Kategori: NASIONAL

MEG,Jakarta: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri mengusut dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kasus ini memasuki tahap penyidikan, setelah ditemukan penyimpangan dalam proses pemberian pembiayaan pada periode 2012-2016.

Pengusutan perkara ini bermula dari indikasi penyimpangan dalam pemberian pembiayaan oleh LPEI kepada dua perusahaan. Keduanya adalah PT Duta Sarana Technology (PT DST) dan PT Maxima Inti Finance (PT MIF).

Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Cahyono Wibowo mengatakan, dana disalurkan digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai tujuan awal. “Berujung pada kerugian negara yang besar,” kata Cahyono dalam keterangannya, ditulis Selasa (4/2/2025).

Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri, Brigjen Arief Adiharsa menyampaikan hal yang sama. Ia menjelaskan, dugaan korupsi ini berawal pada 2012-2014, ketika LPEI menyetujui pemberian pembiayaan kepada PT DST.

Namun, dalam prosesnya terjadi penyimpangan penggunaan dana pinjaman, yang akhirnya berujung kredit macet sebesar Rp45 miliar dan USD4.125.000. PT DST menggelar rapat direksi dan memutuskan melakukan skema novasi dengan PT MIF, untuk mencari solusi kredit macet.

PT MIF mengambil alih utang PT DST dengan menjadi debitur baru bagi LPEI, dalam skema ini. “Dengan cara PT MIF menjadi debitur LPEI dan mendapatkan pembiayaan yang sebagian dipakai untuk kepentingan novasi tersebut,” ujar Arief.

Namun, proses novasi ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga seolah-olah PT DST telah melunasi utangnya. Pada kenyataannya, pembiayaan yang diberikan kepada PT MIF oleh LPEI mencapai USD47,5 juta.

Selain itu, sebagian dana tersebut justru digunakan untuk melunasi utang PT DST sebesar USD9 juta serta kepentingan lainnya. Sehingga pada tahun 2022, PT MIF mengalami pailit.

Akhirnya mereka tidak mampu melunasi seluruh kewajiban (utang) kepada LPEI sebesar USD43.617.739,13 atau sekitar Rp710 miliar. Angka tersebut-pun menjadi kerugian negara.

Meskipun kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, Arief menegaskan pihaknya belum menetapkan tersangka. Menurutnya, proses pengumpulan bukti masih terus dilakukan untuk memperkuat konstruksi hukum dalam perkara ini.

“Belum, belum, belum (ada) tersangka. Karena skemanya harus kita sidik dulu, kumpulkan bukti, baru kita akan tetapkan tersangka,” ucapnya.

MEG,Jakarta: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, saat ini di bawah kepemimpinannya tidak lagi ada orang tua yang bisa memasukkan anaknya menjadi anggota. Pernyataan tersebut disampaikan Jenderal Agus saat memberikan arahan di acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2025, di Mabes TNI, Cilangkap, Jumat (31/1/2025).​

“Kita biarkan saja anak itu berjalan sesuai dengan kriterianya, jangan kita orang tua cawe-cawe, nanti dia nggak jadi apa-apa pak. Kalau dia dijadikan taruna saja bisa, oh jadi letnan, oh kita semua senang anak kita jadi letnan,” ujarnya.

“Tapi feelnya nggak ada, nantinya nggak jadi apa-apa. Biar aja,” kata Panglima TNI lagi.

Diakui panglima dalam penerimaan prajurit TNI juga ada prioritas. Yakni yang punya kemampuan tertentu seperti siber misalnya, yang rencananya segera direkrut oleh TNI.

“Saya rekrut khusus siber yg memang dia yang tadinya orang siber, sipilnya siber. Kita jadikan jadi tentara, dia punya kemampuan siber,” ucap Panglima

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan untuk evaluasi penerimaan taruna tahun ini cukup baik. Seleksinya akan dibuat transparan.

Dalam Rapim TNI turut hadir KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Tonny Harjono dan KSAL Laksamana Muhammad Ali. Juga para perwira tinggi di lingkungan TNI

MEG,Jakarta: Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi beberapa pejabat tinggi yang menempati posisi strategis. Salah satunya, Brigadir Jenderal Polisi Agus Suryonugroho yang ditunjuk sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang baru.

Rotasi jabatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Mutasi Nomor ST/200/I/KEP./2025 tertanggal 31 Januari 2025. Suryonugroho yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah menggantikan Irjen Polisi Aan Suhanan yang sudah memasuki masa pensiun.

Dalam telegram yang sama, Kapolri juga menunjuk Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Imam Sugianto sebagai AstamaOps Kapolri. Selain itu, Brigjen Polisi Asep Safrudin juga ditunjuk menjadi Kapolda Kepri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho saat dikonfirmasi membenarkan adanya mutasi jabatan tersebut, di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Ia menjelaskan prosesi serah terima jabatan itu akan dilakukan pada Sabtu sore ini di Mabes TNI. Proses pelantikan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

MEG,Jakarta: Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-POLRI 2025. Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto berlangsung di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Rapim TNI-Polri 2025 mengusung tema “Sinergitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita”. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengingatkan prajurit TNI dan anggota Polri dituntut untuk memberikan pengabdian setinggi-tingginya. Caranya dengan menyerahkan jiwa dan raga untuk bangsa dan kepentingan rakyat Indonesia.

“Rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata, dan dengan kepercayaan demikian besar. Dengan menyerahkan kekuasaan ke Saudara-Saudara, diharapkan, dituntut dari Saudara-Saudara pengabdian yang setinggi-tingginya,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden pun mengingatkan TNI dan Polri bahwa kewenangan, mandat, dan berbagai fasilitas yang diterima oleh jajaran prajurit dan polisi juga menuntut dedikasi dan pengorbanan yang sangat tinggi.

“Begitu Saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, Saudara-Saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada bangsa dan rakyat,” Presiden menegaskan.

Sementara itu, Kapolri, dalam laporannya kepada Presiden, memaparkan TNI-Polri aktif terlibat dalam upaya mewujudkan komitmen misi Asta Cita di bidang hukum, terutama mengenai pemberantasan narkoba.

“Polri bersama TNI dan stakeholder terkait juga telah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online,” ucap Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Rapim ini merupakan agenda rutin digelar tiap tahun. Kegiatan yang dihadiri semua unsur pimpinan baik dari TNI-Polri, dan juga BNN sebagai leading institution dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

MEG,Jakarta: Mayoritas masyarakat Indonesia menilai penegakan hukum pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil survei Indikator Politik yang merilis kondisi penegakan hukum selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo.

Survei digelar pada 16-21 Januari 2025 dengan 1.220 responden yang dipilih melalui simple random sampling dari seluruh Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai penegakan hukum dalam kondisi baik.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, mengatakan survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka. Adapun margin kesalahan berkisar plus minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen.

“Presentase responden yang menilai kondisi penegakan hukum saat ini baik/sangat baik sekitar 44,7 persen,” ujarnya, Senin (27/1/2025). Sedangkan yang menilai sedang sebanyak 30 persen, dan yang menilai buruk/sangat buruk sekitar 22 persen.

Rizka lalu menguraikan tren penegakan hukum yang cenderung positif. “Namun, pada dua survei kami yang terakhir, jumlah responden yang menilai hal itu buruk sedikit meningkat,” ujarnya.

Pertanyaan untuk responden di antaranya ‘bagaimana bapak/ibu melihat keadaan penegakan hukum di negara kita sekarang?” Sedangkan jawabannya terdiri dari sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk.

Berikut hasil survei Indikator Politik selengkapnya:

– Sangat Baik 2,9 persen.

– Baik 41,8 persen.

– Sedang 30 persen.

– Buruk 19,8 persen.

– Sangat Buruk 2,5 persen.

– Tidak Tahu/Tidak Jelas 3 persen.

MEG,Jakarta: Pemerintah Indonesia memastikan Hambali yang ditahan di penjara militer Amerika Serikat masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.

“Ya, banyak sekali paspor yang digunakan oleh Hambali. Tetapi kita tahu bahwa Hambali ini masih orang Indonesia dan warga negara Indonesia,” kata Yusril Ihza Mahendra saat dikonfirmasi, Sabtu (25/1/2025).

Lebih lanjut, Yusril mengaku pihaknya mengetahui secara detail sosok Hambali saat terlibat dalam peristiwa Bom Bali pada 2002. Menurut Yusril, seluruh dokumen terkait data diri dari Hambali masih tersimpan rapih.

“Orang itu punya beberapa paspor dan itu bisa saja. Kita tidak tahu dia paspornya asli atau bagaimana, Maklumlah, teroris apa saja bisa dilakukan,” ucap Yusril.

Yusril menegaskan, pemerintah tetap memperlakukan sama setiap warga negaranya, termasuk WNI yang terjerat kasus hukum di luar negeri. Hal ini ia sampaikan terkait kekhawatiran sejumlah pihak mengenai wacana pemulangan Hambali ke Indonesia.

“Saya kira kekhawatiran itu tentu kita hargai, tetapi kita ini pemerintah harus tetap memberikan perhatian yang adil kepada seluruh orang. Kita tetap harus melakukan hal yang sama, walaupun mungkin kita punya perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan,” ucap Yusril.

Saat ini, kata Yusril, pihaknya terus mencoba berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait kelanjutan kasus Hambali. Menurut Yusril, Kemenlu RI pernah meminta pemerintah AS agar mengadili Hambali berdasarkan hukum yang berlaku di negara itu.

“Akses pemerintah Indonesia cukup terbatas karena ketentuan hukum pidana militer di AS sukar dijangkau dari pendekatan sipil maupun diplomasi. Hingga kini, Hambali masih ditahan di Guantanamo tanpa diadili,” ucap Yusril.