Kategori: Lampung Tengah

Lampung Tengah:harianexposegelobal.com: Aksi main hakim yang dilakukan beberapa warga Kelurahan Gunungsugih, Kecamatan Gunungsugjh, Kabupaten Lampung Tengah, terhadap seorang bocah yang sempat viral di medsos beberapa hari lalu atas dugaan tuduhan pencurian akhirnya sepakat menggelar perdamaian, Kamis (24/7/2025).

Kedua belah pihak menyatakan sepakat menggelar perdamaian yang disaksikan, Babinsa, Kepala Kelurahan Gunungsugih beserta RT. Dan Kepala UPTD PPA Lamteng Yusrizal Indra Jaya, S.IP.

Hal itu disampaikan, Kepala Kelurahan Gunungsugih Usman S.IP.,M.M, terkait adanya dugaan penganiayaan anak dan pihak kelurahan mengambil langkah untuk memediasi yang digelar di kantor kelurahan setempat.

“Kedua belah pihak sepakat menggelar perdamaian secara kekeluargaan. Kemudian keluarga korban sudah memaafkan dan menyampaikan tidak akan menuntut upaya hukum. Saya turut bersyukur atas kesadaran kedua belah pihak yang sama sekali tidak ada tekanan dan ancaman dari pihak manapun,” ujarnya saat dihubungi via telepon seluler.

Begini isi surat perdamaian kedua belah pihak.
1. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.
2. Pihak pertama berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Apabila dikemudian hari pihak pertama mengulangi perbuatannya, maka masalah akan diselesaikan secara hukum.
3. Setelah perjanjian ini dibuat, pihak pertama dan pihak kedua tidak akan saling dendam dan saling menuntut secara hukum dikemudian hari.
4. Pihak pertama siap menanggung kerugian baik secara materi ataupun non materi dari pihak kedua.

Sementara itu, Kepala UPTD PPA Lamteng Yusrizal Indra Jaya, S. IP,.mengatakan, sebelumnya pihaknya telah berkunjung kerumah korban untuk mengecek kondisinya.

“Alhmdulillah korban tidak mengalami apa-apa, dan sehat jasmani rohani. Apabila kedepan ada yang sakit kami siap mendampingi pengobatan bagi korban. Keluarga korban juga meminta kami untuk melakukan pendampingan untuk mediasi perdamaian hari ini,” jelasnya.

Dalam surat itu, lanjutnya, dinyatakan apabila dikemudian hari terdapat masalah kesehatan dan lainnya kepada korban, pihak terlapor siap untuk bertanggungjawab.

“Keluarga korban sudah memaafkan pihak terlapor, kami UPTD PPA lamteng tetap melakukan pelayanan tentang hak korban yang tidak didapat saat ini terkait pendidikan dan hak asuh yang layak. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait kebutuhan korban dan traumatis agar kedepan jauh lebih baik,” tutupnya. (*)

Dugaan praktik belanja manipulatif di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Tengah, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), memicu perhatian publik setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit Tahun Anggaran 2024. Temuan ini turut dikritisi oleh Lembaga Penggerak Anak Bangsa (LSM-LPAB) Provinsi Lampung, yang menilai bahwa indikasi penyimpangan anggaran merupakan preseden buruk dalam tata kelola keuangan daerah.

Sofyan S.T, Ketua LSM-LPAB Provinsi Lampung, menegaskan bahwa temuan BPK ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan potensi tindak pidana korupsi.“Ini merupakan bukti preseden yang buruk dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat. Terjadi upaya manipulatif belanja yang patut diduga mengindikasikan mark up dan gratifikasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,” ujar Sofyan S.T, dalam pernyataan resminya.-harianexposegelobal.com, menyoroti kejanggalan mekanisme pengadaan barang melalui e-katalog. Menurut Sofyan S.T, proses pengadaan hanya dilakukan secara administratif, sementara pembelian barang justru dilakukan di luar sistem e-katalog.

