Kategori: Lampung Tengah

Proyek pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang berada di tiga kecamatan yaitu Seputih Mataram, Seputih Raman dan Seputih Banyak, diduga dikondisikan Wakil Bupati Lamteng I Komang Koheri.

Hal ini terungkap dari pengakuan salah satu sumber terpercaya. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, proyek tersebut diambil alih PLT I Komang Koheri.

“Proyek pada APBD Perubahan 2025 ini diambil pak PLT Bupati senilai Rp1 miliar, termasuk konsultannya juga,” ujarnya sembari mewanti-wanti namanya tidak disebut.

Ia menambahkan, proyek tersebut terkesan dipaksakan. Sebab, dibangun menuju lahan perkebunan diduga milik I Komang Koheri PLT bupati. Meski, hingga kini pembangunan belum dilaksanakan.“Itu yang APBD Murni kan punya bupati dan APBD Perubahan punya wakil bupati saat ini PLT Bupati. Kan di daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) itu disebutkan nama kampung. Nah waktu itu kan pesan Komang (wakil bupati) kampung ini, kampung ini, tapi kita gak tau titiknya, yang tau pak wakil dan orang-orangnya,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, proyek JUT yang diduga dikondisikan wakil bupati ini tidak bisa diganggu gugat karena sudah terkondisi semua dibeberapa titik.

“Namanya jalan usaha tani ya untuk disawah lah masak jalan usaha tani untuk peladangan. Tapi namanya juga bawahan mau tidak mau tetap dilaksanakan,” tutupnya.

Sementara itu, menurut salah satu warga setempat yang enggan namanya disebut mengatakan, pembangunan jalan onderlagh itukan maunya pak wakil bupati masuk keladang dia.“Jalan itukan sudah ditinjau juga oleh kadis pertanian beserta konsultan. Namun, infonya karena jalan menuju lahan wakil bupati berbelok-belok dan ada lebung yang harus ditimbun sehingga informasinya dalam waktu dekat akan dirapatkan wakil bupati,” bebernya.

Disisi lain, Wakil Bupati Lamteng I Komang Koheri saat dimintai tanggapan melalui via telepon mengatakan, tidak mengetahui terkait hal itu.

“Kita kan gak ngurusin urusan itu, ngapain lah ngurusin urusan itu. Namanya aspirasi kemana aja kan boleh selagi wilayahnya di lamteng. Ya intinya, kalau disitu ada perlintasan yang mengarah ke wilayah darma agung dan ada kebunnya disitu kita juga kan gak tau,” kilahnya.

Dirinya juga menepis bahwa APBD Perubahan ini tidak diambil oleh dirinya.

“Namanya bupati dan wakil bupati tidak boleh punya pekerjaan. Tapi saya gak tau urusan itu, saya gak masuk ke ranah itu. Kalaupun ada aspirasi masuk ke kampung kita ya namanya juga jalan di Lamteng,” tutupnya.

Sekadar diketahui, terdapat delapan titik proyek yang berada pada Dinas Pertanian dan tersebar di beberapa kecamatan dengan total nilai mencapai sekitar Rp3 miliar.Dari delapan titik tersebut, sebanyak empat titik pekerjaan beserta konsultan perencanaan diduga diambil alih oleh Bupati Lampung Tengah dengan total anggaran sekitar Rp2 miliar, yang bersumber dari APBD Murni tahun 2025. Sementara empat titik lainnya diduga dikoordinir oleh Wakil Bupati dengan nilai sekitar Rp1 miliar, melalui APBD Perubahan (APBD-P) tahun yang sama. (*)

[19/1 21.10] SKH EXPOSE GELOBAL: Beberapa waktu belakangan, media sosial riuh rendah dengan soal “Dugaan Korupsi Sekwan DPRD LAM-TENG” Dengan Dana Belanja dana Koran 11 Milyar Sekwan DPRD dikawal dengan pengawalan’ voorijder ‘ Oknum Anggota Polisi untuk pengaman Sekwan DPRD Yasir pegawai negeri sipil.

 

Soalan ini sejatinya sudah menjadi keresahan banyak orang di Negeri ini, ternasuk saya dan mungkin juga kalian.

