Kategori: Lampung Tengah

Pembangunan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah diduga tidak bermanfaat dan mangkrak, sehingga dinilai hanya menghamburkan Keuangan Negara.

 

Diketahui, Pembangunan Kantor BPS  dimulai pada bulan Desember tahun 2023 lalu, dan sekarang tidak terpakai sampai ditumbuhi rumput liar.

 

Menanggapi hal itu, Sekjen Persatuan Wartawan Republik Indonesia Lampug Tengah (PWRI) saat dihubungi melalui pesan whatsapp mengatakan, Sangat Menyayangkan sikap Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah yang tidak Kooperatif saat pelaksanaan Pembangunan Kantor BPS kabupaten Lampung Tengah Lampung dikarenakan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Sudah lebih 3 Tahun Pembangunan Kantor Mangkrak padahal setiap tahunnya pemerintah pusat dari kementerian selalu mengucurkan dana kayak tahun 2025 ini 2,3 Milyar  APBN dalih PPK yang mana Selaku Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) Seolah masyarakat bodoh sehingga dampaknya leluasa bergerak walau peraturan dan perundang-undangan sudah jelas melanggar hukum. Lanjut Ersan sekjen PWRI Lampung Tengah Berapa kali tim kami memberikan surat klarifikasi tertulis namun tidak ada komentar terkait pembangunan kantor BPS tersebut.

 

Terus Sekjen Persatuan Wartawan Republik Indonesia DPC-PWRI Lam-Teng

“Ya kemarin kita sudah koordinasi dengan kejaksaan negeri Lampung Tengah insya Allah kita akan lanjut Berkasnya, kita lagi nunggu kiriman klarifikasi Kepala BPS” katanya dengan singkat, Senin (06/10).Hasil investigasi dilapangan dan Informasi masyarakat yang berhasil dihimpun, nampak pada gedung sudah ditumbuhi tanaman liar, besok bondek berserakan tak terpakai diluar gedung seperti bukan dapat beli dari anggaran negara.

 

Bahwa terkait pembangunan Kantor BPS kabupaten Lampung Tengah dikerjakan pada bulan Desember tahun 2023 lalu dan Berlangsung Tahun 2024 sampai Tahun 2025 pekerjaan tersebut belum juga kunjung selesai artinya anggaran tahun 2023 sudah lewat tahun, bukan tahun berjalan lagi.

 

Terkait itu warga juga sangat menyayangkan hal ini terjadi, bahwa adanya Pembangunan Kantor BPS  yang diduga tidak bermanfaat dan mangkrak serta diduga hanya menghambur-hamburkan Keuangan Negara.

 

“Kenapa dikatakan mangkrak? Dikarenakan pembangunan Kantor BPS  yang semula dikerjakan CV Multi Usaha Sipil dan Pengawasan CV. Denmass yang bermula target akan selesai 26 Desember 2023, 120 hari Kerja, nyatanya sudah 3 Tahun Pembangunan Proyek belum juga selesai,  menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 belum juga diselesaikan hingga sekarang Tahun 2025,” ungkap warga yang tak mau disebutkan namanya itu kepada wartawan, Senin (06/10)Ia juga menjelaskan, bahwa pembangunan Kantor Kantor BPS tersebut  yang menghabiskan biaya sebesar Rp 10 Milyar sumber dana dari PBH tahun anggaran 2023.

 

“Saya berharap kepada

Pemerintah Daerah dan Aparatur Penegak Hukum Kabupaten Lampung Tengah, segera memanggil Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah tersebut untuk menindaklanjuti kegiatan pembangunan kantor BPS yang mangkrak tersebut. Karena kalau dibiarkan terlalu lama, Kantor BPS yang tak kunjung selesai pembangunannya itujuga akan berdampak kepada pelayanan masyarakat,” ujarnya.

 

Warga juga mengemukakan, bahwa masyarakat mengeluhkan Kantor BPS yang tak kunjung selesai pembangunannya, seperti diduga memang sengaja Oknum PPK.

