My Blog

Kategori: NASIONAL

  • KPK Periksa Amankan Dokumen Usai Geledah Kantor Perkim Lamteng

    Jakarta:harianexposegelobal.com: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan. Penggeledahan berlangsung di kantor Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lampung Tengah.

    Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan korupsi PBJ di lingkungan PUPR OKU Sumsel 2025-2025. “Untuk hasil geledah disita Dokumen dan BBE ya,” kata jubir KPK Tessa Mahardhika, Rabu (23/4/2025)

    Sebelumnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lampung Tengah. Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan korupsi PBJ di lingkungan PUPR OKU Sumsel 2025-2025.

    “Penyidik sedang melakukan tindakan Penggeledahan di Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Perkim. Terkait perkara dugaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan,” kata jubir KPK Tessa Mahardhika, Selasa (22/4/2025).

    KPK pernah menggeledah kantor PUPR Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan. Penggeledahan terkait dugaan suap di Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan.

    “Betul hari ini ada giat Penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik terkait perkara Tangkap Tangan di OKU. Namun, untuk rilis resminya termasuk lokasi, baru akan disampaikan saat seluruh rangkaian kegiatan sudah selesai semua,” kata jubir KPK Tessa Mahardhika, Rabu (19/3/2025).

    Tessa mengatakan, bahwa penggeledahan masih berlangsung. “Masih berlangsung,” kata Tessa. Diketahui, KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR OKU, Nopriansyah (NOP) sebagai tersangka. Nopriansyah ditetapkan tersangka terkait dugaan suap di Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan.

    Nopriansyah ditetapkan sebagai tersangka dengan beberapa DPRD Oku dan pihak swasta, yaitu :

    1. FJ (Ferlan Juliansyah) yang merupakan Anggota Komisi III DPRD OKU,

    2. MFR (M. Fahrudin) yang merupakan Ketua Komisi III DPRD OKU,

    3. UH (Umi Hartati) yang merupakan Ketua Komisi II DPRD OKU.

    4. MFZ (M. Fauzi alias Pablo) Swasta

    5. ASS (Ahmad Sugeng Santoso) Swasta.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, keenam tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama. “Penyidik selanjutnya melakukan penahanan tersebut kepada enam tersangka selama 20 hari,” kata Setyo di KPK, Minggu (16/3/2025).

    Sebelumnya, KPK telah menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan di Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Dari kedelapan orang yang diamankan, terdapat kepala PUPR Pemkab OKU dan anggota DPRD kabupaten OKU, Sabtu (15/3/2025).

    Wakil ketua KPK Fitroh Cahyanto mengatakan, saat operasi senyap tersebut tim penindakan mengamankan uang miliaran rupiah. “Rp 2,6 Miliar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi RRI, Minggu (16/3/2025).

  • Jokowi Siap Tunjukan Ijazah, Asal Penegak Hukum Minta

    Jakarta:harianexposegelobal.com: Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) disebutkan, dirinya siap menunjukan ijazah asli kelulusannya dari Fakultas Kehutanan UGM. Dengan catatan, permintaan itu dilayangkan dari lembaga penegak hukum.

    Pernyataan tegas itu, diungkapkan oleh Kuasa Hukum Jokowi, yakni Yakub Hasibuan. Jika tidak diminta secara hukum, Yakub menegaskan, Jokowi tidak akan melakukannya.

    “Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang. Seperti pengadilan dan sebagainya, pasti kami akan taat dan kami tunjukkan,” kata Yakub dalam konferensi persnya, Senin (14/4/2025).

    Yakub menyesalkan, banyaknya pihak yang mempertanyakan dan mempermasalahkan keaslian ijazah Jokowi. Padahal, pihak UGM sudah memberikan keterangan terkait keaslian ijazah Jokowi.

    “Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi. Selama ini tidak pernah ada masalah apapun,” ucap Yakub.

    Tudingan miring ijazah kelulusan palsu Jokowi dari UGM, menurutnya, suatu pernyataan menyesatkan. Padahal, ijazah tersebut sudah berkali-kali digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU RI.