 

Bayangkan saja, di tengah maraknya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oknum Sekwan DPRD Yasir yang mengelola keuangan Dana 11 Milyar diperuntukkan Belanja Media, Sekwan DPRD Lampung Tengah Yasir dikawal seperti patwal para pengemudi kendaraan lain dipaksa harus membuka jalan bagi kendaraan yang di dalam aturan sebenarnya tak mendapatkan prioritas saat melaju di jalan umum dengan bantuan pengawalan petugas KepolisianLah bukannya para pejabat itu memang mendapat keistemewaan tersebut?

 

Menurut Pasal 139 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya kendaraan yang memiliki hak utama untuk mendapatkan prioritas dan wajib didahulukan dari pengguna jalan lain adalaha. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugasnya.

 

b. Ambulan yang sedang membawa orang sakitc. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.

 

d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia.

 

e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang sedang menjadi tamu negara.

 

f. Iring-iringan pengantar jenazah

Salah seorang kepala Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah  berinisial Dayat Meminjam Senpi kepada temannya saat dilidik tim Investigasi pada Senin (15/6) sekitar pukul 04.20. Pria 40 tahun itu diduga memiliki senjata api (senpi) ilegal dan meminjamkannya kepada seorang rekannya berinisial RK asal Punggur, Kecamatan Punggur.

 

Dayat saat di wawancara tim Redaksi  di Rumahnya, Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur. Ketua LASKAR LAMPUNG TENGAH Segera Laporkan masalah ini Kepemilikan Senpi eligal ke Polres Lampung Tengah Sekjen DPC-LASKAR Ersan.ad.pb. SH menyatakan, Kakam Dayat Segera kita laporkan ke pihak yang berwajib APH dan mengembangkan hasil penyidikan. ”Saat dimintai keterangan, Dayat  menyebutkan bahwa senpi yang dibawanya kawannya ke warnet tersebut miliknya. Setelah menerima informasi dari masyarakat, tim Redaksi akhirnya menyanggong dan mengkonfirmasi Kakam Dayat di rumahnya,” ujarnya kemarin.

 

Untuk sementara, Sekjen DPC-LASKAR akan mendesak pihak kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan senpi ilegal tersebut . Tetapi, saat ini kita tunggu etikat baik Kepala Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur untuk mengetahui asal senpi rakitan itu. ‘” Oknum Kakam diduga melanggar  pasal 1 ayat 2 Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara,” Tuturnya Sekjen DPC-LASKAR.

Lampung Tengah:harianexposegelobal.com: Kepala kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Rudiyanto, Segera dilidik penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Lampung  (14/1/2026).

 

Terkait dugaan korupsi dana desa (DD) berupa penggelembungan harga (mark-up) dan proyek fiktif, Menurut Catatan Aktivis Rhonal Arahap Segera Melaporkan Kakam Mataram Udik dan pastikan APH melidik  Oknum Kakam Mataram Udik.

 

“Iya benar, Laporan Keuangan ADD Mataram Udik sudah kami Rilis dan segera melaporkan terkait perkara korupsi dana desa. Hasil audit menunjukkan adanya kerugian negara, namun uangnya tidak dikembalikan. Ada beberapa proyek yang dimark-up harga dan ada pula yang tidak dikerjakan sama sekali,” ungkap Rhonal Arahap saat dikonfirmasi awak media, Selasa (13/1/2026).

 

Rhonal Arahap menambahkan, pihaknya akan segera menggelar konferensi pers di depan gedung KPK RI untuk menjelaskan detail kasus dan besaran kerugian negara yang ditimbulkan, Sebelum diberkas laporan kita serahkan ke APH, Kakam Mataram Udik sudah beberapa kali kita hubungi tidak pernah ada dan bahkan telpon kita diblok oleh oknum Kakam Mataram udik dan kita sudah konfirmasi Tim Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

 

Inspektorat bahkan telah memberikan rekomendasi agar kakam  segera mengembalikan kerugian negara yang timbul dari penyelewengan dana desa tersebut. Namun selama dua tahun berturut-turut, rekomendasi itu tidak diindahkan.

 

Akibat perbuatannya, Oknum Kakam menghilang tak pernah ada dikantor, hingga berita ini disiarkan.

