Kategori: NASIONAL

Jakarta:harianexposegelobal.com: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Deputi Direktur Departemen Hukum Bank Indonesia, Irawan sebagai saksi. Irwan akan diperiksa terkait dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Atas nama IW Deputi Direktur Departemen Hukum Bank Indonesia,” kata jubir KPK Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).

Sebelumnya, KPK akan memanggil Anggota DPR Heri Gunawan terkait dugaan korupsi dana CSR BI. Pemanggilan dilakukan, diduka karena Heri Gunawan menggunakan Dana CSR tersebut.

Namun, Dirdik KPK Asep Guntur Rahayu belum mengatakan kapan pemanggilan terhadap Heri. “Nanti kita akan memanggil Bapak HG untuk CSR yang digunakan oleh Pak HG,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK yang dikutip, Rabu (23/4/2025).

Asep menjelaskan dalam kasus ini Heri juga diduga mendirikan sebuah yayasan untuk menampung dana CSR. Asep menyebut pendirian yayasan itu sama seperti yang diduga dilakukan oleh Anggota DPR Komisi XI Fraksi NasDem Satori.

“Jadi ini masing-masing melakukan (penampungan dana CSE). Mendirikan yayasan, membentuk yayasan untuk menerima CSR. Itu kan dua-dua ini,” ujar Asep.

Asep mengatakan, penyidik sedang menelusuri penggunaan dana CSR BI yang diterima oleh yayasan Satori dan Heri Gunawan. Bahkan kata Asep, peruntukan dana CSR itu tak digunakan seharusnya.

“Pada kenyataan yang kita temukan, tidak semuanya, tidak 50 rumahnya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana?,” kata Asep.

Penyidik KPK pun sudah tiga kali memeriksa anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori. “Kita masih mendalami terkait dengan penggunaan dari dana CSR itu ya,” kata Asep.

Sementara anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan baru satu kali diperiksa penyidik KPK. Ia diperiksa pada Jumat, 27 Desember 2024.

KPK sudah pernah menggeledah rumah Satori dan Heri Gunawan. KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemberian dana CSR dari BI dan OJK.

Sementara, dari rumah Heri Gunawan di daerah Tangerang Selatan, KPK menyita barang bukti elektronik (BBE), dokumen, hingga surat. Barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan korupsi pemberian dana CSR BI.

Jakarta: harianexposegelobal.com: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan adanya tekanan terhadap aparat penegak hukum di lapangan. Laporan itu mencakup ancaman serius yang mereka alami saat memberantas korupsi di berbagai daerah.

“Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, bahkan difoto,” kata Presiden saat berpidato dalam Kongres Tunas Indonesia (Tidar) di Jakarta, Sabtu (18/05/2025). Presiden menyebut laporan tersebut datang langsung dari aparat yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan.

Karena itu, Presiden mengaku, sangat memahami tekanan yang dihadapi para penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Namun, ia menegaskan pemerintah tetap tidak boleh gentar terhadap bentuk intimidasi semacam itu.

“Kita tidak gentar, saya tidak gentar,” ujar Presiden menyikapi laporan ancaman terhadap aparatnya. Ia menilai, tekanan itu tidak boleh menghalangi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Presiden menyatakan dirinya hanya ingin meninggalkan nama baik dan warisan keadilan bagi bangsa ini. Sehingga, ia berkomitmen melawan korupsi dengan tindakan tegas, tanpa pandang bulu terhadap pelaku.

Ia pun mengajak masyarakat ikut menjaga integritas dan tidak takut menghadapi tekanan dari pihak tertentu. Menurutnya, dukungan publik sangat penting agar aparat hukum bisa bekerja dengan tenang dan berani.

Jakarta:harianexposegelobal.com: Advokat Harmoko dan Juanda mengajukan uji materiil Pasal 8 ayat (5) UU 11/ 2021 tentang Kejaksaan terhadap UUD 1945 Ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Sidang Pendahuluan yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, Jumat (16/5/2025), pemohon menyebut bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945.

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, dinilai bertentangan dengan UUD 1945,” kata Pemohon.