    Terutama, ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga presiden. “Ayo kita putar, kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapapun yang mendalilkan, siapapun yang menuduh, dialah yang membuktikan,” ujar Yakub.

    Melansir laman UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta mengatakan, ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli. Jokowi, disebutkannya, merupalan seorang mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan UGM.

    “Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama). Beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” ujar Sigit dilansir dari laman resmi UGM.

  • KPK Panggil Advokat Visi Law terkait Kasus Syahrul Yasin Limpo

    Jakarta:harianexposegelobal.com: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua advokat dari firma hukum Visi Law Office. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus pencucian uang yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Keduanya merupakan pengacara muda di biro hukum tersebut yaitu Reyhan Rezki Nata dan Salsa Nabila Hardafi. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Selasa (15/4/2025).

    Sebelumnya KPK menggeledah kantor Visi Law Office di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Maret 2025. Pada kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

    Penyidik menduga uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan SYL ikut mengalir ke firma hukum tersebut. “Ini karena Visi Law di-hire SYL sebagai konsultan hukumnya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.

    Visi Law Office didirikan oleh mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, bersama rekannya yaitu Donal Fariz. Namun, Febri mengaku dirinya sudah tidak memiliki kaitan dengan kantor pengacara tersebut.

    “Sejak Desember 2024 saya sudah tidak lagi bekerja di Visi Law,” ujarnya. Diketahui, Febri kini memiliki biro hukum sendiri bernama Diansyah and Partners yang didirikan bersama adiknya yaitu Fathroni Diansyah.

  • Penyerapan Gabah Sesuai HPP, Keberpihakan Presiden kepada Petani

    Jakarta:harianexposegelobal.com: Penyerapan gabah kering panen (GKP) sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP), menjadi bukti nyata akan kebijakan yang mendukung para petani. Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam pelaksanaan panen raya di Kabupaten Majalengka.

    Ia mengungkapkan, pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sangat peduli terhadap keberlangsungan para petani. HPP untuk penyerapan hasil produksi gabah kering panen, telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500/kg.

    “Kebijakan menaikkan HPP gabah ini menjadi bentuk nyata keberpihakan Presiden kepada petani,” kata Andi Amran. Hal ini disampaikan Menteri dalam laporan panen raya, pada Senin (7/4/2025).

    Ia mengungkapkan sebanyak lebih dari 100 juta petani, telah merasakan langsung manfaat HPP gabah kering panen. Mentan bahkan mengatakan, para petani juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kebijakan yang pro kepada para petani.

    “Terima kasih dari petani Indonesia, ini adalah kebahagiaan besar bagi seluruh petani. Petani juga merasa terbantu karena distribusi pupuk kini jauh lebih mudah dan efisien,” ujarnya.

  • Presiden Minta Pupuk Langsung Diterima Petani Tanpa Perantara

    Jakarta:harianexposegelobal.com: Presiden Prabowo Subianto memastikan memangkas birokrasi distribusi pupuk bersubsidi. Kepala Negara mendapatkan keluhan dari pabrik pupuk dalam distribusi pupuk bersubsidi.

    Dalam distribusi pupuk ke petani, harus mendapatkan tanda tangan 15 menteri, 30-an gubernur, dan 500 bupati. Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar pupuk diterima langsung petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

    “Kita potong regulasi yang tidak benar, tadinya harus tanda tangan menteri, gubernur, dan bupati baru sampai Gapoktan. Saya bilang ke Mentan langsung ke petani, tidak ada (tanda tangan) berlapis-lapis,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam acara sarasehan ekonomi ‘Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelomvang Perang Perdagangan’ di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/04/2025).

    Presiden Prabowo menegaskan distribusi pupuk bersubsidi harus efisien karena menggunakan uang rakyat. Presiden Prabowo menginginkan agar perizinan disederhanakan.

    “Waktu saya minta disederhanakan arus pupuk ke petani, pupuk dari pabrik milik pemerintah, pupuknya disubsidi pemerintah uang rakyat ya kan? . Mengapa terlalu banyak perantara, hak mereka itu apa mengutip uang rakyat,” ujarnya.

