Kategori: NASIONAL

MEG, Jakarta:KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk membersihkan jaringan mafia judi online dari tubuh Polri. Dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Listyo menyampaikan sikap tegas jika terbukti terlibat dalam jaringan perjudian online, ia siap mengundurkan diri.

Kapolri menyatakan diperintahkan untuk memberantas judi online dari bawah sampai paling atas. Hal itu dikatakan Kapolri Senin (11/11/2024).

Dengan tegas Kapolri mengungkapkan komitmen institusinya untuk memperlihatkan dedikasi guna membersihkan lembaga Polri dari keterlibatan dalam dunia perjudian. Listyo menyampaikan pesan keras kepada seluruh anggota Polri.

Hanya ada dua pilihan bagi mereka yang tidak sanggup menjalankan komitmen ini yakni mundur atau menghadapi sanksi. Kapolri juga menginstruksikan pengawasan ketat dan pengecekan lebih lanjut dalam upaya memberantas judi online hingga ke akar.

Hal itu dilakukan Polri sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan Polri yang bersih dan tegas terhadap segala bentuk perjudian, demi keamanan dan kepercayaan masyarakat. Sikap tegas Kapolri akan menguatkan langkah dalam membasmi peredaran judi online di Indonesia.

Karena itu, Polri juga harus melanjutkan pekerjaan rumahnya, yakni melakukan bersih-bersih di internal Polri, terutama apabila ada dugaan praktik saling backing antar-anggota polisi terhadap judi online. Intinya, adanya perbaikan, pembenahan, dan pembersihan menyeluruh.

Kita juga memberikan apresiasi atas serentetan penangkapan tersangka kasus judi online yang dilakukan institusi kepolisian. Diantaranya adalah penangkapan para pelaku tindak pidana judi, termasuk yang buron di luar negeri, telah menjadi komitmen Kapolri sejak dulu.

Yang terpenting, untuk kejahatan judi online di dalam negeri, perlu pemetaan di seluruh Polda dan dikoordinasikan penangkapannya antara Mabes Polri dan seluruh polda. Kita berharap tidak adanya aparat kepolisian dari bawah hingga atas yang terlibat judi online, bahkan menjadi backing pelaku kejahatan judi.

Apabila ada dan terbukti maka sanksi berat dan pemecatan akan menimpa oknum kepolisian yang terlibat judi online. Kita pun mendukung sikap Kapolri yang bersikap tegas dalam memberantas judi online dan bersih-bersih dari judi online di institusinya.

MEG,Jakarta: Kuasa hukum Duta Palma Grup, Handika Honggowongso, berharap penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap harus memberikan rasa keadilan. Sebab, keberlangsungan Duta Palma Grup tidak hanya terkait tersangka individu maupun korporasi.

Handika menerangkan, Duta Palma grup juga menjadi tempat mencari nafkah para karyawan. Mohon sekali Kejagung mempertimbangkan nasib 21.000 ribu karyawan yang menghidupi ratusan ribu keluarganya,” kata Handika dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/24).

Menurut Handika, sejak penetapan tersangka grup Duta Palma ini. Kondisi di internal sudah mengalami kegoyahan luar biasa.

Dia tidak memungkiri dampak dari proses hukum itu mengakibatkan macet atau anjloknya bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi. Tentunya, penyitaan aset dan uang akan berdampak pada nasib 23.000 karryawan.

“Jika tidak ada solusi rencananya akan dilakukan PHK besar-besaran,” ucapnya.

Ditegaskan Handika, Duta Palma grup sendiri sudah memiliki izin lokasi dan kebun sawit. Kendati demikian, penyelesaian persoalannya tidak diperkenankan lewat mekanisme pembayaran denda adminstrasi berupa pembayaran Dana reboisasi, PSDH dan lainnya.

“Padahal hal itu tertuang dalam pasal 110 huruf a dan 110 huruf b UU Ciptaker,” kata dia. Dan Duta Palma Grup siap membayar denda adminstrasi yang jumlah biaya sekitar Rp3 triliun.

Diungkapkan Handika, jika mekanisme denda administrasi diberlakukan bagi Duta Palma Grup, sejatinya persoalan internal sampai ke PHK besar-besaran dapat dicegah. Oleh karenanya, penyidik Kejagung tetap diharapkan dapat memberikan rasa keadilan sejalan.

MEG,Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan keterlibatan Komisaris Utama PT Mineral Trobos, David Glen Oei (DGO). Pendalaman dilakukan terkait dugaan pencucian uang Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Gani Kasuba (AGK).

Diketahui, David Glen sudah pernah diperiksa KPK sebagai saksi pada Selasa, 8 Oktober 2024. “Sementara masih didalami,” kata Tessa saat dikonfirmasi, Jumat (15/11/2024).

