Kategori: Lampung Tengah

mediaharianexposegelobal.com
Kapolres Lampung Tengah, Polda Lampung AKBP Andik Purnomo Sigit, S.H., S.I.K., M.M memimpin langsung upacara Pelantikan Jabatan Kasat Res Narkoba, serah terima jabatan (Sertijab) dan pisah sambut Kasi Propam di aula Atmani Wedhana Mapolres setempat. Rabu (21/8/24) pukul 14.00 WIB.

Kegiatan tersebut diikuti oleh para PJU Polres Lampung Tengah, Perwira, Kapolsek jajaran dan Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Lampung Tengah beserta pengurus.

Kapolres menjelaskan bahwa upacara Pelantikan dan Sertijab tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Kapolda Lampung tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

Adapun pejabat yang dilantik sebagai Kasat Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah, kata Kapolres yakni AKP Widodo Prasojo, S.T.K., S.I.K yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba Polres Lampung Utara.

Sementara untuk pejabat yang diserahterimakan adalah Kasi Propam Polres Lampung Tengah dari AKP Eko Heri Susanto, S.H., M.H kepada Iptu Y. Budi Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Watpers Bag SDM Polres Lampung Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres dalam sambutannya menyampaikan bahwa mutasi di lingkungan kesatuan/organisasi Polri merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi.

“Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pengalaman dan keluasan wawasan bagi Pejabat yang bersangkutan, sebagai bekal pengembangan diri maupun jenjang karier dalam mencapai visi dan misi Polri yang Presisi yakni Prediktif, Responsibilitas,Transparansi dan Berkeadilan,” ujarnya.

Kapolres juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Kasi Propam AKP Eko Heri Susanto beserta keluarga atas pengabdian serta dedikasi yang telah diberikan untuk kebaikan Polres Lampung Tengah.

“Selamat bertugas ditempat yang baru sebagai Kasat Reserse Narkoba Polres Lampung Utara, Polda Lampung,” kata AKBP Andik.

Kemudian kepada pejabat baru, Kapolres berpesan agar segera menyesuaikan diri.

“Tingkatkan semangat, disiplin dan ethos kerja dalam pelaksanaan tugas melayani masyarakat secara profesional sesuai SOP. Jika ada kendala agar segera dilaporkan secara berjenjang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, AKBP Andik juga kembali menekankan terkait Netralitas Polri menjelang kontestasi Pilkada serentak 2024, guna menciptakan Pemilu yang aman, damai dan sejuk di Kabupaten Lampung Tengah.

Ia menegaskan kepada seluruh personel, baik Polres maupun Polsek untuk tetap bersikap Netral dalam mengawal dan mengamankan seluruh tahapan Pilkada, di wilayah hukum Polres Lampung Tengah.

Terakhir, Kapolres meminta kepada jajarannya agar bekerja dengan prinsip Polres Lampung Tengah “KUAT”.

‘’Komunikatif, Unggul, Aman dan Terpercaya,” ungkapnya.

Selanjutnya, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara pisah sambut pejabat lama dan pejabat baru di aula Atmani Wedhana Mapolres Lampung Tengah. (Humas LT)

mediaharianexposegelobal.com
Tim Tekab 308 Presisi Polres Lampung Tengah, Polda Lampung berhasil mengamankan DPO kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) inisial FDI (22) asal Kampung Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah.

FDI diduga telah membobol dan menggasak peralatan bengkel milik korban Tugiono yang berada di Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah, pada Minggu (27/11/22) silam.

Mewakili Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit, S.H., S.I.K., M.M, Kasat Reskrim AKP Nikolas Bagas Yudhi Kurnia mengatakan bahwa setelah melakukan aksinya, pelaku sempat kabur dan menghilangkan jejak.

“Setelah buron selama 2 tahun, FDI akhirnya berhasil diamankan Tekab 308 Polres Lampung Tengah saat dia berada di rumahnya,” kata Kasat saat di konfirmasi, Selasa (20/8/24).

Kasat melanjutkan, kronologi aksi pencurian bermula ketika FDI menyatroni bengkel Tugiono hari Minggu, 27 November 2022, sekira pukul 02.00 WIB.

Bengkel milik korban berada di Kotagajah, Lampung Tengah, sementara Tugiono tinggal di Kp. Purwosari Kec. Batang Hari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.

“Pelaku masuk bengkel korban lewat atap dan menjebol plavon bengkel, dia merusak pintu bengkel milik korban dan mengambil barang-barang yang berada di dalamnya,” katanya.

