Kategori: NASIONAL

MEG,Jakarta: Mantan Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno telah rampung menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rini mengatakan dirinya diperiksa terkait dugaan korupsi beli gas antara PT PGN dan PT Inti Alasindo Energi (IAE).

“Pokoknya saya diminta saksi diminta untuk konfirmasi sebagai saksi. Program waktu PGN yang di akuisisi oleh Pertamina,” kata Rini di gedung Merah Putih KPK, Senin (10/2/2025).

Rini menjelaskan bahwa dirinya dikonfirmasi penyidik soal pejabat PGN yang melakukan proses akuisisi tersebut. Namun, Rini mengaku lupa karena kasus tersebut sudah 10 tahun lamanya.

“Sebagai saksi untuk dirutnya ini ini. Lupa udah sepuluh tahun yang lalu jadi saya lupa siapa,” kata Rini.

Sebelumnya, KPK telah mendalami peran dewan direksi PT PGN dalam perjanjian jual beli gas dengan PT IAE. Pendalaman dilakukan lewat dua saksi pada Kamis, 26 September 2024.

Mereka, Adi Munandir selaku Head of Marketing Direktorat Komersial PT PGN tahun 2015-2018. Serta, Rachmat Hutama selaku Corporate Secretary PT PGN.

Mereka juga didalami soal penyidik soal rapat dewan direksi PT PGN. “Didalami terkait dengan rapat-rapat dewan direksi terkait dengan perjanjian jual beli gas PGN dgn PT IAE,” kata Tessa dalam keterangannya, Jumat (27/9/2024).

Diketahui, KPK mengungkap identitas dua tersangka kasus dugaan korupsi jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) . Hal itu diketahui setelah KPK menggeledah tiga rumah terkait penyidikan kasus tersebut.

“Sehubungan dengan penanganan perkara dugaan tipikor dalam transaksi jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE 2017-2021. Dilakukan tersangka DP selaku direktur komersial PT PGN 2016-2019 dan kawan-kawan dan tersangka II selaku komisari PT IAE,” kata Tessa dalam keterangannya, Jumat (21/6/2024).

Berdasarkan informasi, DP merupakan Danny Praditya yang merupakan direktur komersial PT PGN periode 2016-2019. Saat ini, Danny merupakan direktur utama PT Inalum.

Sementara, tersangka lainnya, Iswan Ibrahim yang juga direktur utama PT Isargas. Keduanya ditetapkan tersangka dengan dua sprindik berbeda.

Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik 79/DIK.00/01/05/2024 tanggal 17 Mei 2024. Serta, Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik 80/DIK.00/01/05/2024 tanggal 17 Mei 2024.

MEG,Jakarta: Presiden Prabowo Subianto meminta pers Indonesia untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Selain itu, pers, menurut Presiden, harus waspada terhadap usaha-usaha mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi opini rakyat.

“Mereka-mereka yang punya modal besar, menguasai media. Dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu,” ujar Presiden dalam rangka Hari Pers Nasional 2025, di kediamannya, Minggu (9/2/2025).

Presiden menyebut, meski mayoritas menjunjung tinggi kebebasan pers, namun tetap harus mewaspadai berita bohong atau hoax. Begitu pula dengan penyebaran kebencian dan ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara.

“Upaya-upaya pecah belah ini harus selalu kita waspadai. Pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis, bertanggung jawab,” katanya.

Menurutnya, pers Indonesia juga harus memiliki pengertian yang menjadi kepentingan bangsa dan negara. “Ujungnya akan selalu setia kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia,” ucapnya.

Kepala Negara menyatakan, pers Indonesia harus menjadi pers Pancasila dan terlibat dalam pembangunan bangsa. Serta komitmen terhadap Negara Kesatuan RI.

MEG,Jakarta: Pendaftaran Tamtama PK TNI AD 2025 telah dibuka mulai dari 23 Desember 2024 hingga 29 Januari 2025. Untuk yang tertarik, pendaftaran dapat dilakukan melalui Ajendam atau Ajenrem setempat.

Para calon prajurit diharapkan memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti seleksi yang terdiri dari beberapa tahapan. Sumber informasi tentang pendaftaran tersedia di situs resmi TNI AD.

Pendaftaran dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat usia, pendidikan, dan kesehatan. Adapun proses seleksi akan menguji fisik, mental, serta kemampuan akademik peserta.

Selain melalui situs, informasi tentang pendaftaran ini juga disosialisasikan melalui berbagai media sosial TNI. Pendaftar disarankan untuk selalu memantau perkembangan informasi.

Bagi yang belum sempat mendaftar, gelombang kedua akan diumumkan setelah seleksi gelombang pertama. Untuk detail lebih lanjut, kunjungi situs https://ad.rekrutmen-tni.mil.id/berita/pengumuman/tamtama-ad (Dinda Regina Rahman)

MEG,Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa nyaman dan aman bersama dengan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu disampaikannya dalam puncak perayaan hari lahir (Harlah) NU ke-102 tahun, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Ia mengungkapkan, saat memasuki Istora Senayan, dirinya merasakan aura perdamaian. Tidak hanya itu, nuansa hijau yang dihadirkan dalam peringatan Harlah NU, dinilai Kepala Negara memberikan rasa penuh perdamaian.