    Presiden Prabowo bersyukur pupuk bersubsidi tidak langka dan penyelendupan pupuk berkurang. Kendati demikian Presiden Prabowo mengakui masih ada daerah yang distribusi pupuk tidak lancar.

    “Alhamdulillah yang tadinya langka, sekarang sampai ke desa, yang tadinya diselundupkan dan dikorupsi, sekarang di desa. Dibeberapa tempat kayak di Aceh, pupuk sedikit kurang lancar dan segera kita atasi,” ucapnya.

  • Ardito Wijaya Menghadiri Panen Padi Serentak 14 Provinsi di Indonesia

    Lampung Tengah: harianexposegelobal.com: Pemkab Lampung Tengah menjadi pusat Pemerintah Provinsi Lampung dalam acara Panen Raya Padi Serentak 14 Provinsi di Indonesia. acara ini berlangsung di Kelurahan Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Senin (7/4/2025).

    Bupati Lampung Tengah, dr. Hi. Ardito Wijaya, M.K.M bersama Wakil Bupati, I Komang Koheri, S.E mendampingi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T, M.M yang secara langsung memimpin panen di tingkat Provinsi Lampung.

    Hadir juga dalam acara tersebut, antara lain, Anggota DPR RI, Ir. Hanan A. Rozak, Direktur Jendral Holtikultura Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Muhammad Taufik, Forkopimda Provinsi Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, dan Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah.

    Bupati Lampung Tengah, dr. Ardito Wijaya dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal di Kabupaten Lampung Tengah yang siap berbenah untuk Lampung Tengah Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Berkelanjutan, Adil dan Makmur serta siap mendukung Lampung Maju dan Indonesia Emas.

    Yang tentunya selaraa dengan Asta Cita Presiden, Prabowo Subianto, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada panhan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

    Lebih lanjut, Bupati, dr. Ardito Wijaya mengatakan menurut data BPS, capaian produksi padi tahun 2024 di Lampung Tengah mencapai 595.377 ton gabah kering giling, dengan luas panen 107.705 ha. Target luas tambah tanam Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 adalah 206.000 ha dan target produksi gabah diharapkan mencapai 1 juta ton.

    Untuk lokasi panen raya kelurahan adipuro yang dilakukan panen seluas 326 ha dengan produktivitas 7,2 ton/ha maka perkiraan total produksi padi di kelurahan adipuro sebanyak 2.347 ton gabah, dengan tingkat harga jual gabah kering panen Rp. 6.500/kg. Kelurahan Adipuro juga memiliki fasilitas alat dan mesin pertanian berupa traktor roda empat sebanyak 1 unit, traktor roda dua sebanyak 16 unit dan combine harvester sebanyak 1 unit.

    Dalam kesempatan tersebut juga, Bupati, dr. Ardito Wijaya melaporkan kepada Gubernur, Rahmat Mirzani Djausal permasalahan di Lampung Tengah berkaitan dengan jadwal air yang masih bergilir dan debit air yang belum maksimal dikarenakan sedimentasi dan kondisi bangunan jaringan irigasi yang mengalami kerusakan. mohon kiranya dapat diberikan solusi atas permasalahan tersebut.(Red)

  • KPK Ingatkan Dana Desa Rawan Penyalahgunaan Perlu Pengawasan

    Jakarta: harianexposegelobal.com: Minimnya pengawasan terhadap dana desa berisiko membuka celah penyalahgunaan anggaran, yang dapat menghambat pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan tata kelola desa yang lebih transparan guna memastikan roda pemerintahan di desa berjalan bersih dan bebas dari korupsi.