Dikatakan Kasat, dari bengkel tersebut, FDI mengambil barang-barang yang berada di bengkel seperti kunci L, seperangkat alat laser, bor listrik dan alat mengecas aki.

Bahkan, pencuri asal Buyut Ilir itu menggondol kompresor angin, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8 juta.

Kasat Reskrim mengatakan, FDI ditangkap hari Senin, 19 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB.

Usai penggerbekan di rumah pelaku, kata Kasat, pelaku kemudian berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pengembangan lebih lanjut.

“FDI dijerat kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pasal 363 KUHPidana dengan ancaman kurungan penjara paling lama 7 tahun,” pungkasnya. (Humas LT)

Lampung Tengah: Artikel:Ersan*:mediahariarxposegelobal.com Selamat Sore teman-teman,”Salam Satu Pena”Dalam audit dunia, sering kita mendengar adanya seorang audit atau sebuah tim audit menemukan permasalahan pemahalan harga atau mark-up. Kadang seorang auditor langsung girang sudah menemukan masalah yang dianggap signifikan dan membayangkan akan adanya penyetoran dari kontraktor atau penyedia barang/jasa dari jumlah yang dianggap mark-up. Sah-sah saja, jika auditor demikian sikapnya. Namun, sebagai sebuah jabatan/pekerjaan profesional, tentunya para auditor juga harus menentukan sikap profesionalnya.

Suatu pagi, saat sarapan, seorang teman yang berprofesi sebagai ketua tim audit ‘curhat’ seputar masalah mark-up dalam pengadaan barang. Bukan ‘curhat’ mengenai sulitnya mendapatkan temuan permasalahan, tetapi ‘curhat’ terkait dengan anggota yang langsung puas ketika mendapatkan permasalahan mark-up. Anggota melakukan konfirmasi ke distributor ‘dengan cara sebagai calon rekanan’ mendapatkan harga untuk rekanan dengan diskon 15%. Dan ketika membandingkan dengan nilai HPS ditemukan bahwa panitia tidak mempertimbangkan diskon tersebut, sehingga dianggap pemahalan. Pertanyaannya, apakah sesimpel itu bisa langsung dapat dilakukan dengan cepat atau tanpa mark-up? Apakah tidak ada pertimbangan lain dari pengadaan pengadaan? Misalnya, karena adanya jeda waktu antara penyusunan HPS dengan pelaksanaan pelelangan,

Tulisan ini mencoba untuk memberi perspektif yang berbeda dan murni pendapat pribadi. Dalam menyimpulkan suatu permasalahan, seperti dalam tulisan saya sebelumnya, auditor sebaiknya memperoleh minimal dua bukti audit. Mengapa harus minimal dua bukti audit? Karena perlu adanya cross check, untuk saling menguji antar bukti audit, atau saling menguatkan. Jika sudah mendapatkan dua bukti audit ternyata bukan saling memperkuat, tetapi saling mengetahui, maka auditor harus memperoleh bukti audit lainnya.

Misalnya, dalam kasus mark-up, auditor tidak boleh berhenti pada hasil konfirmasi dan permintaan keterangan dari panitia pengadaan atau tim pembuatan HPS. Auditor perlu mendapatkan bukti audit berupa petunjuk adanya indikasi persekongkolan sehingga terbentuk HPS sebesar dalam dokumen lelang. Auditor dapat menerapkan ‘audit forensik’ atau ‘audit forensik digital’ untuk menguji hal tersebut. Beberapa hal yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan ‘audit forensik’ atau ‘audit forensik digital’ sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mendukung simpulan Tidak ada indikasi persekongkolan yang pada penerapan mark-up, seperti: (1) sumber informasi untuk menyusun HPS hanya dari satu sumber dan menjadi pemenang lelang; (2) HPS disusunkan oleh pihak yang akhirnya menjadi pemenang lelang; (3) dokumen sumber untuk menyusun HPS dan dokumen penawaran pelelangan dikirim dari alamat IP yang sama; (4) terdapat format; (5) pengadaan atau tim penyusun HPS tidak dapat membuktikan bahwa mereka mendapatkan sumber selain dari pihak yang akhirnya ditetapkan menjadi pemenang lelang; (6) adanya komunikasi, seperti melalui email, antara tim pembuatan HPS dengan pihak yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, pada saat proses penyusunan HPS;