 

“Hal ini seharusnya menjadi prioritas dan tanggungjawab Pemda, APH, Pemkab, namun seolah-olah dibiarkan saja.” Ungkapnya. Tokoh Masyarakat dan tim Media untuk mengkonfirmasi terkait permasalahan tersebut, akan tetapi Kepala BPS”tidak ada ditempat. (Ersan)

Lampung Tengah -harianexposegelobal.com: 10 Proyek Prioritas Bupati Lampung Tengah Nilai Milyaran Rupiah diduga Pengerjaanya rata – rata Tidak Sesuai Spek dan ugal ugalan harus di inpeksi. Pasalnya seperti Proyek Peningkatan Jalan Ruas Jalan Simpang Gayatri – Bumi Nabung Ilir kec. Bumi Nabung nilai Rp. 13.000.000.000,00 sumber dana APBD tahun 2025 nilai lelang elektronik inaproc realisasi Rp. 12.947.554.449,00 yang di menangkan dan dikerjakan oleh penyedia CV. Putra Inti Pratama dari hasil penelusuran dan investigasi timsus PWRI Lampung Tengah beserta Ketua ditemukan banyak kejanggalan dan tidak sesuai spek dan bestek.

Ketua PWRI Lampung Tengah Pimpin Pasukan Sidak Proyek Proritas 10 Paket habis anggaran 50 Milyar Lebih

Pekerjaan tersebut telah di cek kelokasi oleh Timsus PWRI Lamteng berdasar informasi warga masyarakat setempat didapat kondisi pekerjaan pengaspalan lebar 560cm dan pengecoran tepi jalan aspal kanan kiri masing masing lebar 70cm dan tebal 9cm – 10cm. Sebelum PHO proyek (Provisional Hand Over) diminta untuk dilakukan pemeriksaan secara detail dan jika ditemukan tidak sesuai spek harus di lakukan penahanan pembayaran dan pembongkaran untuk menyesuaikan spek.

“Jangan sampai PHO dilakukan hanya serimonial saja tanpa dilakukan pemeriksaan yang idealis karena bisa menimbulkan dugaan adanya kong kalikong atau kerjasama antara oknum pejabat yang punya kewenangan dan kontraktor sehingga muncul dugaan kerugian negara (Korupsi berjamaah),” kata Ferri Arief Ketua PWRI Lampung Tengah.

Ditambahkan oleh Al Ahra ketua koordinator tim PWRI Lampung Tengah, “Bupati harus tegas untuk meminta pengajuan pembayaran di tahan dulu jika benar pekerjaan tidak sesuai spek dan bestek,’ tegasnya.

Bayangkan jika 10 Proyek Prioritas Bupati Lampung Tengah dengan nilai Milyaran dan belasan Milyar Rupiah tersebut pengerjaanya acak acakan semua dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar besarnya yang diduga bisa menimbulkan korupsi besar besaran, APH harus tegas jangan tebang pilih dan tolak gratifikasi untk memproses hukum sesuai dengan tujuan presiden Prabowo dalam membrantas penyakit Korupsi.

“Timsus PWRI Lampung Tengah akan turun lapangan berdasar informasi publik untuk kontrol sosial dan meyelamatkan 10 proyek prioritas Bupati Ardito dalam berbenah Lampung Tengah bersama masyarakat,” Kilasnya Al Ahra koordinator timsus PWRI.(Tim)

Lampung Tengah:harianexposegelobal.com: BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp933 Juta di Proyek Jalan Lampung Tengah, Akademisi Minta Penegakan HukumGunung Sugih, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung mencatat adanya kelebihan pembayaran senilai Rp933,07 juta dalam tujuh proyek peningkatan jalan milik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah.

Temuan tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, yang diterbitkan pada 23 Mei 2025. BPK menemukan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp699 juta dan kekurangan volume senilai Rp233 juta dari delapan proyek senilai total Rp22,3 miliar.“Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi sebesar Rp921,88 juta,” tulis BPK dalam laporan bernomor 25A/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tersebut.

Potensi Pelanggaran HukumAkademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dr. Budiyono, S.H., M.H., menilai temuan tersebut tidak hanya sekadar pelanggaran administratif, tetapi berpotensi masuk ke ranah pidana jika ada unsur kesengajaan.