“Saya merasa nyaman di tengah-tengah saudara-saudara sekalian, saya merasa nyaman dan aman. Begitu saya masuk aula ini, saya merasa suatu aura kesejukan, aura kekeluargaan, aura niat baik, aura suasana batin yang penuh perdamaian,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Untuk itu, Presiden mengucapkan rasa terima kasihnya atas undangan untuk mengikuti secara langsung perayaan tersebut. Diketahui, puncak perayaan Harlah NU ke-102 tahun mengangkat tema “Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat”.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Khususnya untuk bisa hadir di tengah-tengah saudara dalam peringatan Harlah NU yang ke-102,” kata Kepala Negara.

MEG,Jakarta: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berkomitmen mendukung Program Makan Bergizi Gratis,hal tersebut disampaikan Kepala Staff TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam acara Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi media Massa, Rabu (5/2/2025) di Markas Besar TNI Angkatan Darat Jakarta.

“Kami berkomitmen mendukung Program Makanan Bergizi, baik dalam operasionalnya dan distribusinya,” ucapnya.

Menurut Maruli, dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, tugas TNI khususnya Angkatan Darat hanya sebatas pertahanan.

Jenderal berbintang empat ini mengatakan untuk tugas lainnya seperti pada program makan bergizi gratis ini, TNI AD hanya sebatas mendukung karena ada lembaga tersendiri diri yang menanganinya.

“Kami hanya mendukung Badan Gizi Nasional, dengan personil kendaraan serta mencarikan tempat sekaligus merapikan untuk dapur umum, ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Pimpinan Redaksi media massa kepala staff TNI Angkatan Darat mengucapkan terima kasih karena telah mempublikasikan kegiatan TNI angkatan darat kepada masyarakat.

MEG,Jakarta: Menteri Desa PDT mengingatkan kepala desa untuk tidak menyelewengkan Dana Desa, karena pasti ketahuan oleh aparat penegak hukum. Apalagi Kemendesa PDT telah menggandeng Polri untuk pengawasan Dana Desa.

“Kepada kepala desa, Anda tidak bisa main-main, apa yang dilakukan datanya ada semua, detail. Sekarang, sudah enggak bisa lagi ditutup-tutupi,” kata Mendesa Yandri di Kantor Kemendes PDT di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Menteri Desa juga sudah bertemu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kementerian Desa PDT ingin memperoleh laporan mengenai penyelewengan Dana Desa oleh oknum-oknum Kepala Desa.

Dalam pertemuan itu PPATK memaparkan transaksi pemanfaatan Dana Desa periode Januari hingga Juni 2024. Hasilnya sudah dipegang dan didapat informasi awal ada oknum-oknum kepala desa, camat, pribadi, pihak desa yang menyelewengkan Dana Desa.

Menteri Yandri lantas menyampaikan motif penyelewengan Dana Desa itu. Dan, diduga digunakan untuk judi online dan hal-hal lainnya.

“Dana desa itu disinyalir digunakan oleh oknum, memang enggak banyak, ada beberapa kepala desa. Itu digunakan untuk judi online, ada juga buat peruntukkan yang tidak jelas,” ucapnya.

Ia menyampaikan segala transaksi penggunaan Dana Desa selama periode Januari-Juni 2024 tercatat secara mendetail. “Tadi terlihat semua, tanggal berapa mereka mengambil, ke mana larinya, berapa jumlah, berapa lama mengendap, jelas sekali,” katanya.

Mendes Yandri mengatakan, pihaknya akan menyeriusi temuan PPATK. Ini agar Dana Desa tidak lagi menjadi bancakan oknum-oknum desa pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya.

“Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apakah itu kepolisan maupun kejaksaan. Ini kami minta untuk ditindaklanjuti supaya tidak terulang kembali,” kata Mendes Yandri.

Apalagi saat ini Dana Desa akan mulai turun melalui transfer dari Menteri Keuangan. Kementerian Desa akan bergerak cepat supaya oknum-oknum itu segera ditindak tegas.

“Ini harus menjadi pembelajaran bagi kepala-kepala desa yang lain. Mereka harus taat dan patuh dalam menggunakan Dana Desa,” kata Mendesa.

Nantinya Kemendes juga akan menggenjot lagi pengawasan penyaluran Dana Desa. Ini supaya tidak lagi dijadikan bancakan oleh oknum-oknum tertentu di desa.

Salah satu solusinya adalah digitalisasi desa. Termasuk soal pelaporan keuangan desa agar tidak bisa disalahgunakan lagi.

MEG,Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadiri sidang praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto diketahui tak terima soal penetapan tersangka dirinya oleh KPK.

“Ya, Biro Hukum sudah mempersiapkan diri. Insya Allah akan hadir di sidang peradilan saudara HK,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2025).

Tessa meyakini penetapan tersangka yang dilakukan penyidik telah sesuai aturan yang berlaku. “Kami berkeyakinan bahwa proses penetapan tersangka sudah melalui prosedur,” kata Tessa.

KPK berharap agar Hakim menolak permintaan Hasto dalam sidang praperadilan tersebut. “Sehingga hakim juga bisa menilai dan memutuskan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun,” ujar Tessa.

Hasto resmi menggugat KPK terkait penetapan statusnya sebagai tersangka. Gugatan praperadilan terhadap KPK diajukan Hasto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025) lalu.

Permohonan praperadilan Hasto teregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Sidang perdana praperadilan yang diajukan Hasto akan dipimpin oleh hakim tunggal Djumyanto bakal digelar pada 21 Januari 2025.

Diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka atas dua kasus dugaan korupsi. Yakni kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR periode 2019-2024 dan kasus perintangan penyidikannya.