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, menegaskan hal tersebut saat menyampaikan keynote speech dalam acara Aksi Memperkuat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah untuk Mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden yang bertajuk ‘Membangun Desa dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi & Pemberantasan Kemiskinan’ di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kamis (27/2).Menurut Fitroh, desa merupakan bagian integral dari wilayah pemerintahan kabupaten. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan rencana pembangunan daerah dan nasional.“Desa merupakan bagian integral dalam satu wilayah pemerintahan kabupaten. Maka sudah semestinya rencana pembangunan desa, mulai dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) harus disinkronkan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pada tingkat kabupaten yang tentu harus selaras dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN,” tegas Fitroh.Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2025 mencapai Rp71 triliun. Untuk memastikan anggaran ini dikelola dengan baik, KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) telah menyusun 15 aksi prioritas, salah satunya terkait penguatan tata kelola pemerintah desa.

    Dalam periode 2025-2026, Stranas PK telah merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mewajibkan penggunaan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswakeudes) guna meningkatkan pengawasan keuangan di tingkat desa.“Oleh karena itu, kerja sama lintas kementerian/lembaga terutama Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas, termasuk Kemenpan RB, sangat diharapkan agar perbaikan kualitas belanja tidak hanya terjadi di tingkat pusat dan daerah, namun juga sampai ke level pemerintahan desa,” tambah Fitroh.Peran KPK dalam Mewujudkan Desa Bersih Korupsi
    Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan KPK dan aparat penegak hukum (APH) merupakan bagian dari upaya serius dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di desa. Ia mengungkapkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat sebanyak 75.753 penduduk Indonesia masih tinggal di desa.“Semua potensi di desa kita maksimalkan.

    Kemendes sudah menjalankan 12 aksi dalam rangka mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden. Ada bumdes, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, desa wisata, desa ekspor, desa ramah anak, dan lainnya. Maka peran KPK di sini dapat memperkuat dan mendorong pengawasan roda pemerintahan desa,” ujar Yandri.Desa Antikorupsi sebagai Model Percontohan
    Selain aksi Stranas PK, KPK melalui Direktorat Peran Serta Masyarakat terus mendorong pembentukan budaya antikorupsi di desa dengan menghadirkan program Desa Antikorupsi. Sejak 2021 hingga 2024, sebanyak 33 Desa Antikorupsi telah dibentuk di berbagai wilayah di Indonesia. Desa-desa ini diharapkan menjadi contoh dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.Pembangunan desa yang berkelanjutan berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat serta penguatan ekonomi kerakyatan. Dengan terciptanya budaya antikorupsi, diharapkan masyarakat desa dapat bersama-sama membangun daerah mereka secara bersih dan berintegritas.

    “Pemerintah desa berperan penting untuk kemajuan daerah. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan (desa) harus amanah, terlebih anggaran untuk desa dari (pemerintah) pusat lebih dari ribuan triliun. Seluruhnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Fitroh.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Wihaji, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, Menteri Pemuda dan Olahraga Nandito Ariotedjo, serta 14 pejabat tinggi dari kementerian, lembaga, dan institusi lainnya.(Red)

  • Menhub Minta Pemudik Taati Rambu-Rambu, Hindari Kecelakaan Lalin

    Jakarta:harianexposegelobal.com: Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta para pemudik selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas untuk menghindari risiko kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut disampaikannya saat memantau arus balik Lebaran 2025 dari Gerbang Tol Banyumanik dan Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah.

    “Angka kecelakaan lalu lintas pada masa angkutan Lebaran 2025 cenderung menurun jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2024. Hal itu tidak lepas dari kolaborasi seluruh pihak,” ucap Dudy Purwagandhi kepada wartawan di Gerbang To Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (6/4/2025).

    “(Ini-red) termasuk masyarakat yang selama perjalanan mematuhi aturan serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat,” katanya lagi.

    Dudy menegaskan pihaknya akan terus melakukan rekayasa lalu lintas bersama dengan Korlantas Polri jika diperlukan. Namun, rekayasa lalu lintas ini akan mempertimbangkan parameter kepadatan di sejumlah ruas jalan tol.

    “Bagi masyarakat dari arah Jakarta yang akan melakukan perjalanan ke arah timur, sejauh ini jalur arteri masih memadai. Selain itu, masih ada jalur contra flow dari barat ke timur,” kata Menhub.