“Kalau ada penyimpangan spesifikasi teknis yang menyebabkan kerugian keuangan negara, itu bisa masuk ke dalam dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Apalagi jika terbukti ada itikad tidak baik antara penyedia dan pejabat yang terlibat,” tegas Dr. Budiyono kepada media harianexposegelobal.com, Selasa (16/7).Menurutnya, kelebihan bayar dalam proyek pemerintah bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan harus ditelusuri lebih jauh apakah ada indikasi persekongkolan atau pembiaran dari pihak yang memiliki kewenangan teknis dan anggaran.

“Pengembalian uang saja tidak cukup. Negara tidak boleh mentolerir penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik. Harus ada audit investigatif lanjutan dan, bila perlu, penegakan hukum,” tambahnya.Rincian Proyek Bermasalah

Berikut tiga proyek dengan nilai kelebihan bayar terbesar:

1. Jalan Lempuyang–Tanjung Anom (Kec. Terusan Nunyai) Total Rp366,44 juta

2. Jalan Srikandi–Sumber Agung (Kec. Kalirejo) Total Rp228,14 juta

3. Jalan Indera Putra Subing (Kec. Terbanggi Besar) Total Rp138,69 juta.

Sementara proyek lainnya seperti Kalidadi–Sendang Mulyo, Margorejo–Timbulrejo, dan Gunung Sugih–Sumber Agung, juga turut menyumbang nilai kelebihan pembayaran yang tidak sedikit.

Dorongan Transparansi dan Penindakan

BPK telah merekomendasikan Bupati Lampung Tengah untuk memerintahkan Kepala Dinas BMBK menindaklanjuti temuan ini serta mengupayakan pengembalian ke kas daerah. Namun, kalangan pengamat menilai proses tersebut tak boleh berhenti di tahap administratif saja.

“Ini soal integritas pengelolaan anggaran. Tanpa sanksi tegas, praktik seperti ini akan terus berulang dari tahun ke tahun,” kata Dr. Budiyono.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan oleh DPRD dan keterlibatan publik agar anggaran pembangunan daerah benar-benar digunakan sesuai peruntukan, tidak sekadar menjadi proyek bagi-bagi keuntungan.

Lampung Tengah -harianexposegelobal.com- Beberapa pemberitaan tentang Nepotisme dalam penempatan jabatan dan rolling jabatan eselon II jelas di pemkab Lampung Tengah terjadi, Bupati Ardito Wijaya terkesan tuli tidak dengar atas kritik dan masukkan publik. Menurut lansiran berita online yang terbit di beberapa media bahwa Ketua Laskar Lampung menyampaikan Nepotisme di birokrasi pemerintahan itu sangat berbahaya. Pasalnya Anggaran negara pengelolaanya rentan dengan KKN dan bertentangan dengan cita cita Presiden untuk membrantas KKN.

Dilansir dari berita Sindo News dalam Pidato Presiden Prabowo menganggap korupsi adalah hambatan terbesar suatu bangsa untuk bangkit dan berkembang lebih maju. Menurut Prabowo, syarat utama bisa terwujudnya Indonesia Maju adalah dengan menghilangkan perilaku koruptif. Bahkan dengan lantang Jenderal TNI ini menyatakan, kalaupun koruptor itu lari ke Antartika, Prabowo akan kirim pasukan khusus untuk mencari mereka di Antartika.

Presiden Prabowo juga menyinggung masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di Indonesia yang dapat membahayakan masa depan kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita.

Menurut Ketua DPC PWRI Lampung Tengah Ferri Arief, Pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) masuk dalam agenda nasional Indonesia, diatur oleh undang-undang dan menjadi bagian dari upaya menjaga peradaban bangsa, seperti yang diperjuangkan sejak Reformasi 1998. Pemberantasan ini merupakan upaya hukum dan moral untuk mencegah serta menanggulangi praktik-praktik KKN di berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat.

Dalam UU No. 28 Tahun 1999, Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang ini sebagai landasan hukum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, yang menuntut penyelenggara negara menjalankan tugasnya secara akuntabel dan bertanggung jawab.

Secara nasional Internasional Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan telah diratifikasi Indonesia ke dalam Konvensi PBB melawan Korupsi (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006.

Upaya Pemberantasan KKN dengan merubah Mindset Birokrasi. Aparat birokrasi perlu mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak agar tidak mementingkan kelompoknya dan bisa melayani masyarakat.

Supremasi hukum harus ditegakkan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap pelaku KKN melalui proses pengadilan.