 

Kasus ini menjadi sorotan karena kembali menambah daftar panjang kepala desa di Lampung Tengah yang tersandung dugaan masalah korupsi.

Pelangsir minyak subsidi diduga dengan bebas beroperasi di SPBU  Punggur , Lampung Tengah tanpa tersentuh aparat penegak hukum.

 

 

 

Warga sekitar mempertanyakan bebasnya aksi mereka yang beroperasi di pagi hari.

 

 

 

“Kok, bisa bebas ya mereka pelangsir minyak subsidi di SPBU Punggur Lampung Tengah itu,” kata sumber kepada media ini Selasa (13/1/2026).

 

 

 

Anehnya, aksi itu kata sumber lagi dimulai pagi hari dan informasinya sudah berlangsung lama.

 

 

 

“Para pelangsir itu udah lama beroperasi,” katanya.

 

 

 

Pelangsir menggunakan sepeda motor yang tangkinya berkapasitas besar sehingga bisa menampung minyak sampai puluhan liter.

 

 

 

“Rata rata kendaraan roda dua tangki besar,” katanya.

 

 

 

Kalau sudah begitu kata Supri warga lain meminta kepada penegak hukum Polsek Punggur ,tegas terhadap dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi.

 

 

 

“Jangan tutup mata terhadap penyalahgunaan BBM Subsidi, kami minta aparat penegak hukum menindak tegas,” katanya.

 

 

 

Sementara itu diketahui di SPBU tersebut menyedikan dua jenis BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar.

 

 

 

Lokasi SPBU tidak jauh dari Polsek Punggur ,hitungan kilo meter.

 

 

 

Hingga berita ini di tayangkan kami akan mencoba meminta Klarifikasi Ke Pengawas SPBU Punggur. (Team)

harianexposegelobal.com: Peralihan hukum pidana Indonesia melalui berlakunya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan regulasi prosedural dalam UU No. 20 Tahun 2025 bukanlah sekadar pergantian naskah undang-undang di rak perpustakaan, melainkan sebuah revolusi cara pandang negara terhadap kejahatan.

 

Jika dulu hukum kita berpijak pada wilayah fisik yang statis—di mana ada garis batas administratif dan patok tanah—kini hukum dipaksa “melek” digital untuk menghadapi realitas ruang siber yang cair dan tanpa koordinat pasti.

 

Di dunia maya, pertanyaan “di mana kejahatan terjadi?” tidak lagi sesederhana menunjuk domisili pelaku. Ketika sebuah akun bank dikuras lewat serangan phishing, atau data pribadi warga dijual di pasar gelap internet, lokasi kejahatan atau locus delicti telah bergeser dari sekadar tempat pelaku mengetik perintah, menjadi di mana dampak pahit kejahatan itu nyata dirasakan oleh korban.

 

Secara hukum, Indonesia sebenarnya sudah memasang “pagar” yang cukup canggih. Dalam Pasal 4 KUHP Baru, kita mengenal perluasan asas teritorial. Artinya, meski pelakunya duduk santai di luar negeri, selama akibat dari perbuatannya menetap atau dirasakan di Indonesia, maka hukum kita berhak menjeratnya. Ini diperkuat lagi oleh Pasal 5 yang mengusung asas perlindungan nasionalitas pasif. Pesannya jelas: kedaulatan hukum Indonesia tidak akan berhenti di gerbang imigrasi. Selama ada warga negara kita yang dirugikan atau ada kepentingan nasional yang terganggu, maka “tangan” hukum Indonesia punya hak untuk menjangkau ke mana pun data itu mengalir.

 

Namun, hukum di atas kertas tentu butuh mesin penggerak, yaitu hukum acara yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2025. Aturan baru ini secara berani mengakui bahwa kejahatan siber adalah musuh lintas batas. Jaksa dan polisi kini didorong untuk bekerja secara fungsional, bukan lagi terbatas pada sekat-sekat wilayah kerja kantor polisi atau kejaksaan tertentu.

 

Pasal 59 dalam undang-undang tersebut, misalnya, mewajibkan koordinasi sejak dini antara penyidik dan jaksa. Ini krusial agar sejak awal perkara, penentuan lokasi kejadian tidak lagi menjadi sengketa administratif, melainkan murni untuk efektivitas pengejaran pelaku.