“Jelas ini perlu dikulik lebih dalam. Masa iya belanja pemesanan lewat e-katalog, tapi barangnya dibeli di luar e-katalog. Kami akan membentuk tim untuk mengkaji dugaan mark up dan gratifikasi ini, kemudian melaporkannya kepada aparat penegak hukum (APH),” tegasnya.Temuan BPK-RI dan Indikasi Kerugian Negara

Berdasarkan data BPK-RI,belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan cetak di dua OPD tersebut mencapai total pagu Rp1.187.576.075 dengan realisasi Rp1.037.150.140, dengan rincian sebagai berikut:

Bappeda
Belanja alat/bahan kegiatan kantor: Rp349.974.700 (realisasi Rp318.474.200).
Belanja bahan cetak kegiatan kantor: Rp714.442.975 (realisasi Rp604.725.890).
Dinas PPKB
Belanja alat kegiatan kantor (ATK): Rp18.407.900 (realisasi Rp17.459.000).
Belanja bahan cetak kegiatan kantor: Rp104.750.500 (realisasi Rp96.491.050).Belanja tersebut tercatat melalui dua rekanan, yakni CV BTL dan CV BSS, dengan sistem e-katalog. Namun, pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung mengungkap bahwa barang-barang pesanan tidak pernah dikirimkan oleh rekanan. Direktur dan staf CV BTL serta Wakil Direktur CV BSS mengakui bahwa mereka tidak mengirimkan barang, melainkan hanya dipakai secara administratif untuk proses belanja.Pengakuan ini diperkuat oleh keterangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Bappeda dan Dinas PPKB yang menyatakan bahwa belanja sesungguhnya dilakukan di luar e-katalog, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp224.111.178.

Temuan BPK ini memperkuat dugaan adanya praktik mark up dan gratifikasi. Dari perspektif hukum, dugaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, praktik pengadaan fiktif atau manipulatif bertentangan dengan prinsip good governance yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.Menurut pakar administrasi publik, kasus seperti ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Jika tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, kasus semacam ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam pengelolaan dana publik di tingkat daerah.

Korupsi dikenal sebagai extraordinary crime karena dampaknya yang merusak tatanan ekonomi, menggerus kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan daerah. Dugaan penyimpangan di Lampung Tengah menegaskan bahwa praktik-praktik manipulatif dalam belanja publik harus segera ditangani secara hukum, tidak hanya melalui rekomendasi audit, tetapi juga dengan langkah penindakan yang tegas.

LSM-LPAB,Sofyan S.T, menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen untuk mengawal temuan ini hingga tuntas.“Budaya korupsi adalah penyakit yang harus diberantas. Kami tidak akan berhenti untuk menuntut keadilan dan memastikan bahwa aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan ini,” pungkas Sofyan S.T,.(penulis Ersan)