Dikatakan, dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, ini memberikan hak imunitas bagi jaksa. “Artinya, apabila jaksa melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas dan wewenanganya, maka hanya dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan atas izin Jaksa Agung,” ucapnya.Hal ini, menurut pandangan para Pemohon, memberikan perlakuan yang berbeda dengan para penegak hukum lainnya, seperti hakim, polisi, dan advokat. “Bahkan norma ini dinilai tidak memberikan pengecualian mengenai kualifikasi dan jenis tindak pidana yang dilakukan jaksa,” ujar Pemohon.

Sementara advokat, sekali pun memiliki hak imunitas, namun saat mereka menjalankan tugas profesi tidak berdasarkan pada itikad baik dan melanggar peraturan, maka tetap harus diperiksa, dan ditahan.

“Pemeriksaan tersebut tanpa ada izin tertulis dari pimpinan organisasi advokat maupun dari pihak tertentu,” ucapnya.

Dengan adanya perbedaan perlakukan antara jaksa dengan penegak hukum lainnya, maka ketentuan dalam Pasal 8 ayat 5 UU Kejaksaan secara jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum “Terutama dengan asas equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945,” katanya.

Untuk itu, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atas permohonan ini, Hakim Konstitusi Daniel dalam nasihat hakim panel, mengatakan kepada para Pemohon untuk memperhatikan prioritas pemeriksaan pada petitum, tetapi dalam posita tidak dinarasikan.

“Mengapa hal ini urgensi dilakukan pemeriksaan prioritas, bisa diperkaya di alasan-alasan permohonan. Kemudian pada petitum angka 2 dan angka 3 apakah perlu dirumuskan ulang,” kata Daniel.

Sementara, Hakim Konstitusi Guntur memberikan catatan terkait sistematika permohonan para Pemohon, yang disesuaikan dengan PMK 2/2021.“Menyangkut legal standing, sebetulnya sebagai advokat jauh lebih ada kaitannya. Sebab, sebagai tax payer itu biasanya berkaitan dengan pengujian undang-undang pajak atau keuangan negara,” kata Guntur.

Sebelum menutup persidangan, Ketua MK Suhartoyo mengatakan bahwa Pemohon diberikan waktu selama 14 hari untuk menyempurnakan permohonan. Naskah perbaikan permohonan dapat diserahkan selambat-lambatnya pada Senin, 2 Juni 2025 ke Kepaniteraan MK.

Untuk selanjutnya Mahkamah akan mengagendakan sidang kedua, dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan Pemohon.

Jakarta:harianexposegelobal.com: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil. Kang Emil, panggilan akrabnya, bakal diperiksa terkait dugaan korupsi penempatan dana iklan di Bank Jabar Banten (BJB).

Namun, KPK belum bisa memastikan tanggal pemeriksaan mantan calon Gubernur Jakarta itu. “Insyaallah dalam waktu dekat,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Rabu (23/4/2025).

Menurut dia, saat ini penyidik masih mempersiapkan data-data untuk dikonfirmasikan kepada Kang Emil. “Baik dari keterangan saksi maupun penggeledahan di rumah yang bersangkutan,” ujarnya.

Saat menggeledah rumah Ridwan Kamil, penyidik menyita barang bukti elektronik serta motor gede (moge). KPK menduga kendaraan roda dua itu diperoleh dari penempatan dana iklan Bank BJB.

“Jika kami melakukan penyitaan, tentunya itu diduga bisa menjadi bagian dari proses korupsi,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto. Menurut dia, penyidik akan mendalami apakah kendaraan tersebut dibeli dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi.

Asep menambahkan penyidik akan memeriksa Ridwan dalam kapasitasnya sebagau mantan Komisaris Bank BJB. “Setiap pemerintah provinsi memiliki bank dan gubernurnya menjadi komisaris,” ucapnya.

Terkait kasus korupsi penempatan dana iklan Bank BJB, KPK telah menetapkan lima tersangka. Dua di antaranya berasal dari Bank BJB dan sisanya dari pihak swasta.

Tersangka dari pihak Bank BJB adalah mantan Direktur Utama, Yuddy Renaldi, dan Pemimpin Divisi Corporate Secretary, Widi Hartoto. Sedangkan dari pihak swasta yaitu Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan R. Sophan Jaya Kusuma.