Tessa tak menutup kemungkinan Penyidik akan kembali meminta keterangan David dalam kasus ini. Namun, Tessa belum mendapat informasi lebih lanjut dari penyidik terkait jadwal pemeriksaan terhadap saksi tersebut.

“Masih menunggu update dari penyidiknya (untuk dipanggil kembali David Glen). Tunggu saja,” kata Tessa.

KPK rampung melakukan pemeriksaan kepada Komisaris Utama PT Mineral Trobos David Glen Oei, Selasa, (7/10/2024). David didalami soal kepemilikan aset milik mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba alias AGK.

David diperiksa sebagai saksi dalam kasus penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Abdul Gani Kasuba. “Saksi didalami terkait dengan kepemilikan aset tersangka AGK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (9/10/2024).

Sementara itu, ketika dikonfirmasi usai pemeriksaannya, David Glen bungkam usai diperiksa. Ia tidak menjawav berbagai pertanyaan awak media.

Abdul Gani divonis delapan tahun penjara atas kasus suap dan gratifikasi di wilayahnya. Dia juga diberikan hukum pidana denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan.

Abdul juga diberikan pidana pengganti Rp109,05 miliar dan USD90 ribu. Dana itu harus dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.

Abdul menjadi tersangka lagi atas dugaan pencucian uang. Nilai tindak pidana dalam perkara barunya itu ditaksir menyentuh Rp100 miliar.

MEG,Jakarta: Ombudsman RI diminta untuk memasukan faktor kasus korupsi sebagai salah satu variabel dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dam Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.

“Faktor kasus korupsi sangat penting dimasukan sebagai salah satu variabel dalam penilaian kepatuhan. Ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penilaian kepatuhan di masa mendatang,” kata Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Menurut Yusril, kasus korupsi kerab kali meninggalkan dampak yang cukup luas dan mendalam terhadap kepercayaan publik dan institusi secara keseluruhan. Karena itu, Yusril menyarankan, kepada Ombudsman memasukkan aspek integritas dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik.

“Kami berharap penilaian yang mempertimbangkan asek integritas termasuk pencegahan dan penanganan korupsi dapat menjadi motivasi tambahan. Khususnya para pemberi layanan publik untuk memperkuat budaya integritas di setiap lini institusi,” ucap Yusril.

Lebih lanjut, Yusril juga meminta lembaga penyelenggara pelayanan publik menjadikan pengaduan masyarakat sebagai motivasi dalam meningkatkan layanan. Ia menegaskan, bahwa pengaduan yang datang dari masyarakat harus diolah dengan baik.

“Kepada lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk jadikan pengaduan masyarakat sebagai evaluasi dan motivasi. Khususnya untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan,” kata Yusril.

MEG,Jakarta: Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui, adanya pegawai kejaksaanikut bermain judi online (judol). Namun, ia memastikan, mereka telah ditindak pengawas yang berwenang.

“Ada pegawai yang ikut (main judol). Dan hanya iseng-iseng saja di bawah lima ribuan,” kata Jaksa Agung di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Jaksa Agung mengatakan, bahwa para pegawai yang terlibat judol telah diserahkan kepada bidang pengawasan. Selanjutnya mereka akan diberikan hukuman sesuai ketentuan berlaku.

Sementara itu, untuk perkara judol, kejaksaan kata ST Burhanuddin belum menerima limpahan berkas dari pihak Kepolisian. Hingga saat ini belum menangani kasus yang sedang menjadi perhatian publik.

“Judi online memang belum sampai ke kami. Karena kami penuntutan, masih penyidikan,” ujarnya.

Jaksa Agung menambahkan bahwa kejaksaan memiliki mekanisme pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Ini dalam rangka menciptakan institusi kejaksaan yang kuat, bersih, kredibel, dan berwibawa.

Pengawasan ini, kata ST Burhanuddin, dilaksanakan oleh bidang pengawasan yang terbagi atas pengawasan internal umum dan pengawasan internal khusus.

Pengawasan internal umum, yaitu berupa penertiban dengan saksi berupa teguran lisan. Apabila sifat pelanggaran ringan, namun jika yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran.

Maka, lanjutnya, penjabat pengawas fungsional dapat melakukan pengawasan di belakang meja. Sedangkam pengawasan internal khusus, yaitu spesifik, yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap kinerja kejaksaan.

“Bidang pengawasan telah menjatuhi hukuman disiplin sebanyak 88 pegawai kejaksaan. Rinciannya, hukuman disiplin tingkat ringan kepada 18 pegawai, tingkat sedang kepada 37 pegawai, dan tingkat berat 33 pegawai,” katanya.