LAMPUNG TENGAH – (harianexposegelobal.com) – Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi NKD di pertanyakan?!.,pasal nya selain menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi dari Fraksi PDIP NKD juga menjabat sebagai wakil ketua TP PKK Lampung Tengah dan akhir akhir ini menuai sorotan atas kegiatan reses nya, sering kali terlihat pada saat reses pejabat kabupaten lampung tengah seperti wakil bupati lampung tengah I Komang Koheri yang notaben nya suami dari NKD serta Chandra puashati yang notaben nya juga staf ahli bupati.
Dan itu menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat kok bisa seorang pejabat daerah selalu mendampingi atau menjadi narasumber dalam kegiatan reses tersebut apakah tidak ada narasumber yang lain sehingga setiap kali ada nya kegiatan reses narasumber nya mereka berdua, apakah di bayar atau hanya judul nya saja yang reses tapi memakai anggaran kabupaten karna kita ketahwi setiap anggota DPRD baik kab/kota atau provinsi sudah di bekali anggaran nya masing masing lalu bagai mana kewajiban nya sebagai pejabat daerah seperti wakil bupati dan staf ahli bupati?.
Di lain sisi Hidayat Selaku Masyarakat Lampung Tengah Angkat bicara terkait kegiatan positif tersebut,menurut nya tidak ada larangan bagi pejabat daerah seperti wakil bupati atau staf ahli sekalipun mendampingi kegiatan reses itu malah baik agar aspirasi yang di sampaikan masyarakat bisa langsung tersampaikan ke pemerintah daerah.
Lanjut hidayat saya bukan menyoroti kegiatan reses nya karna kegiatan reses kegiatan yang positif dan baik untuk menyerap aspirasi masyarakt yang saya soroti wakil bupati dan staf ahli bupati nya kenpa setiap ada kegiatan reses mereka berdua selalu tampil menjadi pendamping atau narasumber apakah memang tidak ada tugas lainyang di berikan pemkab, mengingat lampung tengah ini memiliki 28 kecamatan dan 301 kampung dan 10 kelurahan.” Ungkap nya.
Serta saya juga meminta kegiatan positif seperti reses ini jangan di monopoli terutama terkait anggran nya karna setiap reses itu sudah di beri anggran nya, contoh seperti reses di rumah wakil bupati itukan patut di pertanyakan sumber anggran nya dari mana mengingat tempat reses tersebut rumah dinas wakil bupati.” Tegas Hidayat.
Dilain sisi awak media coba menghubungi staf ahli bupati chandra puashati melalui pesan whatshap guna untuk konfirmasi tentang ke ikut sertaan nya dalam kegiatan reses tersebut namun sayang tidak ada tanggapan (Bungkam). (Tim-Red)

LAMPUNG TENGAH – (harianexposegelobal.com) – Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Lampung sudah selesai melakukan audit di Kabupaten Lampung Tengah dengan menyisakan beberapa persoalan yang menjadi temuan
Salah satunya adalah dugaan upaya Belanja manipulatif yang mengindikasikan kerugian negara sebesar 141.217.585 dan kondisi tersebut membuat tujuan kegiatan Belanja ATK dan bahan cetak menjadi tidak termanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan sesuai perencanaan
Dalam kegiatan yang patut diduga manipulatif merugikan keuangan negara ratusan juta tersebut dilakukan oleh BAPPEDA Lampung Tengah
Kronologis berdasarkan salinan data BPK, BAPEDDA menganggarkan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp. 349.974.700 dan yang terealisasi Rp. 318.474.200, untuk bahan cetak kegiatan kantor di anggarkan Rp. 714.442.975 dan yang terealisasi Rp. 604.725.890.
Belanja tersebut dilakukan kepada CV. BTL dan CV BSS melalui sistem e-katalog.
Namun dalam pemeriksaan BPK-RI Perwakilan provinsi lampung terungkap belanja sebenarnya hanya dilakukan proses administrasi nya saja yang lewat e-katalog faktanya untuk barang barang nya PPTK BAPPEDA belanja diluar e katalog.
Hal itu terungkap dalam pengakuan Direktur Dan Staf CV. BTL serta Wakil Direktur CV. BSS yang menyatakan tidak pernah mengirimkan barang barang pesanan tersebut ketika di konfirmasi oleh Pihak BPK
Sementara itu PPTK BAPPEDA ketika di periksa mengakui bahwasanya hanya proses administrasi saja yang di lakukan melalui e-katalog Tapi pembelanjaan yang sebenarnya di lakukan diluar e-katalog
Berdasarkan peristiwa diatas, Dugaan Korupsi dan Gratifikasi sangat Kuat dan mengental, Praktik seperti ini seharunya menjadi perhatian pihak APIP sebagai Pengawasan intern maupun APH baik kepolisian dan kejaksaan.
Budaya korupsi merupakan penyakit yang harus di berantas, Ya, benar. Korupsi sering dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampak negatifnya yang sangat luas dan sistematis terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial (Tim-Red)

Mega proyek mangkrak Islamic Center Gunungsugih Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), diduga melanggar
Peraturan Presiden (Perpres) No: 12/2021.