  • Iwakum Kecam Intimidasi Jurnalis di Semarang

    Jakarta:harianexposegelobal.com: Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengecam keras tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh ajudan Kapolri. Intimidasi dilakukan terhadap jurnalis yang meliput agenda Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Tawang, Kota Semarang Sabtu (5/4/2025).

    Seorang pewarta foto Berita Antara, Makna Laezar diusir secara kasar oleh ajudan Jenderal Listyo Sigit dari lokasi peliputan. Tak hanya itu, ajudan Kapolri memukul Makna Laezar pada bagian kepala.

    Ketum Iwakum, Irfan Kamil, menyatakan hal tersebut mencoreng prinsip-prinsip demokrasi dan bentuk pelanggaran kebebasan pers. Hal tersebut tertuang dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Jurnalis adalah mitra strategis dalam penyampaian informasi kepada publik. Wartawan dilindungi hukum dalam menjalankan tugasnya dan segala bentuk kekerasan terhadap mereka adalah bentuk pelecehan terhadap demokrasi,” kata Kamil dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025).

    Dalam peristiwa tersebut, ajudan itu bahkan mengancam jurnalis. Ajudan itu mengucapkan dengan kalimat, “Kalian pers, saya tempeleng satu-satu.”

    Sejumlah jurnalis juga mengaku didorong dan diintimidasi, bahkan terdapat jurnalis yang sempat dicekik. Kerasan dan intimidasi ini dapat menimbulkan trauma serta keresahan di kalangan jurnalis yang tengah menjalankan tugas jurnalistik mereka.

    Iwakum mendesak Kapolri untuk mengambil langkah tegas dengan memeriksa dan memberi sanksi terhadap ajudannya. Iwakum mendorong Dewan Pers dan Komnas HAM untuk turut mengawal proses penanganan kasus secara adil dan transparan.

    “Perilaku yang ditunjukkan oleh ajudan Kapolri tidak hanya melukai secara fisik dan psikis. Tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap aparat,” kata Ponco.

    Sementara itu, Kapolri meragukan pelaku adalah ajudannya. Namun, Kapolri berjanji akan segera menelusuri kejadian tersebut. “Sepertinya bukan ajudan, namun dari perangkat pengamanan. Segera kami telusuri,” ujar Sigit ketika dikonfirmasi, Minggu (6/4/2025).

    Kapolri tetap meminta maaf atas kejadian tersebut. “Saya pribadi minta maaf atas insiden yang terjadi dan membuat tidak nyaman teman-teman media,” katanya.

  • Kematian Jurnalis Situr Wijaya, Diduga Korban Pembunuhan

    Jakarta:harianexposegelobal.com: Duka menyelimuti dunia jurnalistik Tanah Air. Situr Wijaya (33), seorang jurnalis asal Palu, Sulawesi Tengah, ditemukan tewas.

    Korban ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (4/4/2025) malam. Menurut informasi yang dihimpun, tubuh Situr ditemukan dalam kondisi penuh luka memar.

    Hal ini memicu dugaan kuat bahwa korban menjadi sasaran tindak kekerasan. Kuasa hukum keluarga, Rogate Oktoberius Halawa, menyatakan kecurigaannya bahwa Situr menjadi korban pembunuhan.

    “Kami sudah melaporkan dugaan ini ke Polda Metro Jaya. Luka-luka di tubuh korban tidak wajar,” ujarnya, seperti dikutip dari laman Antara, Minggu (6/42025).

    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung, membenarkan adanya tanda lebam di tubuh korban. Namun ia menekankan bahwa penyebab pasti kematian masih menunggu hasil otopsi resmi dari pihak forensik.

    Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, turut berbelasungkawa dan memberikan bantuan Rp25 juta untuk pemulangan jenazah. Jenazah Situr tiba di kampung halamannya di Desa Bangga, Kabupaten Sigi, Minggu (6/4/2025), dan langsung dimakamkan.

    Kematian Situr Wijaya menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Banyak pihak kini menanti hasil autopsi yang diharapkan mampu mengungkap tabir misteri di balik kematian jurnalis muda itu.

Powered by
►
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
►
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
►
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
►
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by