Kategori: NASIONAL

  • Presiden Bentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi

    MEG,Jakarta: Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas tersebut nanti akan dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.

    Keputusan Presiden Nomor 1/2025 dapat diakses di laman Sekretariat Negara, Jumat (10/1/2025). Keppres tersebut menjelaskan, pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan nasional.

    Percepatan hilirisasi akan menyasar sektor-sektor mineral, batubara, minyak, gas bumi, pertanian, kehutanan, dan kelautan serta perikanan. Hilirisasi di sektor tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas produksi dalam negeri.

    Lingkup kerja Satgas mencakup produksi minyak dan gas bumi, batu bara, ketenagalistrikan, pengembangan energi baru dan terbarukan, dan pembangunan infrastruktur. Sehingga akan mendukung kegiatan hilirisasi dan ketahanan nasional.

    Infrastruktur dalam Keppres mencakup ketenagalistrikan serta fasilitas penyimpanan. Selain itu juga jaringan minyak dan gas bumi.

    Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Ini sesuai dengan Pasal 2 Keppres Nomor 1 Tahun 2025.Terdapat delapan tugas utama satgas, yaitu pertama, meningkatkan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah. Kedua, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan dan penerimaan negara.

    Ketiga, memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Keempat, membuat perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan.

    Kelima, mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Khususnya yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan/atau APBN.

    Keenam, memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala, kemudian Ketujuh, melaksanakan percepatan penyelesaian hukum. Kedelapan, memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat program.

  • Lapor LHKPN, Kira-kira Segini Kekayaan Raffi Ahmad

    MEG,Jakarta: Artis sekaligus pejabat negara Raffi Ahmad melaporkan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat pun penasaran, berapa total harta kekayaan Raffi Ahmad dalam laporan LHKPN ke KPK.

    Verifikasi LHKPN KPK Raffi Ahmad ini mencakup pemeriksaan aset tanah, bangunan, kendaraan, dan kas. “Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya dan masih proses verifikasi untuk memastikan semua aset sudah dimasukkan,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/1/2025).

    Mengutip laman Net Worth Spot, kekayaan Raffi Ahmad diperkirakan mencapai Rp2,9 triliun. Angka ini mencakup berbagai aset yang dimilikinya, termasuk properti dan investasi lainnya.

    Raffi Ahmad memiliki berbagai sumber pendapatan. Selain dari dunia hiburan, ia juga mempunyai berbagai bisnis yang turut menyumbang akumulasi kekayaannya.

    Langkah ini meningkatkan kesadaran pentingnya transparansi harta kekayaan pejabat publik. Hal ini sejalan dengan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan integritas di kalangan pejabat negara.

    Masyarakat memberikan berbagai tanggapan terkait jumlah kekayaan yang dilaporkan oleh Raffi Ahmad. Beberapa mengapresiasi keterbukaannya, sementara yang lain mempertanyakan sumber kekayaan tersebut.

    Dengan pelaporan LHKPN ini, diharapkan selebriti dan pejabat publik lainnya juga turut melaporkan kekayaannya. Langkah ini dapat mendorong budaya pelaporan harta kekayaan yang lebih baik di Indonesia.

  • Pimpinan Beserta Seluruh Jajaran Redaksi Media Harian exposegelobal.co.id Mengucapkan Selamat Hari Natal 2024

    Desember 2024 – Pemimpin umum dan Pimpinan Redaksi beserta seluruh staf, wartawan, dan wartawati mediaharianexposegelobal.co.id mengucapkan Selamat Hari Natal kepada seluruh pembaca setia Mediaharianexposegelobal.co.id yang merayakan.

    ERSAN.AD.PB,SH, selaku Pemimpin umum Redaksi Mediaharianexposegelibal.co.id, menyampaikan harapannya agar Natal tahun ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan cinta bagi semua pihak. “Semoga semangat Natal menyatukan kita semua dalam kebersamaan, kasih, dan harapan yang baru untuk tahun mendatang,” ujar Ersan Tak lupa, Pimpinan Redaksi mediaharianexposegelobal.co.id Ersan juga mendoakan agar ibadah Natal yang dilaksanakan dapat berjalan lancar, penuh makna, dan menjadi momen istimewa bagi umat Kristiani di seluruh penjuru negeri.

  • Ratusan Badan Publik Dinilai Tidak Informatif oleh KIP

    MEG,Jakarta: Komisi Informasi Pusat (KIP) akan melaporkan kepada Presiden, bahwa ada 160 Badan Publik (BP) yang kurang informatif pada publik. Berdasarkan Undang-Undang KIP memiliki kewajiban untuk menyampaikan pelaksanaan tugas kepada Presiden.

    “Berdasarkan hasil tersebut maka hakekat Keterbukaan Informasi Publik belum menjadi kesadaran di semua BP. Padahal usia UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Keterbukaan Informasi sudah lebih dari satu dasawarsa,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro di acara pemberian anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Lebih lanjut, Donny mengatakan pihaknya tetap memberikan apresiasi kepada badan publik yang masuk kualifikasi terbaik informatif. Diketahui, badan publik yang masuk kualifikasi terbaik mengalami peningkatan dari 139 badan publik Informatif pada 2023 menjadi 162 badan publik informatif.

    ”Saya menyampaikan apresiasi kepada badan publik yang telah berkomitmen dalam mewujudkan transparansi informasi. Semoga badan publik Informatif menjadi pemicu BP lainnya untuk memperbaiki pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Pelaksana acara Monev KI Pusat Handoko Agung Saputro menyebutkan ada dua hal yang membuat badan publik tidak informatif. Yakni tidak adanya komitmen dari pimpinan badan publik atas implementasi keterbukaan informasi.

    “Hal ini dibuktikan dengan adanya badan publik yang tidak menjawab atau mengisi kuesioner. Padahal Badan Publik ini teregister untuk mengikuti tahapan monev 2024,” kata Handoko.

    Faktor kedua, kata Handoko, lemahnya tata kelola kelembagaan layanan keterbukaan informasi dan dokumentasi badan publik. Ia menyatakan hal ini terungkap dari jawaban-jawaban badan publik terhadap kuesioner yang terkesan apa adanya.

  • Presiden Ingin Tiap Desa Miliki Lumbung Pangan Sendiri

    MEG,Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, setiap desa di Indonesia harus memiliki lumbung pangan sendiri demi mewujudkan swasembada pangan. Karena menurutnya, lumbung pangan desa dan swasembada pangan merupakan kunci dari keberlanjutan inflasi.

    “Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi, inilah strategi besar kita,” ujar Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Senin (9/12/2024).

    Kepala Negara juga mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan. Ini sesuai dengan kearifan lokal bangsa.

    Presiden juga mengapresiasi langkah dari beberapa daerah seperti Provinsi Sumatera Selatan karena menjalankan gerakan tanam serentak. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

    Presiden bahkan mengapresiasi raihan inflasi nasional yang berhasil terkendali di bawah tiga persen. Menurutnya ini adalah prestasi yang patut disyukuri, mengingat kondisi dunia sedang tidak pasti.

    “Secara keseluruhan, sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang saya kira sudah cukup bersyukur kita. Di bawah tiga persen inflasi, saya kira sudah sesuat yang prestasi,” kata Presiden.

    Karenanya, ia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melanjutkan mekanisme pengendalian inflasi yang sudah ada. Menurut Presiden, mekanisme pengendalian inflasi yang dilakukan Indonesia akan menjadi studi kasus yang akan dipelajari oleh negara lain.

  • MPR Dorong Manajemen Konflik Berbasis Sekolah Cegah Kekerasan

    MEG,Jakarta: Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mendorong manajemen konflik berbasis sekolah diwujudkan untuk menekan angka kasus kekerasan di sekolah. Ia menyebut, manajemen konflik berbasis sekolah juga dapat mewujudkan lingkungan belajar yang aman bagi generasi penerus bangsa.

    “Perlu ada upaya yang segera untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan. Diharapkan agar mampu mengelola dan menangani konflik yang terjadi di sekolah,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

    Lestari menjelaskan, data FSGI Januari hingga September 2024 terdapat 36 kasus kekerasan di sekolah dengan korban 144 siswa. JPPI mencatat angka yang lebih tinggi 293 kasus kekerasan di sekolah dengan kekerasan seksual sebagai jenis banyak dilaporkan.

    “Berbagai konflik yang terjadi di sekolah harus segera diatasi dengan membangun manajemen konflik yang dikelola para SDM pendidik. Tujuannya, agar tidak ada lagi generasi penerus bangsa yang menjadi korban kekerasan sebagai dampak dari konflik di sekolah,” katanya.

    Lestari menambahkan, SDM pendidik harus dibekali kemampuan mengelola konflik di sekolah, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kerusakan. Dengan rendahnya potensi konflik, proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan aman dan menyenangkan bagi para peserta didik.

  • Kemendikdasmen Rancang Pembelajaran Coding Pelajaran Pilihan Sekolah

    MEG,Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya mulai merancang kebijakan pembelajaran coding. Nantinya, coding akan menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah sebagai bagian dari kurikulum mata pelajaran pilihan di sekolah.

    Hal itu dilaporkan Mu’ti kepada Presiden Prabowo saat bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024). “Kami menyampaikan terkait dengan beberapa yang menjadi kebijakan kami untuk pembelajaran coding sebagai kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah,” katanya.

    Ia mengatakan, pelajaran coding masih dikaji dan direncanakan mulai diterapkan di sekolah dasar. Dimana pelajaran ini bisa dimulai dari kelas 4 SD atau tingkatan selanjutnya.