“Selain itu dibutuhkan peran masyarakat di Lampung Tengah khususnya untuk mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan akademisi, untuk menjadi agen perubahan dan membangun gerakan anti-korupsi (KKN) dari tingkat akar rumput,” kilasnya Ferri Arif.(Tim)

Lampung Tengah – Ketika Kepala sekolah SMAN 1 Punggur Lamteng Tengah di konfirmasi oleh Tim Media yang tergabung di dalam Wadah PWRI Lampung Tengah atas informasi dari salah satu anggota Komite Sekolah yang tidak ingin namanya disebut terkait pembangunan rehab gedung sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2025 yang nilainya kurang lebih 1,3 milyar pengerjaannya asal asalan. Rehab bangunan tersebut di cek di lokasi diduga ada unsur korupsi sehingga kualitas bangunan tidak sesuai bestek.

Ketika Tim PWRI menemui kepala sekolah SMAN 1 Punggur meminta penjelasan terkait Rehab dana DAK tampak terkesan gugup dalam memberikan jawaban yang berbelit belit. Bahkan waktu Tim akan pulang, wakil kepala sekolah mencoba melakukan suap kepada tim media dengan menyodorkan Amplop yang berisi 1 juta rupiah.

“Al Ahra ketua tim dari PWRI mempertanyakan soal apa maksud dari wakil kepala sekolah memberikan amplop tersebut. Jika memang dalam pengerjaan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan bestek dan tidak ada masalah kenapa harus berusaha menyuap,” Tegasnya.

Jika anggaran DAK kurang lebih 1,3 Milyar tersebut dilaksanakan dengan baik, tentunya bangunan sekolah akan berkualitas baik dan megah. Namun jika dikerjakan dengan asal asalan akan berpotensi adanya dugaan korupsi.

“Inilah yang sangat disayangkan jika pemerintah sudah memberikan bantuan keuangan untuk kemajuan sekolah ujungnya terjadi kebocoran penggunaan anggaran tidak dikerjakan sesuai petunjuk tehnik sehingga terjadi pengadaan sarpras pendidikan yang berpotensi wanprestasi, korupsi, mal administrasi,” ungkapnya.(Tim Warsus)

Lampung Tengah – harianexposegelobal.com Karena adanyan kandang sapi yang menyebabkan permasalahan Amdal dari bau limbah kotoran sapi dan kencing sapi menyebabkan bau menyengat di tengah tengah warga sekitar di dekat berdinnya kandang Sapi skala besar. Tempat penampungan sapi tersebut akhirnya dikritisi ketua PWRI Lampung Tengah atas pengaduan warga serempat yang takut ingin menegur juragan sapi karena diduga banyak kenalan para pejabat.

Menurut Al Ahra direktur PT. Media GSGrup yang menanggapi keluhan beberapa warga setempat dekat kandang sapi, setelah menerima keluhan berusaha untuk mengkonfirmasi kepada pemilik peternakan sapi yang berada di dusun Gunung Aji 1, kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih, namun jawabannya ” arogan’”.

Berdasar penuturan warga setempat yang enggan disebut namanya, mengatakan sangat terganggu dengan adanya bau menyengat yang berasal dari kandang sapi tersebut. Bahkan selama ini juga tidak ada bina lingkungan.

“Kami tidak enak mau menegurnya karena pemilik peternakan punyak banyak kenalan pejabat dan orang penting,,” kilasnya salah satu warga setempat

Menurut Ferry Arief ketua PWRI Lamteng, jika memang keberadaan kandang sapi tersebut terjadi permasalahan dampak lingkungan yang di rasakan warga masyarakat setempat karena berdiri ditengah pemukiman, nanti kami akan bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup dan institusi yang terkait untuk menindak lanjuti keluhan warga. Hal ini harus ada penanganan serius tentang Amdal yang disebabkan oleh pengusahs ternak sapi tersebut.

UU 32 Tahun 2009: Ini adalah undang-undang utama yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menetapkan prinsip-prinsip pengendalian pencemaran, pemulihan lingkungan, dan hak setiap orang atas lingkungan yang sehat dan baik.

Permen LHK No. 4 Tahun 2021: Mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), sebagaimana diatur dalam PP 22/2021.