Kategori: NASIONAL

MEG, Jakarta:Presiden ke-8 Republik Indonesia (RI) H. Prabowo Subianto resmi melantik Kepala Daerah serentak di seluruh Indonesia untuk masa jabatan 2025-2030, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dalam pelantikan tersebut, Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, turut melantik Bupati Lampung Tengah, dr. Hi. Ardito Wijaya, M.K.M dan Wakil Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E Periode 2025-2030.

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Presiden) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.

Selanjutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir.

Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara tersebut dan mengucapkan selamat mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat di daerahnya masing-masing.

“Saya kira ini momentum bersejarah, untuk pertama kalinya di negara kita, kita telah melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total kepala daerah sebanyak 961 orang dari 481 daerah. “Diresmikan serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, “Saudara-saudari yang berdiri di hadapan saya ini berasal dari berbagai partai, kalian telah melaksanakan kampanye yang tidak mudah.” Anda telah datang kepada rakyat. Anda telah meminta kepercayaan rakyat dan, puji Tuhan, Anda telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari rakyat Anda masing-masing.

“Saya ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia, bahwa saudara-saudara sekalian telah terpilih, saudara-saudara adalah abdi rakyat, saudara-saudara adalah abdi rakyat. Anda harus membela kepentingan rakyat, Anda harus melindungi kepentingan rakyat kita, Anda harus berjuang untuk memperbaiki kehidupan mereka. Itulah tugas kita. Merdeka Merdeka Merdeka!!,” kata Presiden penuh semangat,

Sementara itu, Bupati Lampung Tengah yang baru dilantik dr. Hi. Ardito Wijaya dan Wakil Bupati I Komang Koheri, S.E menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, sesuai amanat Presiden Republik Indonesia. Kami adalah abdi rakyat, pelayan rakyat dan harus membela kepentingan rakyat.

“Saya ingin kita semua bergerak bersama, bekerja secara bertanggung jawab, transparan, dan inovatif untuk berbenah bersama jadikan Lampung Tengah lebih baik, Sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama tercapainya pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.

“Untuk itu marilah kita bersatu kembali untuk memajukan Lampung Tengah di sektor apapun agar masyarakat Lampung Tengah sejahtera,” pungkasnya.

MEG,Jakarta: Salah satu upaya yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam mendukung efisiensi anggaran pemerintah adalah dengan terus mendorong peningkatan Pengadaan Berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan peningkatan pengadaan berkelanjutan sebagai bagian dari efisiensi anggaran.

Pada Kamis (13/2/2025), LKPP menyelenggarakan Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Gedung LKPP, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kerja sama antara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengadaan yang berkelanjutan.

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa, menegaskan pentingnya memiliki Strategi Nasional bagi pemerintah untuk mengimplementasikan pengadaan berkelanjutan. “Kami mengharapkan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kita perlu satu strategi nasional yang mendorong langkah bersama dalam pengadaan berkelanjutan,” ujar Sarah.

Sarah juga menekankan bahwa pengadaan berkelanjutan bukan sekadar memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang. “Penting untuk diingat bahwa pengadaan berkelanjutan melibatkan pertimbangan lebih dari sekedar kebutuhan jangka pendek,” ia menegaskan.

Dalam sesi panel, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional, Dwi Wahyuni Kartianingsih, menjelaskan strategi pengadaan berkelanjutan menggunakan pendekatan 5W1H (What, Who, Why, When, Whom, How). Pendekatan ini mencakup adanya komitmen dan kerjasama internasional untuk membangun sinergi global dalam pengadaan berkelanjutan.

Kemudian dibutuhkan juga keterlibatan lintas sektoral dalam implementasi kebijakan dan ketersediaan supply yang memastikan ketersediaan barang/jasa sesuai dengan standar keberlanjutan. Untuk mencapai hal tersebut perlu pengembangan kriteria standar pengadaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dan perhitungan dampak dan tools yang menyediakan alat pendukung implementasi.

Turut hadir secara daring Director of the Sustainable Procurement Accelerator Lab (SPP Lab) Carsten Hansen, yang membagikan wawasan tentang tren pengadaan berkelanjutan di tingkat global. Ia menekankan bahwa keberlanjutan dalam pengadaan bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak yang memerlukan strategi jelas agar tetap relevan di masa depan dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Melalui sosialisasi ini, LKPP berharap seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat bersinergi untuk mewujudkan efisiensi anggaran dan pengadaan berkelanjutan. Dengan mengusung pengadaan berkelanjutan, pemerintah tidak hanya berfokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengadaan yang transparan dan akuntabel, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia. (tdf)

MEG,Jakarta: Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhambat oleh efisiensi anggaran yang dilakukan sejumlah Kementerian/Lembaga. Penegasan itu disampaikan Aziz dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan sejumlah menteri dan Kepala Badan/Lembaga terkait efisiensi anggaran tahun 2025.

Menurut Aziz, jika ada pelayanan publik yang terganggu akibat efisiensi tersebut, ia menyarankan agar jajaran Kementerian/Lembaga tersebut di-‘rujak’. Sebab, lanjutnya, pelayanan publik harus dapat dilakukan dengan baik tanpa pengecualian.

Ia mensinyalir banyak jajaran pejabat di sejumlah Kementerian/Lembaga yang enggan memberikan pelayanan publik dengan alasan efisiensi. Azis mengatakan, tindakan tegas harus berlaku surut bagi jajaran pejabat di Kementerian/Lembaga mitra Komisi II DPR RI.

“Jadi, nanti kalau yang terkait dengan pelayanan publik, kemudian ada masyarakat mengurus pelayanan publik, tidak dilayani dengan alasan efisiensi anggaran, maka harus dirujak pejabat yang bersangkutan,” ujar Aziz menegaskan.

Adapun efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga ini dilakukan, sebagai implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres tersebut dikeluarkan untuk menghemat penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Untuk menindaklanjuti Inpres ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor S-867/MK.02/2024. Dari turunan pelaksana Inpres ini, diketahui sejumlah mitra Komisi II DPR RI telah melakukan penghematan anggaran.

MEG,Jakarta: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi bertepatan dengan 1 Maret mendatang. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025.

Hal itu tercantum dalam Maklumat PP Muhammadiyah tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah. “1 Ramadan 1446 H jatuh pada hari Sabtu Pahing, 1 Maret 2025,” kata Maklumat PP Muhammadiyah dikutip, Rabu (12/2/2025).

Penetapan tersebut dilakukan dengan berdasarkan hasil Hisab Wujudul Hilal. Selain itu, Muhammadiyah juga menetapkan hari besar lainnya, yakni:

– 1 Ramadan 1446 H jatuh pada hari Sabtu Pahing, 1 Maret 2025 M.

– 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin Pahing, 31 Maret 2025 M.

– 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 28 Mei 2025 M.

– Hari Arafah (9 Zulhijah 1446 H) jatuh pada hari Kamis Pon, 5 Juni 2025 M.

– Iduladha (10 Zulhijah 1446 H) jatuh pada hari Jumat Wage, 6 Juni 2025 M.

“Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” kata Maklumat PP Muhammadiyah. Sementara itu, kapan waktu puasa versi pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1446 H, Jumat (28/2/2025). Sidang isbat Kemenag ini akan menentukan kapan umat Islam di Indonesia memulai puasa Ramadan 1446 H.