 

 

Jika kita bicara teori hukum, para penegak hukum kita kini punya “senjata” bernama teori ubiquitas dan teori akibat. Secara sederhana, teori ini mengajarkan bahwa lokasi kejahatan bisa berada di tiga tempat sekaligus: di mana pelaku beraksi, di mana alat atau server bekerja, dan di mana korban menderita kerugian. Bagi seorang Jaksa atau Hakim, teori akibat adalah jalan paling adil. Mengapa? Karena ketika sebuah sistem elektronik nasional lumpuh atau tabungan rakyat hilang, di situlah keadilan sedang dicederai.

 

 

Menggunakan teori ini berarti memastikan bahwa hukum hadir di tempat korban berada, bukan sekadar mengejar bayang-bayang di mana pelaku bersembunyi.

 

Secara filosofis, ini adalah kemenangan keadilan substantif atas formalitas yang kaku. Ruang siber secara hakikatnya memang tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, kedaulatan hukum sebuah negara tidak boleh lagi diartikan hanya sebatas penguasaan tanah dan air, melainkan kemampuan negara melindungi warganya di ruang digital. Jika Hakim atau Jaksa ragu bertindak hanya karena sang peretas berada di balik layar komputer di belahan bumi lain, maka di situlah terjadi apa yang disebut sebagai denial of justice atau penolakan keadilan.

 

Pada akhirnya, di era UU No. 20 Tahun 2025 ini, menentukan lokasi dan waktu kejahatan bukan lagi soal di mana tubuh pelaku berada, melainkan di mana luka kejahatan itu tertinggal. Instrumen hukum sudah lengkap, teori sudah tersedia, dan landasan filosofis sudah kokoh. Kini bola panas ada di tangan para penegak hukum untuk berani menafsirkan hukum secara progresif. Jangan sampai hukum kita tertinggal oleh teknologi, karena kedaulatan digital Indonesia adalah harga mati yang harus dijaga melalui ketegasan palu Hakim dan ketajaman dakwaan Jaksa.

Keterangan Penulis

*Dr. Alfa Dera, S.H., M.H

Lampung Tengah —harianexposegelobal.com: Sejumlah perusahaan media di Lampung Tengah melalui kuasa hukum dari Firman Hidayat & Partners menyatakan akan menempuh langkah hukum atas penundaan pembayaran kerja sama publikasi oleh Sekretariat DPRD Lampung Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Feni Nuri Tama, S.H., selaku kuasa hukum yang mewakili para media, saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Menurut Feni, pihaknya telah meminta klarifikasi langsung kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lampung Tengah terkait alasan belum direalisasikannya pembayaran. Namun, jawaban yang disampaikan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Alasan yang disampaikan adalah karena adanya pejabat baru yang menjabat, sehingga pencairan anggaran belum dapat dilakukan. Alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda kewajiban pembayaran yang sudah sah secara hukum,” tegas Feni.

Ia menjelaskan, kerja sama publikasi antara media dan DPRD Lampung Tengah telah dilaksanakan melalui mekanisme resmi pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni melalui sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berbasis aplikasi Inaproc, yang memiliki kekuatan hukum dan legalitas negara.

“Transaksi dilakukan secara elektronik, sah secara hukum, dan telah ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima pekerjaan. Artinya, media telah melaksanakan seluruh kewajiban sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya

Feni menegaskan, para media merasa sangat dirugikan, baik secara materiil maupun profesional, akibat penundaan pembayaran tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan menempuh langkah hukum secara berjenjang.

“Kami akan mengawali dengan somasi resmi sebagai upaya hukum non-litigasi. Apabila somasi tidak diindahkan, maka kami akan melanjutkan ke gugatan di pengadilan,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa persoalan administrasi internal tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak media dan kebebasan pers.

“Kami meminta pertanggungjawaban penuh dari pihak yang berwenang sebagai penanggung jawab pengadaan barang dan jasa di DPRD Lampung Tengah. Jangan sampai hak-hak pers dikebiri hanya karena persoalan birokrasi,” pungkas Feni.