Temuan itu, disebutkan dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Kabupaten Lamteng tahun 2024 Nomor: 25A/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Dalam LHP BPK, disebutkan pembangunan lanjutan Islamic Center Gunungsugih oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Cipta Karya (PKP2CK) Kabupaten Lampung Tengah, dilakukan secara bertahap dan mengalami mangkrak beberapa tahun.Kemudian, pembangunan Islamic Center Gunungsugih dilanjutkan kembali oleh Dinas PKP2CK pada tahun 2024.

Proyek yang disebut BPK mengalami mangkrak itu, pembangunannya dikerjakan kembali oleh CV BM berdasarkan kontrak nomor: 600/1/D.a.VI.05/KTR/V/2024 tertanggal 8 Mei 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp13, 618 miliar.

Selanjutnya, dalam LHP BPK disebutkan juga Addendum Kontrak No: 600/1/D.a.VI.05/ADENDUM/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender yakni, 8 Mei sampai dengan 3 November 2024.

BPK menyebutkan, berdasarkan dokumen pekerjaan, telah dilakukan pembayara sebanyak tiga kali dengan total sebesar Rp8, 171 miliar.

Namun, pekerjaan fisik bangunan Islamic Center Gunungsugih sesuai kontrak pekerjaan yakni, 3 November 2024 baru mencapai 88,60 persen atau mengalami deviasi 11,40 persen dari rencana.Berdasarkan temuan BPK, pekerjaan Islamic Center Gunungsugih yang belum selesai, yaitu toilet dan area wudhu, lantai 1 dan 2 bagian dalam, dan eksterior.

Ironisnya, BPK juga menemukan dokumen PPK yang memberikan kesempatan kepada penyedia jasa kontruksi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan Addendum Kontrak No: 600/1/D.a.VI.05/ADENDUM-2/X/2024 tanggal 1 November 2024.

Dalam addendum kontrak dijelaskan, bahwa waktu pemberian kesempatan penyelesaian 50 hari kalender dengan sanksi denda keterlambatan sebanyak 1/1000 dari bagian total harga kontrak yang belum selesai.

Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan pada 3 November 2024 ada bagian total harga kontrak yang belum selesai dikerjakan sebesar Rp11, 754 miliar. Selanjutnya, pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 persen sesuai laporan kemajuan pekerjaan pada 22 Desember 2024.

Dalam LHP BPK, disebutkan bahwa pekerjaan proyek Islamic Center Gunungsugih telah diserah terimakan sesuai berita acara serah terima pekerjaan ke-1 No: 600/09/BASTP/Da.a. VI.05/03/XII/2024 pada 23 Desember 2024.Dalam LHP BPK, disebutkan bahwa pekerjaan proyek Islamic Center Gunungsugih telah diserah terimakan sesuai berita acara serah terima pekerjaan ke-1 No: 600/09/BASTP/Da.a. VI.05/03/XII/2024 pada 23 Desember 2024.

Kemudian, dalam LHP BPK disebutkan juga bahwa sampai dengan serah terima pekerjaan jumlah keterlambatan adalah 49 hari kalender, sehingga nilai denda keterlambatan Rp130, 939 juta.

Menurut BPK, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No: 12/2021, dan Peraturan LKPP No: 12/2021.

Kemudian, BPK merekomendasikan Bupati Lampung Tengah agar memerintahkan Kepala Dinas (Kadis)
PKP2CK memproses denda keterlambatan pekerjaan, dan menyetorkan ke kas daerah (Kasda).

Terkait temuan BPK tersebut, Kadis PKP2CK Kabupaten Lamteng, Veni Libriyanto sampai berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan.