam proses pelaksanaan APBD memerlukan integritas yang tinggi untuk menghasilkan suatu hasil reviu yang baik Keberhasilan suatu daerah untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak lepas dari peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Daerah.

Peran Inspektorat Daerah, sebagai pengawal dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memerlukan integritas yang tinggi untuk dapat menghasilkan suatu hasil reviu yang baik.

Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Daerah juga dituntut untuk lebih profesional dengan tanpa melihat beban berat yang ditanggungnya dengan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus didampingi. Bahkan saat ini, tugas Inspektorat Daerah bertambah dengan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Pengawasan Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Saat ini dalam penyaluran beberapa jenis Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga mempersyaratkan laporan yang telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah. Sebagai contoh, syarat penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.29/2026.

Hasil reviu ini yang akan disampaikan untuk persyaratan penyaluran dana transfer tersebut. Disinilah integritas Inspektorat Daerah diperlukan, jangan sampai Inspektorat Daerah mengorbankan integritasnya dengan memberikan reviu baik walaupun sebenarnya kurang baik.

Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar integritas Inspektorat Daerah meningkat, yaitu sebagai berikut:

Struktur Organisasi

Penguatan struktur organisasi Inspektorat Daerah sangat diperlukan untuk memberikan posisi seimbang dengan yang akan diawasi dalam hal ini Sekretaris Daerah serta SKPD. Saat ini, inspektur  daerah merupakan eselon 1b sedangkan inspektur pada kabupaten/kota merupakan eselon 2b sedangkan sekretaris daerahnya merupakan eselon 2a. Jika mengacu pada organisasi pada kementerian/lembaga dimana kedudukan eselonisasi inspektorat sama dengan sekretaris jenderal dan direktorat jenderal, maka seharusnya di daerah juga dapat dilakukan hal yang sama.

Anggaran

Pelaksanaan tugas yang banyak, perlu adanya dukungan anggaran agar dapat berjalan dengan baik dan target output tercapai. Selama ini anggaran yang diperlukan untuk melakukan reviu dan pemantauan atas pelaksanaan beban APBD atau APBDes dan Bantuan Operasional Sekolah BOS sangat minim dan dirasa sangat kurang. Dalam prakteknya, ada juga penganggaran reviu dan pemantauan ada di DPA SKPD teknis. Hal ini memungkinkan terjadinya “conflict of interest” atau konflik kepentingan karena ada rasa tidak nyawan atau tidak enak dalam proses pelaksanaan reviu. .

Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar integritas Inspektorat Daerah meningkat, yaitu sebagai berikut:        Integritas merupakan salah satu kunci untuk menjadikan unit Inspektorat Daerah berkembang sebagai organisasi yang disegani pada lingkungan Pemerintah Daerah. Kepercayaan stakeholder kepada kinerja pelaksanaan hasil reviu akan lebih meningkat dan hasil reviu akan jauh lebih berkualitas untuk dapat membantu mempertahankan hasil yang sudah baik atau meningkatkan hasil menjadi baik atas pemeriksaan LKPD oleh BPK.

Sumber Daya Manusia

Besarnya cakupan penugasan yang diberikan kepada Inspektorat Daerah diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Apalagi saat ini beban tersebut bertambah dengan adanya Dana Desa yang diberikan kepada seluruh desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai contoh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Lampung, berdasarkan informasi dari pihak Inspektorat Daerah dengan 28 kecamatan yang  telah melaksanakan reviu pelaksanaan Dana Desa untuk seluruh desa di Kab. Lampung Tengah yang berjumlah 301 Kampung dan 10 Kelurahan selain melakukan reviu pada Pendidikan sekabupaten dan SKPD yang ada daerah Lampung Tengah.

Lampung Tengah: harianexposegelobal.com: Hampir delapan bulan proses hukum perkara dugaan korupsi 387 tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Kota Metro berjalan, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Sebanyak 29 orang saksi telah diperiksa, termasuk menunggu hasil audit BPK untuk menentukan nilai kerugian keuangan negara yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp11 miliar.

Pada Jumat (19/6/2026), beredar video di sejumlah grup WhatsApp yang memperlihatkan pihak Ditreskrimsus Polda Lampung didampingi tim dari Polres Lampung Tengah melakukan penggeledahan di kediaman Sekretaris Daerah Lampung Tengah berinisial WA. Dalam video tersebut disebutkan bahwa WA telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.Status oknum anggota DPRD berinisial AM dan mantan ASN berinisial EA yang sebelumnya turut disebut dalam proses penyidikan kini menjadi tanda tanya publik.

Beredarnya video tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Publik mempertanyakan mengapa oknum anggota DPRD berinisial AM dan mantan Kabid BKPSDM Kota Metro berinisial EA hingga kini belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, nama keduanya telah beberapa kali muncul dalam pemberitaan media dan disebut-sebut akan lebih dahulu menjadi tersangka berdasarkanketerangan sejumlah saksi yang sebelumnya menjadi sumber informasi media.

Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan bahwa peran WA masih didalami penyidik. Namun kini, nama yang bersangkutan justru disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam penyidikan kasus honorer fiktif Metro ini, perhatian publik memang tertuju pada sosok WA atau Welly Adiwantra yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.Dugaan penyimpangan tersebut disebut terjadi saat yang bersangkutan masih bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Penyidik mendalami apakah kebijakan pengangkatan honorer tersebut berkaitan langsung dengan kewenangan jabatan yang pernah diembannya.

“Permasalahannya muncul ketika yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi di Metro atau sudah pindah tugas. Namun penggunaan dana tersebut tetap dianggap menjadi kerugian negara karena tidak digunakan sebagaimana mestinya,” jelas Heri.Artinya, saat itu sempat terjadi perbedaan komunikasi antara WA dengan mantan Wali Kota Metro melalui istrinya berinisial SN dan adik iparnya berinisial EI yang meminta perpanjangan SK-SPMT THL sebanyak 224 orang sekitar pertengahan tahun 2025, menjelang Pilkada.

Namun, sebagai Kepala BKPSDM, WA disebut menolak karena adanya larangan pengangkatan honorer dan lebih fokus pada proses pengangkatan PPPK. Berdasarkan fakta lapangan dan hasil penyidikan yang berkembang, muncul dugaan adanya pemalsuan dokumen tanda tangan Kepala BKPSDM. Terhitung sejak Januari hingga Mei 2025, disebut muncul perpanjangan dan penerbitan SK-SPMT THL baru, sementara pada periode tersebut WA sedang menjalanicuti dan jabatannya telah diisi oleh pelaksana tugas (Plt). (Red)

Lampung Tengah-harianexposegelobal.com-Munculnya dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD) di wilayah 11 Kecamatan yang membawahi 109 Kampung  di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Terlebih, Desa tersebut memiliki catatan buruk terkait kasus korupsi (KKN) Dana Desa pada pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) masa lalu yang telah menyeret kepala desa dan bendahara ke proses hukum.Temuan adanya sejumlah kegiatan yang dianggarkan APBN dan APBD (DAK/DAU) Dana Kampung (DK) Pelaksanaan kegiatan berulang kali dengan nilai yang tidak sedikit menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini seharusnya menjadi alarm bagi aparat pengawas internal (APIP) pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk segera turun tangan. Menanggapi hal itu Aktivitas dan selaku sekretaris Forum Redaksi (FORED) Ersan.ad.pb.S.H., Mengatakan,

” Pemerintah kecamatan seharusnya  memberikan arahan dan masukan tentang penggunaan dana desa atau Dana Kampung yang benar sesuai aturan, kami sudah mengirim Surat Klarifikasi sehingga Hari ini meminta Inspektorat lewat  IRBANSUS APIP segera lakukan pemeriksaan menyeluruh 109 Kakam di wilayah 11 Kecamatan atas dugaan tumpang tindih penggunaan dana desa,Sehingga untuk kedepan nya agar lebih berhati- hati dalam penggunaan anggaran desa” Tutur sekjen Forum Redaksi (FORED), Ersan, yang sangat mendukung pemeriksaan penggunaan Dana Desa 109 Kampung di 11 Kecamatan yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung patut diapresiasi. Sikap tersebut menunjukkan bahwa upaya pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap rupiah uang negara digunakan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.Karena itu, Inspektorat Khususnya Inspektur Pengawasan Khusus (IRBANSUS APIP) Kabupaten Lampung Tengah tidak boleh bersikap pasif atau menunggu polemik semakin meluas. Audit menyeluruh terhadap seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2025 perlu segera dilakukan guna menguji kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, realisasi anggaran, serta hasil yang dirasakan masyarakat.

Jika seluruh penggunaan anggaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan, hasil audit akan menjadi jawaban yang menepis berbagai kecurigaan yang berkembang. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, maka harus ada rekomendasi pengembalian kerugian negara maupun proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian diharapkan tidak menutup mata terhadap berbagai pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Kejelasan harus diberikan agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Desa tetap terjaga.

Jangan sampai pengalaman buruk masa lalu kembali terulang hanya karena lemahnya pengawasan dan pembiaran terhadap berbagai indikasi yang patut diperiksa.( Tim )

Ketua Forum Kecamatan (Camat) Lampung Tengah di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Dahrif Anshory,SHI.,MH, lebih memilih bungkam atau tidak merespon sejumlah Surat Klarifikasi Forum Redaksi FORED Lampung Tengah pertanyaan yang dilayangkan oleh wartawan, Selasa (26/5/2026).

Dari ketidakresponan Camat itu menuai beragam kritik dan respon negatif oleh publik, terutama respon dari Dewan Pengurus Pimpinan Pusat DPPP Forum Redaksi (FORED) dan Pengurus Kabupaten Lampung Tengah.

Pada aturan tugas Camat diatur, terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 225. Tugas-tugas Camat meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat dan ketenteraman umum, serta mengoordinasikan penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan prasarana pelayanan umum.

“Selain itu, Camat juga membina dan mengawasi desa atau kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua sekaligus Pendiri FORED, Ridwan Ahmat  saat memberikan tanggapan.

Sebelumnya Camat Bumi Nabung sudah dikonfirmasi mengenai informasi dan berita yang telah beredar adanya dugaan mark up anggaran pada pekerjaan pembangunan infrastruktur berupa Fisik dan Biaya Insentif RT/RW dan Permodalan BUMDES yang didanai oleh Dana Desa (DD) tahun 2023-2024-2025 di 11 Kecamatan tersebar dikabupaten Lampung Tengah.

Disebutkan dari sumber media bahwa terjadinya dugaan mark up, terdiri dari salah satu Memberikan Pelatihan Pemerintah Kampung Dalam  Pencegahan Korupsi dalam pelaksanaan Anggaran APBD-APBN Pemerintahan Desa,

Sementara itu Kadis DPMK Lampung Tengah Fhatul Aripin, ikut diam seribu bahasa saat dikonfirmasi oleh awak media terkait pelayanan dan tindakan camat yang dinilai oleh publik kurang cakap.“Ini menunjukkan salah satu contoh bahwa SDM pejabat kita, menurut Ridwan Ahmat, Ketua Forum Camat Lampung Tengah dan sebagai Camat enggan bertanggungjawab, berjiwa feodal dan watak yang lemah,” tandas Ridwan Ahmat yang merupakan #KAWANAKSI@DAENGALL. (Tim)