    “Itu bisa kita selenggarakan sebagai bagian dari materi pelajaran pilihan di sekolah. Dan Pak Presiden sangat mendukung untuk pembelajaran coding di sekolah,” ujarnya.

    Mu’ti mengungkapkan, coding sendiri memiliki tiga variasi. Yaitu coding yang dilakukan secara online (internet based), coding tidak menggunakan internet (unplugged), dan coding unplugged serta tidak ada paket khusus tapi berupa alat permainan.

    “Sehingga dengan variasi ini, kami melihat di lapangan praktiknya coding itu diselenggarakan dalam dua mata pelajaran. Yang dia online itu di mata pelajaran teknik informatika tapi yang tidak itu bisa di mata pelajaran keterampilan,” katanya.

    “Sehingga dia bisa saja coding ini tidak menambah mata pelajaran hanya merubah isi mata pelajaran yang sudah ada. Nah dengan cara begitu maka kami mungkin tidak perlu menambah guru tapi hanya melatih guru yang mengajar coding,” ujarnya.

  • Presiden Keluarkan Keppres Hari Libur Bersama saat Pencoblosan

    MEG,Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Keputusan penetapan Hari Libur Bersama pada saat pemungutan suara. Pemungutan Suara untuk Pilkada Serenatak jatuh pada 27 November 2024.

    “Menetapkan hari Rabu, 27 November 2024 sebagai hari libur nasional. Dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,” ujar Keppres yang diterima rri.co.id pada Senin (25/11/2024).

    Sementara, masa tenang kampanye sudah jatuh sejak Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024). Di masa tenang ini, seluruh atribut kampanye dibersihkan dan ditertibkan.

    Sebelumnya, Bawaslu Jakarta mengingatkan, pasangan calon kepala daerah dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam masa tenang Pilkada. Baik dalam semua metode kampanye, pertemuan terbatas hingga rapat umum.

    Anggota Bawaslu Sahroji menjelaskan, sudah tidak boleh ada kampanye dalam bentuk apapun di masa tenang. Dikarenakan masa kampanye sudah berakhir.

    “Sudah tidak boleh lagi paslon, tim kampanye, relawan, simpatisan atau siapapun untuk melakukan kampanye. Sudah selesai, sudah close,” kata Sahroji dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Senin (25/11/2024).

    Bawaslu Jakarta juga berkoordinasi dengan partai politik, tim sukses paslon, dan pemerintah daerah. “Pembersihan alat peraga kampanye dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, mudah-mudahan bersih,” kata Sahroji.

  • Kemendikdasmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru Non-ASN melalui Sertifikasi

    MEG,Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN melalui program sertifikasi. Namun, bukan menaikkan gaji langsung.

    Menurutnya, langkah ini bertujuan memberikan penghargaan bagi guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Meski demikian, lanjut dia, kementeriannya tidak memiliki kewenangan menaikkan gaji guru.

    “Yang kami lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Utamanya, melalui sertifikasi,” kata Mu’ti dalam keterangannya usai upacara Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2024, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Sertifikasi ini akan diberikan secara bertahap kepada ratusan ribu guru yang memenuhi syarat, termasuk guru non-ASN. “Insya Allah kesejahteraan mereka akan meningkat baik ASN maupun non-ASN,” ujarnya.

    Program ini sejalan dengan prioritas pemerintah untuk mendukung kompetensi dan apresiasi profesi guru di Indonesia. “Jadi clear ya, meningkatkannya melalui sertifikasi, bukan menaikkan gaji,” ucap Mu’ti. (Intern/Ayunda)

  • Kapolri Bantah Motif Penembakan Masalah Internal

    MEG,Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membantah adanya masalah internal terkait insiden penembakan anggota polisi di Solok Selatan. Ia mengatakan, motif penembakan antar anggota polisi di Polres Solok Selatan, Sumatra Barat (Sumbar) masih didalami.

    “Saya kira bukan masalah konflik internal ya. Proses sudah didalami, Propam kita turunkan,” ujar Kapolri Listyo saat ditemui awak media usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

    Listyo memastikan, tidak ada toleransi dalam tindak pelanggaran serius yang terjadi di institusi kepolisian. Dia menegaskan, Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang tegas untuk menindak setiap bentuk pelanggaran, baik bersifat etik maupun pidana.

    “Kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya tentunya akan kita lakukan. Sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik,” kata Listyo.

    “Namun terhadap pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, saya minta tindak tegas,” ucapnya, menambahkan. Listyo juga telah meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatra Barat Irjen Suharyono untuk mengungkap motif penembakan tersebut.

    Diketahui, pada Jumat (22/11/2024) dini hari, terjadi insiden penembakan yang melibatkan kedua anggota polisi di Polres Solok Selatan. Tepatnya di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

    Saat ini, kasus penembakan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan oleh Polda Sumatera Barat. Motif di balik penembakan tersebut juga masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.